Sidoarjo, Suarakitanews — Dua dekade telah berlalu sejak semburan lumpur Lapindo menenggelamkan desa-desa di Sidoarjo pada 29 Mei 2006. Namun, bagi ribuan warga terdampak, luka itu belum benar-benar sembuh. Masalah ekonomi, kesehatan, dan lingkungan masih membayangi kehidupan sehari-hari mereka hingga kini.
Memulai Hidup Baru di Perumahan Renojoyo
Dua puluh tahun setelah bencana lumpur Lapindo, suasana siang hari di Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, terasa cukup sepi. Permukiman ini menjadi rumah baru bagi sekitar enam ratus keluarga warga Desa Renokenongo — sebuah desa yang kini telah tenggelam di bawah lumpur Lapindo.
Sebelum menempati perumahan ini, warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) sempat bertahan selama kurang lebih empat tahun di pengungsian Pasar Baru Porong. Sejak 2010, mereka akhirnya membangun kehidupan baru di atas lahan seluas sekitar sepuluh hektare, sekitar enam kilometer dari pusat semburan lumpur.
Meskipun telah memiliki hunian baru, persoalan air bersih masih menjadi tantangan utama warga. Siti Mukaidah, 49 tahun, salah satu warga yang tinggal di Renojoyo, mengungkapkan bahwa air sumur di kawasan ini cenderung kurang jernih. Oleh karena itu, warga harus membeli air minum dari truk tangki setiap harinya.
“Di sini jauh lebih baik, meski airnya kurang jernih. Jadi, harus beli air dari mobil tanki,” ujar Siti.
Selain itu, kehilangan sumber penghasilan turut menjadi beban berat yang harus ditanggung warga. Sebelum bencana, Siti sempat mengajar di madrasah dan taman kanak-kanak. Kini, ia menjalani berbagai pekerjaan serabutan — mulai dari menjaga anak tetangga, menunggui orang sakit, hingga menerima pesanan masakan — demi mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Dampak Kesehatan: Kanker Mengintai Warga
Tidak hanya masalah ekonomi, dampak kesehatan akibat lumpur Lapindo juga semakin mengkhawatirkan. Dalam dua bulan terakhir saja, enam warga di Perumahan Renojoyo meninggal dunia akibat berbagai jenis kanker — mulai dari kanker payudara, kanker hati, kanker kelenjar tiroid, hingga kanker hidung.
Lebih lanjut, Siti mengungkapkan bahwa banyak di antara warga yang terlambat mendapatkan penanganan medis karena keterbatasan ekonomi. Beberapa memilih berobat dengan cara tradisional, sementara yang lain tidak memiliki pendamping saat harus menjalani rawat inap.
Meskipun belum ada penjelasan resmi secara medis mengenai kaitan penyakit tersebut dengan kondisi lingkungan sekitar tanggul lumpur, kecurigaan warga tetap ada. Bagi Siti dan warga lainnya, kondisi udara dan air yang terpapar lumpur selama bertahun-tahun sangat mungkin menjadi faktor pemicu.
“Mungkin juga dari udara yang kurang sehat, tapi tidak tahu pastinya,” tutur Siti.
Perajin Perak yang Bangkit Lagi
Di sisi lain, ada kisah ketangguhan dari Suri Wahono, warga Renojoyo yang dulu dikenal sebagai perajin perhiasan perak. Produk buatannya bahkan sempat menembus pasar di Bali. Namun, akibat bencana lumpur dan kemudian diperparah pandemi COVID-19, usahanya sempat terpuruk.
Sebagai hasilnya, Wahono terpaksa beralih dari kerajinan perak ke kerajinan kuningan yang bahan bakunya lebih terjangkau. Kini, ia bekerja seorang diri di ruang kerja kecil berukuran 2×3 meter di samping rumahnya. Meskipun berat, langkah tersebut perlahan mulai membuahkan hasil.
“Sekarang saya kerjakan sendiri, supaya biayanya bisa ditekan,” kata Wahono.
Terlebih lagi, pasar penjualan di Bali mulai bergairah kembali, sehingga perekonomian keluarganya berangsur membaik.
Warga yang Memilih Bertahan: “Di Sini Masih Bisa Hidup”
Tidak semua korban lumpur Lapindo memilih untuk pindah. Muna Ariyanti, 49 tahun, warga Kelurahan Mindi yang berjarak kurang dari seratus meter dari tanggul lumpur, memilih tetap bertahan bersama puluhan warga lainnya. Alasannya sederhana namun menyentuh: rumahnya berukuran kecil dan dihuni oleh empat keluarga, sehingga jika dijual, uang hasil penjualannya tidak akan cukup untuk membeli hunian baru.
