Suarakitanews.com – Kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan Indonesia. Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2025 dipangkas hingga Rp 8 triliun. Kebijakan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana nasib guru honorer dan pembangunan sekolah?
Ironi di Balik Pemangkasan Anggaran
Di satu sisi, pemerintah berupaya melakukan efisiensi anggaran. Namun, di sisi lain, pemangkasan ini terjadi saat masalah sertifikasi guru, kesejahteraan guru, dan ketersediaan sekolah yang belum merata masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji, menilai bahwa efisiensi anggaran ini tidak tepat. “Mestinya anggaran ditambah,” katanya. Senada dengan Ubaid, pengamat pendidikan lainnya, Iman Zanatul Haeri, menyayangkan pemangkasan ini karena bertentangan dengan amanat konstitusi, yaitu anggaran pendidikan mendapat porsi minimal 20% dari total APBN.
Dampak Nyata
Pemangkasan anggaran ini tentu akan berdampak pada berbagai aspek pendidikan. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah nasib guru honorer. Ubaid Matraji memprediksi akan terjadi pengurangan guru honorer yang jumlahnya lebih besar dari tahun lalu.
Selain itu, pembangunan sekolah juga terancam terhambat. Padahal, masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan, seperti yang terjadi di SD Negeri Pasirtenjo 4, Pandeglang, Banten. Murid-murid di sekolah ini harus belajar di luar kelas karena ruang kelas mereka rusak.
Harapan di Tengah Kekhawatiran
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar pengurangan anggaran ini tidak mengurangi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun, tentu saja, harapan ini perlu diiringi dengan tindakan nyata.
Pemangkasan anggaran Kemendikdasmen 2025 merupakan kebijakan yang perlu dikaji ulang. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh guru honorer dan siswa, tetapi juga oleh masa depan pendidikan Indonesia secara keseluruhan.
Penulis : Mita
Courtesy by Antara
