Suarakitanews – Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu lembaga paling menonjol sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski baru dibentuk sekitar 1,5 tahun lalu, BGN kini memiliki pengaruh besar, anggaran fantastis, hingga akses langsung ke pusat kekuasaan.
Program MBG sendiri merupakan janji utama Prabowo saat kampanye Pilpres 2024. Setelah resmi menjabat presiden, program tersebut langsung dijalankan secara masif melalui BGN sebagai lembaga pelaksana utama.
Namun demikian, di balik ambisi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, muncul berbagai kritik terkait tata kelola, transparansi, hingga dugaan kepentingan politik.
BGN Jadi Lembaga Strategis Pemerintah
Dalam sidang kabinet pada Mei 2026, Prabowo secara terbuka memuji keberhasilan program MBG. Bahkan, ia mengklaim tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen meski terdapat kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Selain itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, karena tetap menargetkan “nol kesalahan” dalam implementasi program.
Menurut pengajar Ilmu Politik Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, BGN kini bukan hanya lembaga pelayanan sosial biasa. Sebaliknya, BGN telah menjadi instrumen politik penting pemerintahan Prabowo.
Pasalnya, keberhasilan MBG dinilai sangat menentukan legitimasi politik pemerintah di mata masyarakat.
Anggaran BGN Melonjak Fantastis
Salah satu faktor yang membuat BGN dianggap sangat kuat adalah besarnya anggaran negara yang dikelola.
Pada 2025, BGN menerima anggaran sebesar Rp71 triliun. Akan tetapi, hanya dalam satu tahun, anggaran tersebut melonjak drastis menjadi Rp268 triliun pada 2026.
Dengan angka itu, BGN bahkan mengalahkan sejumlah kementerian besar seperti Kementerian Pertahanan maupun Kemendikbudristek dalam hal alokasi dana.
Karena itu, banyak pengamat menilai BGN memiliki keleluasaan besar dalam menentukan kebijakan maupun pengadaan barang dan jasa.
Pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, Isnawati Hidayah, menyebut BGN seolah memiliki “unlimited power” karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
Struktur BGN Jadi Sorotan
Menariknya, mayoritas pejabat inti di BGN justru berasal dari latar belakang militer, kepolisian, dan birokrasi, bukan ahli gizi.
Selain Kepala BGN yang berlatar akademisi pertanian, sejumlah wakil dan deputi diketahui merupakan purnawirawan TNI-Polri.
Karena itu, banyak pihak mempertanyakan desain kelembagaan BGN yang dinilai lebih menonjolkan pendekatan komando dibanding pendekatan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, pengamat menilai pola tersebut sejalan dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang mengedepankan disiplin, kontrol, dan koordinasi cepat.
Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis
Meski digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah, implementasi MBG tidak lepas dari berbagai masalah.
Mulai dari kasus keracunan makanan, polemik pengadaan barang, hingga dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra penyedia makanan menjadi sorotan publik.
Bahkan, laporan sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia menilai sistem pengadaan di BGN belum sepenuhnya transparan dan kompetitif.
Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menemukan dugaan keterkaitan sejumlah yayasan mitra MBG dengan elite politik, aparat, hingga tim pemenangan Pilpres 2024.
Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa program MBG dapat dimanfaatkan sebagai alat konsolidasi politik.
Kasus Keracunan MBG Jadi Alarm Besar
Di tengah ekspansi besar-besaran program MBG, kasus keracunan makanan terus terjadi di berbagai daerah.
Salah satu kasus terbesar terjadi di Klaten, Jawa Tengah, ketika ratusan siswa dan guru mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG.
Hasil laboratorium menemukan bakteri Bacillus sp. dalam menu makanan tersebut.
Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat puluhan ribu siswa diduga mengalami keracunan sepanjang 2025 hingga April 2026.
Karena itu, banyak pihak mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap desain program MBG maupun pengawasan BGN.
Pengawasan dan Transparansi Jadi Tantangan
Menjawab berbagai kritik, BGN mengklaim telah memperkuat sistem pengawasan internal. Bahkan, lembaga tersebut menggandeng Kejaksaan Agung dan BPKP untuk mengaudit penggunaan anggaran.
Selain itu, BGN juga membuka kanal pengaduan publik bernama SAGI 127 yang beroperasi selama 24 jam.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai langkah tersebut masih belum cukup untuk menjawab persoalan tata kelola dan transparansi yang semakin kompleks.
Perlukah Desain MBG Diubah?
Sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu mengevaluasi total program MBG.
Salah satu usulan yang mencuat adalah mempersempit sasaran program agar lebih fokus kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Selain itu, sistem dapur SPPG dinilai terlalu mahal dan kompleks sehingga disarankan diganti dengan optimalisasi kantin sekolah yang sudah ada.
Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan lebih efisien sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Badan Gizi Nasional kini menjadi salah satu lembaga paling berpengaruh di era pemerintahan Prabowo Subianto. Didukung anggaran jumbo dan program prioritas nasional, BGN memiliki peran strategis dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
Akan tetapi, di tengah besarnya kekuasaan tersebut, tantangan transparansi, pengawasan, hingga dugaan politisasi program masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BGN dan implementasi MBG dinilai penting agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar alat politik kekuasaan.
Penulis: Mita Putri
