Suarakitanews – Sembilan warga negara Indonesia (WNI) kini berada dalam tahanan militer Israel setelah pasukan komando negara tersebut mencegat seluruh armada kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB.
Kapal Demi Kapal Dicegat, WNI Bertambah Ditangkap
Pencegatan ini tidak terjadi dalam satu waktu. Secara bertahap, kapal-kapal dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0 satu per satu dihentikan paksa oleh militer Israel sejak Senin (18/5/2026).
Pada hari pertama, lima WNI sudah lebih dahulu ditangkap. Di antara mereka terdapat jurnalis dari media Republika dan Tempo yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Kemudian pada Selasa malam (19/5/2026), kapal Zefiro yang mengangkut dua relawan Indonesia turut dicegat. Puncaknya, kapal Sadabad — yang juga membawa dua relawan asal Indonesia — menjadi kapal terakhir yang diintersepsi.
Dengan demikian, total sembilan WNI kini telah ditangkap oleh pasukan Israel dalam operasi pencegatan armada ini.
Kronologi Pencegatan: Lebih dari 50 Kapal Dihentikan
Global Sumud Flotilla 2.0 merupakan misi kemanusiaan internasional yang terdiri dari lebih dari lima puluh kapal sipil. Armada ini membawa lebih dari 400 relawan dari lebih dari 40 negara, lengkap dengan bantuan berupa makanan, susu formula bayi, obat-obatan, dan perlengkapan medis untuk warga Palestina di Gaza.
Namun, tepat setelah pukul 10.30 waktu Siprus pada Senin (18/5/2026), kapal-kapal perang Israel mulai mengepung armada tersebut di perairan internasional — sekitar 250 mil laut dari wilayah Gaza.
Siaran langsung di situs GSF menampilkan momen pasukan komando Israel menaiki salah satu kapal layar sementara para penumpang mengangkat tangan mereka.
Pada Selasa (19/5/2026), panitia GSF menyatakan bahwa “428 warga sipil tidak bersenjata dari lebih dari 40 negara telah diculik secara ilegal” oleh militer Israel.
The Times of Israel turut melaporkan bahwa pasukan komando Israel telah berhasil menghentikan seluruh kapal dalam armada tersebut.
Pesan Darurat dari Para Relawan
Sebelum komunikasi terputus, sejumlah relawan dan jurnalis WNI sempat mengirimkan pesan darurat.
Salah satunya, Bambang Daryono alias Abeng, merekam sebuah video dan memohon bantuan pemerintah Indonesia.
“Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajah Zionis Israel,” ujarnya dalam rekaman tersebut.
Sementara itu, jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho mengirimkan video berdurasi 53 detik kepada tim Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) sebagai bagian dari protokol darurat yang memang sudah disiapkan sejak awal misi.
“Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel,” kata Andre.
Adapun jurnalis Republika, Bambang Noroyono, hingga saat ini masih belum dapat dihubungi dan statusnya belum diketahui secara pasti.
Kemlu Indonesia Kecam dan Desak Pembebasan Segera
Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons situasi ini.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyatakan, “Kami mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan.”
Sebagai langkah konkret, pemerintah Indonesia tengah berkoordinasi dengan KBRI di Ankara, Kairo, dan Amman guna menyiapkan upaya perlindungan sekaligus percepatan pemulangan para WNI. Kemlu mencatat setidaknya sepuluh kapal telah ditahan, di antaranya Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
Republika dan Tempo: Ini Pelanggaran Hukum Internasional
Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, menegaskan bahwa pihaknya mengecam keras aksi intersepsi tersebut.
“Keselamatan mereka menjadi perhatian khusus kami,” tegas Andi, merujuk pada dua jurnalis Republika yang turut dalam rombongan, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai.
Tempo pun mengonfirmasi bahwa wartawannya termasuk dalam kelompok WNI yang terdampak pencegatan ini.
GSF: Ini Agresi Ilegal di Laut Lepas
Dalam pernyataan resminya, Global Sumud Flotilla menyebut tindakan Israel sebagai “agresi ilegal di laut lepas” yang melanggar hukum maritim internasional dan prinsip kebebasan navigasi.
Seluruh peserta dalam armada, menurut GSF, adalah warga sipil tidak bersenjata — termasuk tenaga medis, jurnalis, dan relawan kemanusiaan.
“Kami menuntut jalur aman untuk misi kemanusiaan kami yang sah dan non-kekerasan. Pemerintah harus bertindak sekarang untuk menghentikan pembajakan ini,” tulis GSF dalam pernyataannya.
Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri Israel bersikukuh bahwa blokade Gaza sah secara hukum.
Kondisi Gaza Masih Memprihatinkan
Di balik klaim Israel, kondisi di lapangan digambarkan sangat berbeda.
PBB melaporkan minggu lalu bahwa banyak keluarga pengungsi di Gaza masih terpaksa tinggal di tenda-tenda yang padat atau bangunan rusak berat.
Akses terhadap air bersih tidak konsisten, sistem sanitasi terganggu, dan operasi kemanusiaan terus terhambat akibat pembatasan impor bahan bakar, suku cadang generator, serta perlengkapan penting lainnya — meski gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah disepakati Oktober lalu.
Situasi ini menjadi latar belakang mengapa ratusan relawan dari berbagai penjuru dunia, termasuk sembilan WNI, rela mempertaruhkan keselamatan mereka untuk mencoba membuka jalur bantuan ke Gaza.
Penulis: Mita Putri
