Suarakitanews – Keterlibatan perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah pengamat menilai langkah pemerintah menggandeng kampus dalam pembangunan dapur MBG berpotensi menjadi ajang “bagi-bagi proyek” sekaligus membungkam kritik terhadap program tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, meminta perguruan tinggi tidak hanya menjadi penonton dalam program pemerintah. Karena itu, kampus didorong untuk terlibat aktif dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu kampus yang telah meresmikan dapur MBG adalah Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Peresmian tersebut berlangsung pada Selasa (28/04) dan dihadiri langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Unhas Jadi PTN Pertama di Indonesia Timur yang Miliki Dapur MBG
Dalam kesempatan itu, Dadan Hindayana menyebut Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pertama di Indonesia Timur yang memiliki dapur MBG.
Selain itu, ia berharap kampus tidak hanya menjadi pengelola dapur, tetapi juga mampu menyediakan rantai pasok bahan pangan secara mandiri. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas program MBG secara keseluruhan.
Di sisi lain, dapur MBG milik Unhas berdiri di kawasan Tamalanrea dengan luas bangunan sekitar 20 x 15 meter persegi. Fasilitas tersebut dilengkapi berbagai peralatan produksi makanan, tempat pencucian bahan baku, lemari pendingin, hingga alat distribusi makanan.
Wakil Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, La Halisu, menjelaskan pembangunan dapur berlangsung sejak Oktober 2025. Menariknya, yayasan yang sebelumnya fokus di bidang pendidikan itu mengaku belum pernah berkecimpung dalam tata boga.
Meski demikian, pihak yayasan tetap menerima kerja sama dengan pemerintah karena dianggap memiliki lahan, sumber daya manusia, dan kemampuan finansial yang memadai.
“Semua bahan yang bisa diproduksi Unhas akan dimaksimalkan untuk kebutuhan dapur MBG,” ujar Halisu.
Menteri Minta Kampus Jangan Hanya Jadi Penonton
Sementara itu, Menteri Brian Yuliarto menegaskan perguruan tinggi harus terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pemerintah, termasuk program pemenuhan gizi masyarakat.
Bahkan, dapur MBG di Unhas disebut akan dikembangkan menjadi teaching factory untuk mendukung praktik mahasiswa dan penelitian akademik.
Tidak hanya itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok, mengungkapkan bahwa pembahasan keterlibatan kampus dalam MBG sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu bersama para rektor.
Menurut Eduart, kampus memiliki sumber daya dan jurusan yang relevan dengan kebutuhan program MBG, seperti bidang gizi, pangan, dan logistik.
Karena alasan tersebut, sejumlah perguruan tinggi mulai mengajukan diri membangun dapur MBG. Bahkan, ada pula kampus yang mendapat penugasan langsung.
Pengamat: Kampus Bisa Kehilangan Sikap Kritis
Namun demikian, keterlibatan kampus dalam proyek MBG menuai kritik keras. Pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, menilai langkah tersebut berpotensi membungkam suara kritis perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Totok, kampus yang sudah menerima proyek pemerintah cenderung akan bermain aman dan tidak lagi bersikap independen.
“Perguruan tinggi yang seharusnya menyuarakan kebenaran bisa kehilangan ketajamannya karena sudah terkooptasi proyek pemerintah,” katanya.
Selain itu, Totok juga menilai program MBG berpotensi dijadikan alat pencitraan politik. Oleh sebab itu, ia menduga proyek dapur MBG hanya menjadi sarana pembagian proyek kepada berbagai pihak, termasuk kampus.
“Ini seperti bagi-bagi proyek saja,” tegasnya.
ICW Soroti Dugaan Pelanggaran dan Konflik Kepentingan
Kritik serupa juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Seira Tamara, mempertanyakan relevansi perguruan tinggi menjadi pengelola dapur MBG.
Menurutnya, kampus seharusnya lebih fokus memperbaiki kualitas pendidikan dibanding terlibat dalam proyek pangan pemerintah.
Lebih lanjut, ICW juga menyoroti berbagai persoalan dalam program MBG.
Mulai dari dugaan markup anggaran, monopoli pemasok bahan baku, hingga keterlibatan pihak berpengaruh dalam rantai distribusi.
Tak hanya itu, ICW menilai keputusan Kepala BGN yang tetap memberikan insentif Rp6 juta per hari kepada dapur MBG yang ditutup sementara sangat tidak masuk akal.
Padahal, berdasarkan aturan teknis BGN, insentif hanya diberikan kepada dapur yang memenuhi standar operasional dan sanitasi.
“Pernyataan Kepala BGN tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi membuang anggaran negara,” ujar Seira.
Kasus Keracunan hingga Penolakan Warga Jadi Sorotan
Di tengah polemik tersebut, program MBG juga dihadapkan pada berbagai persoalan di lapangan. Salah satunya adalah kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan makanan dari dapur MBG.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat puluhan ribu pelajar mengalami keracunan sejak awal 2025 hingga April 2026.
Selain itu, sejumlah warga juga menolak pembangunan dapur MBG karena dianggap mengganggu lingkungan dan minim melibatkan pelaku usaha lokal.
Bahkan, beberapa pekerja dapur MBG mengaku tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, tidak mendapatkan uang lembur, serta tidak memperoleh jaminan BPJS.
Karena itu, berbagai pihak meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.
Penulis: Mita Putri
