Jakarta – Suara Kita News – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025, usai rapat terbatas yang membahas berbagai isu di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2024). Pengumuman ini disampaikan dalam keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, di mana Presiden Prabowo menekankan pentingnya upah minimum sebagai jaring pengaman sosial untuk pekerja, terutama mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan.
“Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting. Bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ujar Presiden Prabowo.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli awalnya mengusulkan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6 persen, namun setelah diskusi mendalam dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan pada tingkat 6,5 persen. Presiden juga menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan di provinsi, kota, dan kabupaten, dengan ketentuan lebih rinci yang akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca Juga : Apindo: Pergantian Regulasi Berulang, Investor di Indonesia Dibayangi Ketidakpastian
Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti program tambahan kesejahteraan untuk buruh. Termasuk pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga buruh. “Rata-rata kita ingin memberi indeks per-anak, per-ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” kata Presiden.
Dia menambahkan, dengan rata-rata anak per keluarga di desil bawah sekitar 3-4 anak. Setiap keluarga bisa menerima minimal Rp30.000 per hari, yang berarti sekitar Rp2,7 juta per bulan. Program ini akan melengkapi berbagai bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kesejahteraan buruh di masa depan. “Saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” tutupnya. (Faris Huda)
