Suara Kita News. Com –KARAWANG — Ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan hak dasar yang menyangkut martabat manusia. Namun, di wilayah pesisir Kabupaten Karawang—seperti di Dusun Tanah Tumbul, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan—tantangan ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang mendesak.
Guna mencari solusi konkret, Multi Stakeholder Forum (MSF) WASH 2026 digelar di Swiss-Belhotel Karawang, Selasa (3/11/2026). Forum strategis ini diinisiasi oleh Koalisi Prima WASH bersama Forum CSO WASH Karawang dan Perkumpulan Inisiatif, mempertemukan unsur pemerintah daerah, koalisi masyarakat sipil, akademisi, hingga perwakilan korporasi.
Mewakili pandangan pemerintah daerah, M. Ridwan Salam, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya kesadaran kolektif dari masyarakat.
”Kesadaran masyarakat harus dibangun. Sarana tanpa kesadaran masyarakat tidak bisa berjalan, begitu juga sebaliknya. Kami sangat mengapresiasi gerakan WASH ini dan berharap ada satu lingkungan yang bisa dijadikan project percontohan perubahan perilaku,” ujar Ridwan.
Pernyataan ini sejalan dengan fokus MSF WASH 2026, yakni membangun pengelolaan dan pembiayaan optimal bagi layanan air bersih, sanitasi, dan sampah berbasis komunitas yang berkelanjutan di Kabupaten Karawang.
Dalam sambutannya, perwakilan Koalisi Prima menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah melalui audit sosial, pemantauan layanan, dan anggaran berbasis bukti. Di tingkat nasional, Koalisi Prima (yang melibatkan Perkumpulan Inisiatif, IBP Indonesia, KNTI, KPPI, Seknas FITRA, hingga Yayasan Kota Kita) terus mengawal agar efisiensi anggaran daerah tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, Pius Widiyatmoko dari Perkumpulan Inisiatif menegaskan bahwa forum ini dirancang untuk menjembatani suara masyarakat bawah langsung kepada pengambil kebijakan di tingkat kabupaten.
”Multi-stakeholder forum ini merupakan inisiasi kita untuk mempertemukan masyarakat sipil sama pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan air bersih, sanitasi, dan sampah,” ungkap Pius. Ia juga menyoroti pentingnya mereaktivasi Kelompok Kerja Permukiman dan Kawasan Permukiman (Pokja PK) serta Forum PK di Pemkab Karawang yang sempat vakum, agar koordinasi penanganan isu WASH berjalan lebih sistematis.
Forum ini diperkuat melalui diskusi panel lintas sektoral yang menghadirkan kepala dinas dan pejabat tinggi Pemkab Karawang, di antaranya:
- Drs. H. Asep Hazar, M.Sc. (Kepala Dinas PRKP Kab. Karawang)
- Asep Suryana, S.STP., M.H. (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karawang)
- Dr. Aries Purwanto, S.T., M.Si., M.Sc. (Sekretaris BAPPERIDA Kab. Karawang)
Serta melibatkan aktif organisasi masyarakat sipil seperti Siti Hajar (Perkumpulan Inisiatif), Nur Aisyah (KKPI Karawang), Sinta Nurindriya, akademisi Teknik Lingkungan Unsika, hingga jejaring pemerhati lingkungan dan dunia usaha (seperti PT Jawa Satu Power, Nestle, Ajinomoto, Toyota, Pupuk Kujang, KIIC, dan lainnya).
Melalui penyelenggaraan MSF WASH 2026, terbangun tiga poin krusial: menyamakan persepsi terkait prioritas kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang konkret.
Ke depannya, koalisi masyarakat sipil berkomitmen untuk terus mengawal komitmen kebijakan serta mendorong peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor sanitasi, air bersih, dan sampah pada APBD 2027. Harapannya besar: agar masyarakat pesisir Karawang tanpa terkecuali dapat segera menikmati air minum dan sanitasi yang aman, layak, serta berkelanjutan.
penulis : Yerrydewa
