Suara Kita News. Com KARAWANG — Di atas kertas, capaian pembangunan Kabupaten Karawang tampak gemilang. Grafik statistik menunjukkan angka akses layanan dasar yang tinggi. Namun, di balik angka-angka tersebut, secercah tanya besar mengusik nurani: Apakah warga Karawang benar-benar sudah menikmati air yang aman, sanitasi yang layak, dan lingkungan yang bebas sampah?
Pertanyaan tajam ini mengemuka dalam ajang Multi Stakeholder Forum (MSF) WASH Karawang yang dihelat di Swiss-Belhotel, Selasa (3 November 2026). Ajang kolaborasi yang dimotori oleh Bapperida Karawang bersama Forum CSO WASH Karawang dan Koalisi PRIMA WASH ini menghadirkan kurang lebih 96 peserta—mulai dari jajaran birokrat kelas kakap, legislatif, BUMD, hingga perwakilan masyarakat sipil dan jurnalis.
Bukan sekadar ajang seremonial, forum ini menjelajah ruang-ruang kritis yang selama ini kerap luput dari sorotan utama kebijakan publik.
Berdasarkan data BPS 2025 yang dipaparkan dalam forum, Kabupaten Karawang memang mencatatkan angka akses sanitasi dan air minum layak yang cukup tinggi, bahkan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat. Akses sanitasi layak Karawang berada di angka 86,79% (sementara Jabar 76,20%), dan akses sumber air minum layak menyentuh 97,30% (Jabar 95,84%).
Namun, Forum CSO WASH Karawang melontarkan kritik keras: Pemerintah jangan terlena dengan target “layak”.
“Pemerintah Karawang perlu ambisius untuk mencapai target air minum aman dan sanitasi aman, bukan sekadar layak,” tegas perwakilan forum.
Indikator ini beralasan. Ketika dilihat dari kacamata “Dikelola Aman”, porsinya merosot tajam. Layanan sanitasi yang dikelola aman di Karawang hanya berada di angka 11,73%, sementara air minum yang dikelola aman hanya 27,66%. Artinya, mayoritas masyarakat masih menggunakan fasilitas yang rentan terhadap kontaminasi.
Isu sanitasi dan air bersih bukan sekadar urusan teknis perpipaan, melainkan menyangkut keadilan sosial dan hak asasi manusia. Sejumlah aktivis masyarakat sipil membeberkan realitas pahit di lapangan:
Vina Kurnia dari PPSW Tatar Sunda mengingatkan bahwa isu WASH (Water, Sanitation, Hygiene) adalah hal paling dekat dengan perempuan. Ketimpangan akses air bersih memaksa perempuan menanggung beban ganda. Ironisnya, fasilitas publik paling mendasar seperti tempat sampah umum saja masih sangat sulit ditemukan di ruang-ruang publik Karawang.
Pemerintah daerah didesak untuk serius membenahi fasilitas MCK di sekolah-sekolah. Minimnya air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak bagi anak perempuan yang tengah mengalami menstruasi dapat mengancam kesehatan reproduksi, bahkan memicu kerentanan terhadap kasus kekerasan atau pelecehan.
Simbok Khotimah dari Serikat Perempuan Basis Tatar Sunda mengungkap bahwa perubahan iklim membuat buruh tani kelimpungan akibat kekeringan sawah dan aliran irigasi yang tercemar sampah. Sementara di perkotaan, air PDAM kerap mengalir kotor dan mengecil pada jam-jam sibuk pagi hari.
Yuda Febrian Silitonga (Forkadas C+) menekankan perlunya akselerasi perlindungan sungai sebagai sumber air baku. Sementara Pius Widiyatmoko (Perkumpulan Inisiatif) menyoroti pentingnya melibatkan komunitas sejak tahap perencanaan infrastruktur agar pemeliharaan ke depan tidak jalan di tempat. Di sisi lain, Inggit Pramudyana dari Asosiasi KP-SPAM Karawang mengeluhkan terbatasnya spare-part pompa, kendala iuran warga, hingga minimnya dukungan regulasi dan anggaran dari desa maupun kabupaten
Dari sisi anggaran, postur APBD Kabupaten Karawang (2021–2025) sejatinya menunjukkan tren kenaikan alokasi belanja WASH dan persampahan yang menyentuh angka ratusan miliar rupiah. Namun, Forum CSO WASH menuntut agar transparansi peta, statistik, dan komitmen anggaran ini dibuka seluas-luasnya kepada publik agar progres pembangunan dapat dipantau bersama secara objektif.
Langkah kolaboratif antara Bapperida, Dinas PRKP, Dinas Lingkungan Hidup, instansi vertikal (seperti BPK RI Jabar dan Ombudsman RI Jabar), legislatif, hingga jaringan CSO seperti KNTI, KPPI, Eco Village, dan akademisi Unsika dalam forum ini adalah awal yang baik.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah: Apakah komitmen Karawang ke depan akan sekadar menjadi wacana di atas meja, atau bertransformasi menjadi aksi nyata yang berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan warga? Waktu yang akan menjawab.
penulis : Yerrydewa
