Suarakitanews – Kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, hingga tekanan ekonomi global membuat banyak masyarakat Indonesia kini hidup dalam “mode bertahan”. Namun, yang mengejutkan, kondisi ini tidak hanya dirasakan rakyat—pemerintah pun mengakui berada dalam situasi serupa.
Rakyat Mulai Mengencangkan Ikat Pinggang
Di berbagai daerah, realitas ekonomi terasa semakin berat. Misalnya, Dwiki, seorang pedagang kacamata di Solo, harus mengurangi pengeluaran karena penjualannya turun hingga 50 persen.
Tidak hanya itu, ia bahkan terpaksa menggadaikan sertifikat rumah demi mempertahankan usahanya.
Sementara itu, Paijan, pedagang bakso dan mie ayam, menghadapi situasi yang lebih pelik. Harga bahan baku naik, namun penjualan justru anjlok, membuatnya harus nombok hingga Rp 2 juta per minggu.
Selain itu, kondisi serupa juga terjadi di Bali. Ratna, yang bekerja di kafe sekaligus spa, harus mencari pekerjaan tambahan karena penghasilannya tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga.
Dengan kata lain, masyarakat kini tidak lagi berbicara soal menabung atau investasi, melainkan bertahan hidup dari hari ke hari.
Pemerintah Ikut Masuk “Mode Bertahan”
Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang aman. Namun demikian, pernyataan Menteri terkait yang menyebut pemerintah sedang dalam “mode bertahan” justru menimbulkan pertanyaan.
Menurut pemerintah, langkah ini diambil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi di tengah tekanan global.
Selain itu, berbagai strategi mulai diterapkan, seperti:
- efisiensi anggaran
- pembentukan satgas ekonomi
- penguatan sektor energi
- pembangunan infrastruktur
Meski begitu, fokus utama tetap pada menjaga daya beli masyarakat, karena sekitar 90 persen ekonomi Indonesia bergantung pada konsumsi domestik.
Apa Arti “Mode Bertahan” Menurut Ahli?
Namun demikian, para ekonom memiliki pandangan yang lebih kritis.
Menurut mereka, istilah “mode bertahan” justru mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
Sebagai contoh, ekonom menyoroti:
- nilai tukar rupiah yang melemah hingga di atas Rp17.000 per dolar AS
- tekanan terhadap APBN akibat subsidi energi
- meningkatnya beban utang negara
Di satu sisi, ada yang menilai langkah pemerintah ini sebagai bentuk kehati-hatian fiskal.
Akan tetapi, di sisi lain, beberapa pakar menganggap pernyataan tersebut hanya bersifat normatif dan belum diikuti langkah konkret seperti pemangkasan program besar atau restrukturisasi anggaran.
Paradoks Kebijakan: Hemat tapi Tetap Boros?
Lebih lanjut, muncul kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kontradiktif.
Di tengah narasi “mode bertahan”, pemerintah justru tetap menjalankan program besar dengan risiko tinggi, seperti proyek ekonomi desa skala nasional.
Padahal, dalam kondisi bertahan, seharusnya negara:
- mengurangi pengeluaran berisiko
- memprioritaskan program yang berdampak langsung
- memperkuat jaring pengaman sosial
Dengan demikian, muncul pertanyaan besar: apakah pemerintah benar-benar sedang bertahan, atau hanya mengubah narasi?
Proyeksi Ekonomi: Tidak Seoptimis Target
Sementara itu, berbagai lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan setinggi target pemerintah.
Sebagai gambaran:
- proyeksi lembaga independen: sekitar 5 persen
- Bank Dunia: sekitar 4,7 persen
- Bank Indonesia: 4,9–5,7 persen
Artinya, meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 8 persen, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang cukup berat.
Bertahan atau Bertumbuh?
Pada akhirnya, kondisi saat ini menunjukkan satu hal yang jelas:
ketika rakyat dan pemerintah sama-sama masuk “mode bertahan”, itu adalah sinyal bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
Namun demikian, situasi ini juga bisa menjadi momentum untuk berbenah.
Jika dikelola dengan tepat—melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisiensi anggaran, dan perlindungan daya beli—Indonesia masih memiliki peluang untuk kembali tumbuh lebih kuat.
Sebaliknya, tanpa langkah nyata, “mode bertahan” bisa berubah menjadi kondisi yang berkepanjangan.
Penulis: Mita Putri
