Suarakitanews, Papua Tengah – Konflik bersenjata di Papua kembali memakan korban jiwa. Operasi militer yang berlangsung di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026 diduga menyebabkan belasan warga sipil meninggal dunia. Di sisi lain, TNI menyatakan operasi tersebut dilakukan untuk menindak kelompok bersenjata TPNPB-OPM.
Namun demikian, laporan investigasi kelompok sipil dan kesaksian warga justru menggambarkan situasi berbeda. Warga mengaku ditembaki saat masih tertidur hingga ketika berusaha menyelamatkan diri ke hutan dan gereja.
Kesaksian Warga: “Kami Ditembak Saat Tidur”
Yosina Kogoya, salah satu warga yang selamat dari operasi militer di Kembru, mengungkapkan suasana mencekam pada pagi buta 14 April 2026. Saat itu, sebagian besar warga masih tertidur ketika suara ledakan dan tembakan terdengar dari berbagai arah.
Menurut Yosina, dirinya baru bangun untuk membuat api di dapur karena cuaca dingin. Akan tetapi, situasi mendadak berubah menjadi kepanikan setelah rentetan tembakan terdengar.
“Mereka menembaki warga sipil saat kami tidur. Menembak juga saat lari,” ungkap Yosina dalam kesaksiannya kepada Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak.
Selain itu, warga juga mengaku melihat drone terbang sebelum operasi berlangsung. Drone tersebut diduga melakukan pemantauan wilayah pengungsian di Kembru dan sekitarnya.
Operasi Militer Berlangsung Selama Tujuh Jam
Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak menyebut operasi militer berlangsung sekitar tujuh jam, mulai pukul 05.00 hingga 12.00 WIT.
Dalam operasi tersebut, aparat diduga membagi pasukan menjadi tujuh komando untuk menyisir kampung-kampung di Distrik Kembru. Beberapa kampung yang terdampak antara lain Keyangga, Makuma, dan Tenoti.
Sementara itu, laporan investigasi menyebut adanya penggunaan granat dan penembakan ke arah warga sipil yang sedang melarikan diri.
Akibat insiden tersebut, sedikitnya 11 warga sipil dilaporkan meninggal dunia, termasuk bayi dalam kandungan. Selain korban tewas, delapan warga mengalami luka-luka dan satu orang dinyatakan hilang.
Komnas HAM Turun Tangan
Menanggapi tragedi di Papua Tengah itu, Komnas HAM mengecam adanya korban sipil dalam operasi militer.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, menyatakan pihaknya telah menurunkan tim investigasi ke lokasi untuk mengumpulkan fakta dan barang bukti.
Komnas HAM juga mengonfirmasi bahwa operasi militer memang terjadi pada 13 hingga 14 April 2026. Bahkan, pihaknya kini tengah mendalami 35 selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian.
Di samping itu, Komnas HAM menilai operasi militer yang menyebabkan korban sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
TNI Bantah Menargetkan Warga Sipil
Di sisi lain, TNI membantah tudingan bahwa operasi militer di Kembru menyasar masyarakat sipil.
Kepala Penerangan Satgas Koops TNI Habema, Letnan Kolonel Infanteri Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa operasi dilakukan setelah adanya laporan keberadaan kelompok TPNPB-OPM di wilayah tersebut.
Menurut TNI, kontak tembak terjadi karena kelompok bersenjata lebih dahulu menyerang pasukan yang datang ke lokasi.
TNI mengklaim empat anggota TPNPB-OPM tewas dalam operasi tersebut.
Selain itu, aparat juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api, peluru, hingga busur dan anak panah.
Meski demikian, berbagai organisasi sipil dan gereja di Papua tetap mendesak penghentian operasi militer karena dinilai memperparah penderitaan warga.
Gelombang Pengungsi dan Kekerasan yang Terus Berulang
Tragedi di Distrik Kembru kembali memperlihatkan kompleksitas konflik Papua yang hingga kini belum menemukan jalan damai.
Akibat operasi militer tersebut, ribuan warga dari Distrik Kembru, Magebume, dan Pogoma dilaporkan mengungsi ke hutan tanpa membawa perlengkapan memadai.
Berdasarkan data gereja dan kelompok sipil, para pengungsi mengalami kesulitan memperoleh makanan, air bersih, hingga layanan kesehatan.
Sementara itu, berbagai pihak menilai pendekatan keamanan yang terus digunakan pemerintah justru memperpanjang siklus kekerasan di Papua.
Dosen sejarah Universitas Cenderawasih, Bernarda Meteray, menegaskan bahwa dialog damai harus menjadi prioritas utama untuk menghentikan konflik berkepanjangan.
Seruan Menghentikan Kekerasan di Papua
Berbagai tokoh gereja, aktivis HAM, hingga akademisi kini mendesak pemerintah menghentikan mobilisasi aparat bersenjata dalam skala besar di Papua.
Mereka menilai pendekatan militer tidak menyelesaikan akar persoalan, melainkan justru memperbesar trauma masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik, masyarakat Papua kembali berharap adanya ruang dialog yang adil, terbuka, dan manusiawi demi menghentikan jatuhnya korban sipil di Tanah Papua.
Penulis: Mita Putri
