Suarakitanews – Presiden Prabowo Subianto kembali membuat langkah politik yang memicu perdebatan publik. Pada Rabu, 18 September 2025, ia resmi melantik purnawirawan TNI Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) menggantikan Budi Gunawan.
Keputusan ini menambah panjang daftar eks-perwira militer era Orde Baru yang kini masuk ke lingkaran kekuasaan Prabowo. Yang membuat publik tercengang, Djamari Chaniago ternyata pernah menjadi sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang pada tahun 1998 merekomendasikan pemecatan Prabowo dari militer akibat dugaan keterlibatannya dalam penculikan aktivis pro-demokrasi.
Siapa Saja Eks-Tentara di Pemerintahan Prabowo?
Hingga kini, sejumlah nama eks-tentara dan perwira aktif telah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Di antaranya:
- Sjafrie Sjamsoeddin – Menteri Pertahanan
- Wiranto – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan
- Luhut Binsar Pandjaitan – Ketua Dewan Ekonomi Nasional
- Muhammad Herindra – Kepala Badan Intelijen Negara
- Djaka Budi Utama – Dirjen Bea Cukai
- Dadang Hendra Tudha – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Gizi Nasional
- Sugiono – Menteri Luar Negeri
- Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet
Apa Kata Pengamat Politik?
Menurut Adhi Priamarizki, peneliti isu Indonesia di RSIS Singapura, strategi Prabowo ini bukan kebetulan. Ia menilai bahwa Prabowo cenderung memilih orang-orang yang “punya bahasa yang sama” dengannya.
“(Prabowo) nyaman bekerja dengan yang sepandangan, punya pemikiran sejalan. Dengan adanya sosok sepemahaman, kemungkinan tercerai-berai bisa diminimalisasi,” ujar Adhi.
Artinya, dengan merangkul para eks-tentara yang seide, Prabowo ingin menjaga soliditas pemerintahan dan mengurangi risiko munculnya pihak yang sulit dikendalikan.
Bagaimana Tanggapan Pegiat HAM?
Sebaliknya, kritik tajam datang dari kalangan pegiat HAM. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyebut langkah ini sebagai kemunduran semangat Reformasi.
“Seolah militer lebih baik dari sipil, lebih tegas dan disiplin. Padahal jika presiden percaya demokrasi, prinsip supremasi sipil harus dijunjung tinggi,” tegas Usman.
Fenomena ini, menurut Usman, justru memperkuat persepsi keliru bahwa militer adalah solusi segala permasalahan, meski di sisi lain bisa melemahkan prinsip demokrasi.
Suara Keluarga Korban Pelanggaran HAM 1998
Keluarga korban tragedi 1998 juga angkat bicara. Sumarsih, ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan, korban tewas Tragedi Semanggi I, menilai pelantikan Djamari justru memperburuk upaya penyelesaian kasus HAM.
“Ketika ia memberikan jabatan untuk orang yang menyidangkan dia, itu adalah upaya melindungi diri, mencuci tangan, dan memutihkan dirinya dari masa lalu,” kata Sumarsih.
Menurutnya, langkah Prabowo semakin menjauhkan harapan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, termasuk Semanggi I dan II.
Kesimpulan
Pelantikan Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam tidak sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat simbol politik. Bagi Prabowo, ini mungkin langkah strategis untuk memperkuat loyalitas di lingkaran kekuasaan. Namun, bagi pegiat HAM dan keluarga korban 1998, keputusan ini justru dianggap sebagai ancaman bagi semangat Reformasi dan penghalang bagi keadilan HAM.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa politik Indonesia pasca-1998 masih belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang militer, dan masa lalu kelam bangsa ini terus menghantui perjalanan demokrasi.
Penulis: Mita Putri
