Jakarta, Suarakitanews — Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada 2 Juni 2026. Keputusan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah pergantian pimpinan cukup untuk menyelamatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sarat masalah sejak awal?
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengejutkan banyak pihak. Pertama-tama, pencopotan ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa penjelasan rinci kepada publik. Selain Dadan, dua Wakil Kepala BGN — Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung — turut dicopot pada malam yang sama.
Sebagai pengganti, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S Deyang, mantan wartawati yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN, untuk memimpin lembaga tersebut. Namun demikian, penunjukan ini langsung menuai kritik karena tidak satu pun dari jajaran pimpinan BGN yang baru berlatar belakang ahli gizi.
Pengakuan Tersirat atas Kegagalan MBG?
Kepala Divisi Advokasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menilai pencopotan ini sebagai sinyal pengakuan pemerintah atas persoalan serius dalam program MBG.
“Keputusan Presiden untuk mencopot Kepala BGN menunjukkan bahwa Presiden juga pada akhirnya mengakui ada permasalahan dalam pelaksanaan proyek MBG,” ujar Egi.
Selain itu, Egi menegaskan bahwa ICW telah jauh-jauh hari memperingatkan bahwa program MBG bermasalah, bahkan sejak tahap perencanaan. Menurutnya, perencanaan yang tidak matang berujung pada pelaksanaan yang kacau di lapangan.
Lebih lanjut, ICW sebelumnya telah melaporkan Dadan Hindayana beserta sebuah perusahaan pengadaan jasa sertifikasi halal yang ditunjuk BGN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Mei 2026.
Anggaran MBG: Dari Gizi ke Semir Sepatu?
Salah satu sorotan paling mengejutkan dalam polemik ini adalah temuan pengadaan barang-barang yang dinilai tidak relevan dengan tujuan program gizi. Bahkan, daftar belanja BGN mencakup:
- Semir dan sikat semir senilai Rp 1,5 miliar
- Kaos dalam senilai Rp 4,5 miliar
- Ikat pinggang senilai Rp 5 miliar
- Handuk senilai Rp 3,7 miliar
Oleh karena itu, pertanyaan publik semakin tajam: ke mana sebenarnya anggaran MBG dialirkan?
“Anggaran MBG digunakan untuk apa saja, secara rinci kita tidak bisa melihat itu. Yang kemudian muncul ada pengalokasian anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu,” kritik Egi.
Ribuan Siswa Keracunan: Bukti Kegagalan Sistem
Di sisi lain, dampak nyata di lapangan tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak awal 2025 hingga April 2026, sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan makanan yang diduga bersumber dari program MBG.
Guru Besar Teknologi Pangan UGM, Prof. Sri Raharjo, bahkan menyebut kasus keracunan MBG terjadi hampir setiap bulan sepanjang 2025.
“Hanya mungkin satu bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada,” ungkapnya.
Sebagai akibatnya, kepercayaan publik terhadap program andalan pemerintahan Prabowo ini semakin terkikis. Namun hingga kini, mekanisme pemantauan terhadap korban keracunan dinilai masih jauh dari memadai.
Pergantian Pimpinan: Efektifkah?
Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meragukan efektivitas pergantian ini. Menurutnya, masalah BGN bersifat struktural dan kultural, bukan sekadar persoalan figur kepemimpinan.
“Mengganti Pak Dadan, satu orang, kalau kulturnya belum berubah ya tentunya belum banyak berubahnya,” tegasnya.
Selain itu, ia mempertanyakan kompetensi Nanik S Deyang sebagai kepala lembaga yang mestinya diisi oleh pakar gizi atau pangan.
“Background-nya Bu Nanik kan wartawan, jadi bukan ahli gizi, bukan akademisi yang biasa menangani persoalan pangan. Secara kompetensi, beliau kita anggap sangat lemah dalam menjadi pimpinan BGN,” ujar Achmad.
Dengan demikian, kekhawatiran publik pun semakin menguat bahwa pergantian ini tidak menyasar perbaikan substansial, melainkan hanya bersifat kosmetik.
MBG: Program Gizi atau Alat Politik?
Pada akhirnya, ICW menyoroti dimensi politis yang melekat pada program MBG. Egi Primayogha menilai program ini tidak sekadar soal gizi, melainkan juga menjadi instrumen distribusi sumber daya kepada loyalis dan calon pendukung pemerintahan.
“Program MBG ini adalah proyek yang sifatnya politis, yaitu juga untuk berbagi-bagi sumber daya kepada loyalis. Sehingga bukan hanya kepala BGN yang harus dicopot — justru programnya sendiri memang harus dihentikan,” tegasnya.
Alasan Resmi Pencopotan Dadan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan pencopotan didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun. Ia menyebut adanya masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, hingga kualitas makanan yang tidak sesuai standar BGN.
Sementara itu, Dadan Hindayana merespons pencopotannya dengan lapang dada.
“Beliau (Presiden) paham benar yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan,” ujar Dadan.
Siapa Nanik S Deyang?
Nanik Sudaryati Deyang lahir di Madiun, 3 Januari 1968. Ia adalah mantan wartawati dan politikus yang pada 17 September 2025 diangkat menjadi Wakil Kepala BGN. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Kini ia didapuk memimpin lembaga strategis yang mengelola program senilai triliunan rupiah — tanpa latar belakang ilmu gizi maupun pangan.
Butuh Lebih dari Sekadar Wajah Baru
Pergantian Kepala BGN mungkin menjadi langkah pertama yang diperlukan. Namun demikian, para pengamat sepakat bahwa tanpa reformasi tata kelola yang menyeluruh, transparansi anggaran, serta akuntabilitas program, persoalan MBG tidak akan selesai hanya dengan mengganti siapa yang duduk di kursi pimpinan.
Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang memimpin BGN — melainkan apakah program MBG, dalam bentuknya saat ini, masih layak dipertahankan?
Penulis: Mita Putri
