Suara Kita News. Com – KARAWANG – Suasana malam minggu di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Karawang mendadak mencekam pada Sabtu malam (13/06/2026). Tanpa peringatan, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, memimpin langsung operasi inspeksi mendadak (sidak) bersama jajaran Forkopimda.
Langkah berani orang nomor satu di Karawang ini bukan sekadar rutinitas. Aksi ini merupakan jawaban cepat atas kegelisahan publik yang memuncak setelah viralnya video pesta yang diduga melibatkan komunitas LGBT di salah satu THM lokal, yang memicu aksi protes keras dari para tokoh agama dan masyarakat pada 10 Juni lalu.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karawang, KH. Tajudin Nur, secara terbuka melayangkan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Bupati Aep. Baginya, sidak ini adalah bukti bahwa suara umat tidak diabaikan.
”Sidak ini adalah buah dari aksi terhormat MUI bersama para tokoh, mulai dari Ketua NU, Muhammadiyah, hingga pimpinan pesantren yang beberapa hari lalu menyampaikan kegelisahan masyarakat,” ujar KH. Tajudin dalam keterangan resminya, Minggu (14/06/2026).
MUI Karawang kini berada di garda terdepan mendukung pemerintah daerah untuk bertindak lebih keras. KH. Tajudin menegaskan, tidak ada tempat bagi THM ilegal yang nekat beroperasi, apalagi jika terbukti menjadi sarang peredaran minuman beralkohol (minol) yang meresahkan.
”Kami berharap penutupan ini bersifat permanen. Ubah tempat-tempat tersebut menjadi kegiatan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Sidak yang melibatkan Kapolres Karawang, Dandim 0604, hingga Satpol PP ini tak hanya menyasar ketertiban umum, namun juga membongkar borok administrasi. Di lapangan, tim gabungan menemukan indikasi serius berupa dugaan pemalsuan dokumen perizinan pada salah satu THM.
Bupati Aep menegaskan, pemerintah daerah tidak akan memberikan celah bagi pelaku usaha yang bermain api dengan hukum.
”Tidak ada ruang bagi aktivitas usaha yang mengabaikan aturan. Kami mendukung dunia usaha, tetapi harus berjalan seiring dengan kepatuhan hukum dan norma sosial,” tegas Aep melalui akun media sosial resminya.
Selain masalah perizinan, tim gabungan juga menyisir potensi praktik eksploitasi tenaga kerja di bawah umur serta kelengkapan operasional lainnya. Bupati Aep memberikan ultimatum tegas: perbaiki administrasi atau hadapi konsekuensi hukum.
”Karawang yang maju adalah Karawang yang tertib. Bagi yang patuh, kami apresiasi. Namun bagi yang melanggar, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Aep.
Operasi ini menjadi sinyal kuat bahwa era pembiaran terhadap THM nakal di Karawang telah berakhir. Kini, publik menanti kelanjutan nasib THM yang terbukti melakukan pelanggaran, akankah berujung pada penutupan permanen sesuai aspirasi tokoh agama?
