Suara Kita Bres. Com. JAKARTA — Sejarah Republik ini dipenuhi dengan paradoks yang menyayat hati. Sosok yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, berkalung gelar Pahlawan Nasional, justru harus merasakan pahitnya pengasingan di rumahnya sendiri.
Bagaimana mungkin seorang Jenderal TNI bintang besar, pemikir militer ulung yang selamat dari lubang jarum peristiwa G30S/PKI, harus merana dengan label ironis: “gelandangan politik”?
Puncak Pengaruh dan Awal Kecurigaan
Jenderal Besar TNI (Purn.) Abdul Haris Nasution adalah arsitek utama strategi pertahanan semesta dan salah satu jenderal paling berpengaruh dalam sejarah militer Indonesia. Namun, pengaruh besar dan ketegasan prinsipnya justru mulai dipandang sebagai ancaman serius oleh penguasa di kemudian hari.
Gelombang penyingkiran itu dimulai secara sistematis. Pada tahun 1969, Nasution secara sepihak dilarang memberikan pengarahan kepada para Perwira Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Langkah ini menjadi pembuka dari serangkaian upaya sistematis untuk membatasi ruang geraknya di dalam tubuh militer yang ia bangun.
Pembersihan Politik dan Pemadaman Ekonomi
Tekanan terhadap Nasution kian menjadi-jadi. Dua tahun berselang, tepatnya 1971, ia dipaksa menjalani pensiun dini tanpa kejelasan alasan administratif yang rasional. Tak lama berselang, jabatan strategisnya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) turut dicabut.
Penyiksaan politik ini tidak berhenti di ranah jabatan. Ketika Nasution berani menunjukkan dukungan moral kepada para aktivis mahasiswa yang mengkritik jalannya pemerintahan, rezim merespons dengan tangan besi. Ia dicekal bepergian ke luar negeri dan ruang gerak bisnisnya dipersulit hingga lumpuh total.
Karier politik dimatikan, keran ekonomi ditutup, dan ia dikucilkan secara sosial oleh lingkaran kekuasaan.
Ironi Sang Pahlawan
Berbagai tekanan terstruktur tersebut sukses mengikis pengaruh sang jenderal di panggung nasional, hingga melahirkan julukan getir: “gelandangan politik”.
Sebuah gelar yang sangat kontras dengan jasa-jasanya yang begitu raksasa bagi kedaulatan bangsa. Pengorbanan, darah, dan pikiran yang ia curahkan untuk Indonesia seolah luntur di hadapan pragmatisme kekuasaan masa itu.
Di balik megahnya monumen kemerdekaan hari ini, kisah A.H. Nasution menyisakan sebuah renungan mendalam yang menuntut jawaban moral dari bangsa ini: Apakah seorang pahlawan nasional yang membesarkan Republik benar-benar pantas menerima perlakuan semacam itu?
