Suarakitanews, Jakarta – Mati listrik Jakarta kembali menjadi perbincangan hangat publik. Setelah sempat mengalami blackout besar pada tahun 2019, gangguan listrik yang terjadi pada 23 April lalu kembali menimbulkan kekhawatiran: apakah kejadian serupa akan terulang?
Kemarin, sejumlah wilayah di Jakarta dan Tangerang mengalami pemadaman listrik selama 4 hingga 6 jam. Dampaknya pun cukup luas. Mulai dari aktivitas kampus, perkantoran, hingga layanan publik seperti Transjakarta ikut terganggu. Selain itu, pelaku usaha kecil dan menengah juga harus menanggung kerugian akibat terhentinya operasional.
Menurut PLN, gangguan ini disebabkan oleh masalah suplai listrik di beberapa gardu induk. Namun demikian, kejadian ini langsung mengingatkan publik pada blackout besar Agustus 2019 yang melumpuhkan Jabodetabek dan sebagian Pulau Jawa selama 8 hingga 12 jam.
Ketergantungan Energi Fosil Jadi Akar Masalah
Jika melihat ke belakang, blackout 2019 disebut-sebut terjadi akibat gangguan pada sistem pembangkit, termasuk PLTU Suralaya. Meskipun penjelasan resmi sempat berubah, satu hal yang jelas adalah lemahnya sistem kelistrikan yang terlalu bergantung pada energi fosil.
Saat ini pun, kondisi tersebut belum banyak berubah. Jakarta masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis fosil seperti PLTU Suralaya dan PLTGU Muara Karang. Bahkan, hampir 30 persen kebutuhan listrik Jakarta masih ditopang oleh pembangkit gas tersebut.
Akibatnya, ketika terjadi gangguan kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung meluas. Oleh karena itu, risiko pemadaman besar tetap menghantui.
Potensi Energi Terbarukan Sangat Besar
Di tengah kondisi tersebut, sebenarnya Jakarta memiliki peluang besar untuk beralih ke energi terbarukan. Berdasarkan laporan Greenpeace “Jakarta Solar City” tahun 2021, potensi energi surya—khususnya PLTS atap rumah tangga—sangat tinggi.
Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa:
- Sekitar 60,85% warga Jakarta sudah mengenal energi surya
- Sebanyak 50,73% tertarik memasang PLTS atap jika ada dukungan pemerintah
Artinya, secara kesiapan masyarakat, Jakarta sudah selangkah lebih maju.
Kebijakan Justru Menghambat
Sayangnya, alih-alih mempercepat transisi energi, kebijakan terbaru justru menjadi hambatan. Revisi Peraturan Menteri ESDM tahun 2024 dinilai mengurangi insentif bagi pengguna PLTS atap.
Akibatnya, adopsi energi terbarukan di tingkat rumah tangga melambat.
Padahal, jika didukung secara optimal, sistem energi berbasis komunitas dapat meningkatkan ketahanan listrik secara signifikan.
Jakarta Sebenarnya Sudah Siap Bertransisi
Menariknya, laporan terbaru dari CELIOS dan Greenpeace Indonesia menyebutkan bahwa Jakarta memiliki indeks kesiapan transisi energi tertinggi di Indonesia.
Hal ini didukung oleh beberapa faktor:
- Infrastruktur yang memadai
- Tingkat elektrifikasi tinggi
- Akses finansial yang luas
- Tata kelola yang relatif stabil
Bahkan, wilayah Jakarta Utara—lokasi PLTGU Muara Karang—masuk kategori kesiapan tinggi.
Dengan kata lain, secara sistem dan masyarakat, Jakarta sebenarnya sudah siap. Namun, implementasi kebijakan masih menjadi tantangan utama.
Saatnya Beralih atau Mengulang Krisis
Pada akhirnya, kejadian mati listrik terbaru ini menjadi pengingat penting. Jika ketergantungan pada energi fosil terus dipertahankan, maka risiko blackout besar seperti tahun 2019 bukan tidak mungkin akan terjadi lagi.
Sebaliknya, dengan dukungan kebijakan yang tepat, energi terbarukan dapat menjadi solusi jangka panjang. Tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi gangguan.
Seperti yang disampaikan Yuyun Harmono dari Greenpeace Indonesia, Jakarta tidak bisa terus bergantung pada energi fosil yang rapuh. Dengan insentif yang tepat, energi terbarukan berbasis rumah tangga dan komunitas dapat menjadi kunci masa depan energi ibu kota.
Penulis: Mita Putri
