Suarakitanews — Sebuah laporan terbaru dari Komisi Penyelidik Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel mengungkap temuan yang mengejutkan: otoritas dan pasukan keamanan Israel disebut sengaja menyasar anak-anak Palestina, sehingga tindakan tersebut termasuk kategori genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Jalur Gaza, sekaligus kejahatan perang di Tepi Barat yang diduduki.
Laporan setebal hampir 100 halaman itu, yang dirilis pada 23 Juni 2026, berjudul “The essence of childhood has been destroyed” atau “Esensi masa kecil telah dihancurkan”. Dokumen ini menelaah periode sejak 7 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2026, dengan fokus utama pada dampak operasi militer Israel terhadap anak-anak Palestina.
Angka yang Mengejutkan
Selanjutnya, menurut laporan tersebut, sedikitnya 20.179 anak tewas dan 44.143 lainnya terluka akibat operasi militer Israel sejak Oktober 2023. Bahkan, anak-anak tercatat sebagai sekitar 30 persen dari total korban tewas dan terluka di Gaza sepanjang periode tersebut.
Yang tak kalah memprihatinkan, kematian dan luka-luka pada anak-anak dilaporkan terus terjadi bahkan setelah gencatan senjata yang mulai berlaku pada Oktober 2025. Dengan kata lain, jeda konflik tidak serta-merta menghentikan jatuhnya korban di kalangan anak-anak Gaza.
Pola yang Disebut Disengaja
Ketua komisi, Srinivasan Muralidhar, mantan hakim asal India, menegaskan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan menunjukkan anak-anak Palestina memang menjadi sasaran yang disengaja oleh pasukan keamanan Israel. Ia menambahkan bahwa meski gencatan senjata Oktober 2025 telah disepakati, anak-anak tetap terbunuh dan mengalami luka serius, sementara perlindungan yang seharusnya mereka terima berdasarkan hukum internasional terus diabaikan.
Selain itu, komisi menilai bahwa penyasaran terhadap anak-anak menjadi salah satu indikator kunci yang memperkuat kesimpulan adanya niat genosida dari pihak Israel untuk menghancurkan kelompok Palestina, baik secara keseluruhan maupun sebagian, di Gaza.
Beberapa temuan penting lain dalam laporan tersebut antara lain:
- Serangan terhadap fasilitas kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dinilai membahayakan langsung keberlangsungan hidup generasi baru Palestina, sekaligus memicu lonjakan keguguran dan cacat lahir.
- Praktik kelaparan sebagai metode perang, akibat blokade dan pembatasan bantuan kemanusiaan, yang menyebabkan malnutrisi akut dan munculnya kembali penyakit seperti polio.
- Penangkapan, penyiksaan, dan perlakuan buruk terhadap anak-anak—terutama remaja laki-laki—di penjara dan fasilitas penahanan Israel, termasuk dugaan kekerasan seksual dan berbasis gender.
- Penghancuran sekolah dan panti asuhan yang mengganggu perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak-anak Palestina secara luas.
Oleh karena itu, komisi menyimpulkan bahwa dampak dari rangkaian tindakan ini bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga menghancurkan fondasi psikologis dan sosial masyarakat Palestina untuk jangka panjang.
Tanggapan Keras dari Israel
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel langsung membantah keras isi laporan tersebut. Pihaknya menyebut komisi itu sebagai mekanisme yang pada dasarnya bermasalah dan lebih berfokus menyudutkan Israel ketimbang mencari kebenaran secara objektif.
Israel juga menuding laporan tersebut mengabaikan fakta bahwa anak-anak Israel turut menjadi korban serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sekaligus menuduh Hamas menggunakan anak-anak Palestina sebagai perisai manusia dalam konflik. Menurut pemerintah Israel, operasi militer yang dilakukan selama ini merupakan bentuk pembelaan diri dan upaya membebaskan sandera, dengan tetap berpegang pada prinsip hukum internasional.
Latar Belakang Konflik dan Proses Hukum yang Berjalan
Sebagai konteks, komisi yang sama pada September 2025 lalu telah menyimpulkan bahwa terdapat dasar kuat untuk menyatakan Israel melakukan empat dari lima kategori tindakan genosida sesuai Konvensi Genosida 1948. Dengan demikian, laporan terbaru ini pada dasarnya memperkuat dan memperluas temuan sebelumnya, khususnya terkait dampak spesifik terhadap anak-anak.
Sedangkan, kasus dugaan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel juga masih berproses di Mahkamah Internasional (ICJ), meski diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai keputusan final.
Komisi Penyelidik Internasional Independen ini dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2021 dan terdiri dari tiga ahli hukum independen. Meski demikian, panel ini tidak berbicara atas nama resmi PBB secara institusional.
Laporan ini menambah tekanan internasional terhadap Israel di tengah situasi yang masih rapuh pascagencatan senjata, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan anak-anak sebagai kelompok paling rentan dalam konflik berkepanjangan di Gaza dan Tepi Barat.
Penulis: Mita Puteri
