Suarakitanews.com – Langit demokrasi Indonesia semakin gelap. Revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI menjadi contoh terbaru dari keputusan yang diambil tanpa mendengar suara rakyat. Dalam lima tahun terakhir, berbagai undang-undang seperti UU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja telah disahkan dengan cepat, lebih menguntungkan segelintir elite dibandingkan kepentingan publik.
Namun, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Jawabannya terletak pada fenomena Kapitalisme Politik atau Politico Capitalism.
Apa Itu Kapitalisme Politik?
Kapitalisme politik adalah sistem di mana elite ekonomi dan politik bekerja sama untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Elite ekonomi mempengaruhi kebijakan publik, mulai dari regulasi, pengeluaran negara, hingga perpajakan, demi mempertahankan dominasi mereka dalam ekonomi.
Sebuah riset yang dilakukan Greenpeace Indonesia bersama Ward Berenschot (University of Amsterdam) dan Eve Warburton (Australian National University) dalam jurnal Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchization of Democracy mengungkap betapa eratnya hubungan antara politik dan bisnis di Indonesia.
Fakta Kapitalisme Politik di Indonesia
Penelitian ini menemukan beberapa fakta mengejutkan:
- Keterlibatan Bisnis dalam Politik
- Sebanyak 45% anggota parlemen dan 65% anggota kabinet periode 2019-2024 memiliki hubungan bisnis langsung.
- Keterlibatan ini ditemukan di semua partai besar, terutama Partai Gerindra dan Partai Golkar.
- Bangkitnya Kapitalis Politik
- Jika di era Orde Baru elite bisnis hanya bergabung sebagai patron negara, kini mereka bisa langsung masuk ke ranah politik.
- Tiga Bentuk Kapitalis Politik
- Pengusaha yang masuk ke politik (misalnya Erick Thohir, Sandiaga Uno).
- Politisi yang mengembangkan bisnis saat menjabat.
- Keluarga elite bisnis yang masuk ke politik (misalnya Prananda Paloh, Charles Honoris).
- Penyebab Oligarkisasi
- Tingginya biaya kampanye pemilu, yang mendorong politisi mencari dukungan bisnis.
- Sentralisasi industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, kelapa sawit, dan properti, membuat para pengusaha ingin masuk politik demi melindungi kepentingan mereka.
Dampak Kapitalisme Politik
Kapitalisme politik berdampak langsung pada kebijakan dan tata kelola negara. Beberapa contohnya:
- Omnibus Law 2020 yang mempermudah regulasi bisnis, tetapi melemahkan hak buruh dan perlindungan lingkungan.
- Revisi UU Minerba 2020 yang menguntungkan perusahaan tambang dalam negeri, dengan beberapa anggota parlemen memiliki investasi pribadi di sektor ini.
Bisakah Kapitalisme Politik Dihentikan?
Untuk mencegah oligarki merusak demokrasi lebih dalam, diperlukan langkah-langkah seperti:
- Transparansi lebih besar dalam pendanaan politik.
- Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap korupsi.
- Tekanan publik yang lebih kuat, misalnya melalui kampanye #TolakRUUTNI dan gerakan sosial lainnya.
Pada akhirnya, perlawanan terhadap kapitalisme politik bergantung pada kita semua. Berani bersuara adalah langkah pertama untuk mengubah keadaan!
Penulis : Mita Putri
Sumber : instagram @greenpeaceid
