Suara Kita News.com. JAWA BARAT — Di tengah ambisi menggenjot omzet, memperluas ekspansi bisnis, dan merajut jaringan korporasi, ada satu elemen krusial yang kerap luput dari radar para pengusaha muda: manusia di balik roda penggerak usaha itu sendiri.
Sebuah korporasi atau rintisan (startup) tidak pernah benar-benar hidup hanya dari angka-angka dalam laporan keuangan. Ia bernapas karena ada tenaga, keringat, waktu, dan kehidupan para pekerja serta pelaku usaha itu sendiri yang dipertaruhkan setiap hari.
Kesadaran filosofis inilah yang mendobrak pakem seremoni biasa dalam pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (KAPMI) Jawa Barat. Alih-alih sekadar ajang pamer jejaring, momen pelantikan ini justru bertransformasi menjadi panggung gerakan moral: menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dan perlindungan ketenagakerjaan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
Prosesi pelantikan yang dikomandoi langsung oleh Ketua BPD KAPMI Jawa Barat, Octaria Vadilla Supratman, S.IP., M.M.—didampingi Sekretaris Andi Dhedhy Febriady, S.E., M.M.—hadir dengan warna berbeda. Barisan pengurus inti KAPMI Jabar duduk satu meja dengan jajaran petinggi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat.
Kehadiran Rizal Dariakusumah, Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang DHCA Jawa Barat, menandai titik acuan baru: kolaborasi strategis untuk menyisipkan jaminan sosial ke dalam DNA bisnis para pengusaha muda dan ekosistem UMKM se-Jawa Barat.
Selama ini, dunia usaha kerap terjebak dalam ironi klasik. Pengusaha begitu fasih berbicara tentang proyeksi laba, penetrasi pasar, dan inovasi produk, tetapi sering abadi dalam mengabaikan mitigasi risiko kerja. Padahal, malapetaka finansial dan kecelakaan kerja tidak pernah memandang besar atau kecilnya skala omzet perusahaan.
“Ini bukan sekadar kehadiran seremonial, tapi bukti nyata negara hadir untuk pengusaha muda. Pengusaha muda tidak hanya harus fokus pada omzet dan ekspansi, tapi juga wajib sadar akan pentingnya perlindungan bagi diri sendiri dan para pekerjanya,” tegas Octaria Vadilla Supratman di hadapan para tamu undangan.
Pernyataan tersebut menohok sekaligus mencerahkan. Di era modern, standar profesionalisme seorang pengusaha tidak lagi diukur semata dari seberapa besar pundi-pundi kekayaan yang dikumpulkan, melainkan dari seberapa besar rasa tanggung jawab sosial yang ia berikan kepada orang-orang yang berjuang bersamanya.
Bagi KAPMI Jawa Barat, kepatuhan terhadap jaminan sosial bukan sekadar formalitas birokratis, melainkan wujud nyata integritas moral organisasi.
Oleh karena itu, Octaria memastikan bahwa momentum ini tidak boleh menguap begitu lampu panggung pelantikan dipadamkan. Ia mematok target tegas: gerakannya harus masif hingga level akar rumput. Seluruh Badan Pengurus Cabang (BPC) KAPMI di kabupaten dan kota—termasuk simpul-simpul strategis seperti Karawang, Bekasi, dan Bogor—diinstruksikan untuk langsung turun tangan menjadi motor edukasi.
“Ke depan, BPC-BPC KAPMI se-Jawa Barat yang sudah kita lantik, termasuk BPC Karawang, Bekasi, Bogor, dan lainnya, akan kita dorong untuk aktif mensosialisasikan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan kepada anggotanya. Pengusaha aman, pekerja terlindungi, usaha jadi tenang,” serunya penuh optimisme.
Di sinilah letak inovasi peran organisasi pengusaha masa kini. KAPMI tidak diposisikan sekadar sebagai lobi bisnis (business lobby), melainkan sebagai jembatan strategis yang menghubungkan pelaku usaha mikro hingga menengah dengan payung perlindungan negara.
Di lapangan, tantangannya tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Masih banyak pengusaha muda pemula dan pekerja di sektor informal UMKM yang berada di zona “buta perlindungan”.
Rizal Dariakusumah dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar, menyambut baik sinergi ini karena bentangan jaringan KAPMI diyakini mampu menembus kantong-kantong ekonomi yang selama ini belum tersentuh edukasi jaminan sosial secara optimal. Pendekatan kultural dan edukatif yang cair dinilai ampuh untuk merangkul karakteristik UMKM yang sangat beragam.
Puncak dari komitmen tersebut termanifestasi dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KAPMI Jabar dan sejumlah mitra strategis, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, di sela-sela acara yang mengusung spirit “Pengusaha Muda Bergerak, Jawa Barat Berdampak”.
Namun, seperti lazimnya sebuah, ukuran keberhasilan sejati dari MoU ini tidak diukur dari seberapa mewah seremoni yang digelar, atau seberapa tebal dokumen kerja sama yang diteken.
Ujian sesungguhnya ada pada datanya:
- Berapa banyak pengusaha muda yang akhirnya tersadarkan?
- Seberapa luas edukasi merambah pelosok daerah industri dan sentra kreatif?
- Dan yang paling esensial, berapa ribu pekerja serta buruh informal yang akhirnya bisa bernapas lega karena terlindungi jaminan sosial?
Pembangunan ekonomi daerah tidak boleh hanya meninggalkan jejak fisik berupa deretan pabrik modern, gedung megah, atau kurva pertumbuhan statistik yang dingin.
Lebih dari itu, peradaban bisnis yang unggul harus meninggalkan rasa aman bagi mereka yang membanting tulang, kepastian hidup bagi keluarga pekerja, dan martabat bagi setiap insan di dalamnya.
Sebab, pengusaha muda yang hebat bukan diukur dari seberapa megah bisnis yang mereka bangun di atas kertas. Mereka adalah generasi pemimpin yang paham bahwa di balik setiap lembar keuntungan korporasi, ada keringat manusia yang wajib dihargai, dijaga, dan dilindungi.
Pengusaha muda bergerak, Jawa Barat berdampak. Dan dampak itu menemukan wujud aslinya ketika roda bisnis melaju kencang, seiring langkah perlindungan kemanusiaan yang berjalan seimbang.
Penulis : Yerrydewa
