Afghanistan, Suarakitanews — Jutaan perempuan Afghanistan kehilangan masa depan akibat kebijakan Taliban yang melarang pendidikan formal. Ini adalah kisah nyata perjuangan mereka.
Ishana — bukan nama sebenarnya — tidak punya banyak pilihan. Pada usia 19 tahun, ia harus memilih antara menikah paksa atau kabur. Ia memilih kabur, naik taksi, ratusan kilometer dari desanya menuju Kabul.
Perjalanan itu penuh risiko. Sewaktu-waktu, ia bisa dihentikan oleh anggota Taliban yang melarang perempuan bepergian jarak jauh tanpa pendamping laki-laki dari keluarga. Namun, bersama sepupunya yang juga perempuan, Ishana berhasil melewati setiap pos pemeriksaan tanpa hambatan.
Ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah perlawanan diam-diam yang dilakukan jutaan perempuan Afghanistan setiap harinya.
Larangan yang Menghancurkan Jutaan Mimpi
Sudah hampir lima tahun sejak Taliban resmi melarang anak perempuan di atas usia 12 tahun mengikuti pendidikan formal di Afghanistan. Akibatnya, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jika larangan ini berlanjut hingga 2030, lebih dari dua juta anak perempuan akan kehilangan akses pendidikan di atas jenjang sekolah dasar — di sebuah negara yang sudah memiliki salah satu tingkat melek huruf perempuan terendah di dunia.
Selain itu, ketika pendidikan tertutup, hanya ada satu jalan yang tersisa bagi sebagian besar perempuan muda Afghanistan: pernikahan.
“Sebelum larangan, orang tua saya sangat mendorong saya bersekolah. Mereka bilang saya bisa menjadi pilot. Tapi sekarang mereka bilang cara terbaik bagi saya adalah menikah,” ungkap Ishana dengan nada getir.
Terjebak di Antara Keluarga dan Pemerintah
Ishana tergolong beruntung. Keluarganya masih mampu membiayai kursus bahasa Inggris privat — satu-satunya pilihan pendidikan yang tersedia bagi perempuan di luar pelajaran agama. Namun, tiga dari empat warga Afghanistan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, menurut data PBB.
Bagi keluarga yang kekurangan, menikahkan anak perempuan bukan hanya soal tradisi — melainkan juga soal ketakutan dan kelangsungan hidup.
Kisah Salamah membuktikan hal itu. Pada usia 18 tahun, ia dipaksa menikah oleh ibunya, Kamila, yang bekerja keras sebagai tenaga kebersihan demi menyekolahkan anak-anaknya setelah suaminya meninggal.
“Saya takut mereka (Taliban) akan mempertanyakan mengapa saya tidak menikahkannya,” kata Kamila, menggambarkan tekanan psikologis yang dialami para ibu Afghanistan.
Kini Salamah adalah ibu dari dua balita perempuan. Impiannya menjadi dokter kandas sebelum sempat terwujud.
“Memiliki suami bukan satu-satunya impian seorang perempuan. Ia perlu berdiri di atas kakinya sendiri terlebih dahulu. Tapi saya memasuki kehidupan baru ini tanpa semua itu,” tuturnya.
Konsekuensi yang Tak Berujung
Lebih jauh lagi, dampak larangan pendidikan ini tidak berhenti pada satu generasi. Adik Salamah, Nora (18 tahun), kini menghadapi tekanan serupa.
“Ini seperti berada di penjara. Saya takut keluar karena pemerintah, dan di rumah ibu saya berkata saya harus menikah,” kata Nora.
Sementara itu, pemerintah Taliban terus memberikan jawaban berputar ketika ditanya soal kapan sekolah perempuan akan dibuka kembali. Sejak 2021, berbagai alasan telah disampaikan: mulai dari keamanan, keputusan para ulama, hingga menunggu arahan pimpinan tertinggi. Namun sekolah tetap tertutup.
Terlebih lagi, dalam perkembangan terbaru yang mengkhawatirkan, pemerintah Taliban menetapkan aturan bahwa diamnya seorang anak perempuan di bawah umur dapat ditafsirkan sebagai persetujuan untuk menikah — sebuah kebijakan yang oleh banyak pihak dianggap melegalkan pernikahan paksa anak.
Suara yang Tak Mau Dibungkam
Meski demikian, semangat para perempuan ini tidak sepenuhnya padam.
“Jika keluarga saya tidak memaksa saya menikah, saya akan menunggu. Saya akan melawannya hingga napas terakhir,” tegas Ishana.
Akan tetapi, perlawanan membutuhkan lebih dari sekadar tekad. Ia membutuhkan dukungan — dari komunitas, dari dunia internasional, dan dari siapa pun yang masih percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia, tanpa terkecuali.
Kamila, ibu Salamah dan Nora, menitipkan pesan untuk para ibu di seluruh dunia:
“Ketika putri-putri Anda diizinkan belajar dan bekerja, biarkan mereka melakukannya. Biarkan mereka menjadi mandiri. Di sini di Afghanistan, semuanya sudah berakhir bagi kami.”
Apa yang Bisa Dilakukan Dunia?
Pada akhirnya, krisis pendidikan perempuan di Afghanistan bukan hanya masalah satu negara. Ini adalah krisis kemanusiaan global yang membutuhkan respons nyata: tekanan diplomatik berkelanjutan, dukungan organisasi sipil di dalam Afghanistan, serta perhatian media internasional yang tidak boleh berhenti hanya karena topik ini terasa berulang.
Sebab bagi Ishana, Salamah, dan Nora — ini bukan berita yang berulang. Ini adalah hidup mereka, setiap hari.
Nama-nama dalam artikel ini disamarkan demi keselamatan narasumber.
Penulis: Mita Putri.
