Suarakitanews – Di usia 63 tahun, Samsiah Nasiru masih harus bekerja keras memasak garam tradisional demi menyambung hidup. Perempuan yang tinggal di Desa Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya meninggal akibat gempa pada 1992.
Sejak saat itu, Samsiah harus membesarkan anak semata wayangnya seorang diri. Bahkan ketika anaknya masih kecil, ia terpaksa membawanya ke kebun atau menitipkannya kepada kerabat agar tetap bisa bekerja.
Kini, meskipun anaknya sudah menjadi nelayan, Samsiah tetap harus bekerja setiap hari untuk membantu perekonomian keluarga.
Di bawah gubuk sederhana beratap pelepah dan berdinding bambu, ia memasak garam selama sekitar enam jam setiap hari. Dari proses panjang tersebut, ia bisa menghasilkan satu karung garam halus seberat 50 kilogram yang dijual seharga Rp500.000.
Namun demikian, keuntungan yang diperoleh tidaklah besar. Sebab, sebagian besar hasil penjualan harus digunakan kembali untuk membeli kayu bakar seharga Rp200.000 dan garam kasar sekitar Rp200.000 per karung. Dengan demikian, penghasilan bersih yang diterimanya hanya sekitar Rp100.000 setiap kali memasak.
Jika beruntung, Samsiah mampu menghasilkan dua karung dalam sehari dan membawa pulang sekitar Rp200.000.
Lebih memprihatinkan lagi, di usia tuanya ia belum memiliki BPJS Kesehatan karena tidak memahami prosedur pengurusannya.
“Untuk KTP dan KK itu saja urus sendiri. Yang lain tidak ada,” ujarnya.
Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga
Kisah serupa juga dialami Rosmida (42) yang tinggal di desa yang sama. Ia harus menghidupi anaknya seorang diri sejak suaminya meninggal ketika dirinya sedang hamil tujuh bulan.
Melalui kerja keras sebagai pemasak garam tradisional, Rosmida berhasil membiayai pendidikan anaknya hingga kuliah di Universitas Nusa Cendana di Kupang.
Sementara itu, kisah tragis dialami Maria Goretti Te’a (46) dari Ngada, NTT. Ia harus menghidupi lima anaknya seorang diri setelah suaminya merantau ke Kalimantan sekitar sepuluh tahun lalu.
Namun kondisi ekonomi yang sangat sulit membuat tragedi terjadi. Anak bungsunya, YBR (10), ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi keluarga.
Ironisnya, Retti sempat kesulitan mendapatkan bantuan sosial karena masalah administrasi kependudukan. Bantuan baru datang setelah tragedi tersebut terjadi.
Kemiskinan Perempuan dan Akses Hak Dasar
Selain di daerah, persoalan serupa juga terjadi di kota besar seperti Jakarta.
Penelitian Institut KAPAL Perempuan mengungkap kisah Sukaesih, korban perkawinan anak di Kelurahan Bidaracina, Jakarta Timur.
Sejak lahir, ia tidak memiliki dokumen kependudukan. Akibatnya, ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah bekerja di Arab Saudi, ia kesulitan mengakses layanan perlindungan maupun jaminan sosial.
Baru pada 2020, melalui program Sekolah Perempuan yang digagas Institut KAPAL Perempuan, ia akhirnya berhasil mendapatkan KTP, KK, dan kartu Jaminan Kesehatan Nasional.
Menurut para peneliti, kemiskinan perempuan seringkali berkaitan erat dengan berbagai persoalan lainnya, seperti rendahnya pendidikan, kesehatan reproduksi yang buruk, perkawinan anak, hingga minimnya ruang pengambilan keputusan bagi perempuan.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Momentum Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret kembali menjadi ruang bagi berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan persoalan tersebut.
Aliansi Perempuan Indonesia (API), yang terdiri dari 93 organisasi perempuan dan organisasi HAM, menilai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih minim komitmen politik terhadap perempuan.
Dalam kegiatan yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, mereka menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak cukup berpihak pada wanita.
Menurut Andri Yeni dari Solidaritas Perempuan, partisipasi para wanita dalam pengambilan keputusan politik masih sangat terbatas.
Akibatnya, kebijakan yang lahir cenderung elitis dan tidak menyentuh kebutuhan wanita di tingkat akar rumput.
“Sampai detik ini, negara tidak berpihak pada rakyatnya, juga tidak pada perempuan,” ujarnya.
Data Komnas Perempuan
Sementara itu, Komnas Perempuan mencatat berbagai persoalan terkait kebijakan tentang wanita selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Beberapa catatan penting antara lain:
- Angka kematian ibu masih mencapai 4.151 kasus.
- Tingkat kemiskinan perempuan mencapai 9,1 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki menurut data BPS 2024.
Dari sekitar 100 kebijakan pemerintah, hanya empat kebijakan yang secara langsung memuat isu tentang wanita.
Keempat kebijakan tersebut adalah:
- PP No.29/2025 tentang Dana Bantuan Korban
- PP No.30/2025 tentang Pencegahan TPKS
- Perpres No.87/2025 tentang Perlindungan Anak di Ranah Digital
- Perpres No.186/2024 tentang Kementerian PPPA
Selain itu, Komnas Perempuan juga menyoroti penurunan anggaran pengarusutamaan gender dari Rp214,1 miliar menjadi Rp153 miliar pada 2025.
Respons Pemerintah
Menanggapi kritik tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil.
Menurutnya, dialog dengan organisasi masyarakat sipil menjadi bagian penting untuk memperkuat kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wanita.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian pengelolaan anggaran agar belanja negara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Momentum Hari Perempuan Internasional menjadi pengingat bahwa pembangunan berkelanjutan hanya bisa tercapai ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara dan perlindungan yang kuat,” ujarnya.
Penulis: Mita Putri