Akibatnya, kawasan yang kini dihuni sekitar dua puluh keluarga ini seolah terlupakan oleh pemerintah daerah. Secara administratif, warga yang masih tinggal di sana dianggap telah pindah ke Kelurahan Porong — padahal kenyataannya mereka masih menetap di lokasi lama. Jalan di depan Stasiun Porong pun rusak parah dan tak kunjung diperbaiki meski sudah berkali-kali dilaporkan.
Untuk bertahan hidup, Muna sehari-hari bekerja sebagai penjaga penitipan sepeda motor di depan rumahnya, memanfaatkan keramaian penumpang Stasiun Porong. Dengan tarif Rp5.000 per motor per hari, ia bisa menampung sekitar 45 motor.
“Ada warga yang terlanjur pindah, bilangnya menyesal kenapa dulu menjual. Sekarang lihat kami yang bertahan, mereka tahu kalau di sini masih bisa hidup,” ungkap Muna.
Dengan demikian, pilihan bertahan bukan semata-mata ketidakberdayaan, melainkan juga bentuk keterikatan pada identitas dan harapan bahwa kehidupan di sana masih bisa terus berlangsung.
Anak-Anak Menjaga Ingatan: “Ingin Rumah Bagus, Banyak Bunga, Tidak Ada Bau Menyengat”
Pada akhirnya, beban terberat dari bencana lumpur Lapindo justru dirasakan oleh generasi yang lahir dan tumbuh di tengah-tengahnya. Dalam sebuah festival menggambar yang digelar di Taman Dwarakerta, Porong, Sidoarjo, lima puluh murid TK dan dua puluh murid SD menuangkan gambaran lumpur Lapindo dalam karya mereka.
Alvero Rafiski, siswa kelas 1 SD, menggambar semburan lumpur lengkap dengan alat berat dan pekerja yang sedang mengeruk lumpur. Ia berharap rumahnya tidak sampai terkena lumpur dan bau menyengat segera hilang.
Begitu pula Tisya, siswi kelas 1 SD, yang mengungkapkan harapan paling sederhana namun paling mengena:
“Ingin rumahnya bagus, banyak bunga dan tanaman, tidak ada bau menyengat.”
Tidak hanya sebagai ekspresi seni, festival menggambar ini menjadi cara untuk menjaga memori kolektif tentang bencana yang belum selesai — sekaligus pengingat bahwa suara anak-anak pun layak didengar.
Pengabaian Negara: Tanggung Jawab yang Belum Tuntas
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Parlaungan Iffah Nasution, menilai kondisi ini sebagai bentuk nyata pengabaian negara terhadap warganya. Selain itu, menurutnya ada eksternalitas negatif yang dibiarkan begitu saja tanpa intervensi serius, terutama bagi warga yang masih tinggal di sekitar tanggul lumpur.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak bisa hanya berhenti pada urusan ganti rugi dan relokasi. Namun, harus mencakup keberlanjutan kehidupan warga — termasuk jaminan pekerjaan, akses layanan kesehatan, serta perlindungan sosial yang memadai.
“Harus melihat kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul bukan sebagai kelompok masyarakat umum. Kita butuh kebijakan afirmatif yang menyasar kelompok masyarakat rentan,” tegas Parlaungan.
Dengan demikian, tanggung jawab juga tidak boleh lepas dari pundak Lapindo Brantas sebagai perusahaan yang menyebabkan bencana ini. Tidak hanya soal ganti rugi, tetapi pemulihan ruang hidup dan pertanggungjawaban atas berbagai dampak jangka panjang masih harus terus ditagihkan.
Penutup
Dua dekade lumpur Lapindo bukan sekadar angka dalam sejarah. Ia adalah rentang waktu yang panjang — cukup panjang untuk melahirkan generasi baru yang tak pernah mengenal kampung halaman asli mereka, namun cukup singkat bagi pemerintah dan perusahaan untuk benar-benar menuntaskan tanggung jawab.
Selama semburan lumpur masih mengepul dan bau menyengat masih tercium, selama itu pula harapan anak-anak seperti Tisya belum terwujud: rumah yang bagus, banyak bunga, dan udara yang bersih.
Penulis: Mita Putri | Suara Kita News
