Suara Kita News. Com KARAWANG — Kabupaten Karawang berdiri di persimpangan jalan krusial. Di satu sisi, klaim statistik menunjukkan angka akses air minum dan sanitasi “layak” yang tinggi. Namun, di sisi lain, bayang-bayang krisis kualitas air bersih, ancaman perubahan iklim bagi buruh tani, hingga karut-marut pengelolaan sampah di ruang publik masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang menuntut keberanian politik tingkat tinggi.
Hal ini terungkap dalam Multi Stakeholder Forum (MSF) WASH Karawang yang dihelat oleh Bapperida Karawang bersama Forum CSO WASH Karawang dan Koalisi PRIMA WASH di Swiss-Belhotel Karawang. Acara ini mempertemukan sekitar 96 peserta, mulai dari jajaran birokrat kelas kakap Pemkab Karawang, DPRD, lembaga vertikal (BPK RI Jabar & Ombudsman RI Jabar), hingga aliansi masyarakat sipil dan jurnalis.
Forum CSO WASH Karawang secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang agar tidak mudah berpuas diri. Target pembangunan tidak boleh berhenti pada kategori akses layak, melainkan harus menargetkan air minum aman dan sanitasi aman secara progresif.
Berdasarkan data dan peta yang dipaparkan dalam forum tersebut, transparansi akses data dan alokasi anggaran sektor WASH (Water, Sanitation, Hygiene) harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Tujuannya jelas: agar progres pembangunan infrastruktur sanitasi maupun perpipaan air bersih benar-benar terukur dan akuntabel.
Diskusi panel dalam forum ini menghadirkan refleksi tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menyuarakan realitas di lapangan:
Perspektif Gender & Sanitasi Sekolah: Vina Kurnia dari PPSW Tatar Sunda menyoroti bagaimana krisis air bersih dan buruknya fasilitas sanitasi selalu memberikan beban ganda bagi perempuan. Lebih lanjut, ia mendesak Pemkab Karawang untuk serius membenahi fasilitas MCK di sekolah-sekolah. Ketiadaan air bersih dan ruang privat bagi siswi yang tengah mengalami menstruasi bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan ancaman serius bagi kesehatan reproduksi hingga risiko kekerasan/pelecehan. Di ruang publik sendiri, menemukan tempat sampah umum di Karawang masih menjadi barang langka.
Dampak Perubahan Iklim & Jeritan Petugas Lapangan: Simbok Khotimah dari Serikat Perempuan Basis Tatar Sunda membeberkan jeritan buruh tani yang lahannya terancam kekeringan akibat perubahan iklim, diperparah oleh aliran irigasi yang tercemar sampah. Sementara itu, warga perkotaan juga mengeluhkan layanan PDAM yang kerap mengalir kecil atau kotor di jam-jam sibuk pagi hari.diserahterimakan Tantangan KP-SPAM & Kolaborasi Komunitas: Inggit Pramudyana dari Asosiasi KP-SPAM Karawang mengungkapkan berbagai kerikil tajam di tingkat akar rumput, mulai dari rendahnya kesadaran iuran warga, keterbatasan suku cadang pompa, hingga minimnya dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah desa maupun kabupaten. Dari sudut pandang pemberdayaan, Pius Widiyatmoko dari Perkumpulan Inisiatif menekankan pentingnya melibatkan komunitas sejak tahap perencanaan spesifikasi infrastruktur agar mereka paham cara merawatnya saat fasilitas tersebut diserahterimakan.
Forum lintas pemangku kepentingan ini membuktikan satu hal: penyelesaian krisis air bersih, sanitasi, dan sampah di Karawang tidak bisa dikerjakan sendirian oleh pemerintah. Diperlukan orkestrasi kebijakan yang melibatkan perlindungan daerah aliran sungai (seperti disuarakan Yuda Febrian Silitonga dari Forkadas Citarum), penguatan bank sampah (Siti Marini dari BSI Al Firdaus), serta komitmen nyata dari berbagai elemen yang tergabung dalam Forum CSO WASH Karawang.
Kini, bola panas berada di tangan Pemkab Karawang. Apakah komitmen untuk menghadirkan air bersih dan sanitasi aman akan benar-benar diakselerasi melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat, atau sekadar menjadi deretan angka di atas kertas? Waktu yang akan membuktikan.
penulis : Yerrydewa
