Suarakitanews — Di tengah gelombang sensor internet yang terus meningkat, jutaan warga dunia memilih untuk tidak tinggal diam.
Kafe Internet Rahasia di Balik Kios Bambu
Di sebuah kios bambu kecil di Myanmar, seorang pria yang kami sebut Min tengah bersiap membuka tokonya. Kabel-kabel menjuntai menghubungkan sistem tenaga surya off-grid ke soket listrik. Deretan kursi plastik menunggu kedatangan pelanggan, sementara menu tulisan tangan menawarkan camilan sederhana.
Namun sesungguhnya, para tamu yang berdatangan setiap hari bukan sekadar mencari kudapan. Mereka datang demi satu hal yang kini terasa seperti barang mewah: akses internet.
Setiap harinya, sekitar 30 orang mengunjungi kafe kecil milik Min. Padahal, saat pertama kali dibuka lebih dari dua tahun lalu, tempat ini bisa menerima hingga 300 hingga 400 pengunjung per hari angka yang mencerminkan betapa dahsyatnya rasa haus masyarakat akan informasi bebas.
Wilayah tempat Min tinggal merupakan salah satu dari sekian banyak daerah yang terdampak kebijakan pemutusan jaringan internet oleh junta militer Myanmar, yang berkuasa sejak kudeta militer tahun 2021.
Selama lima tahun terakhir, perang saudara yang pecah setelahnya telah menyebabkan pemadaman internet berlangsung berhari-hari bahkan berbulan-bulan di berbagai wilayah.
Lebih jauh lagi, pada tahun 2022, para pakar PBB menyimpulkan bahwa pemblokiran ini secara sengaja menargetkan wilayah-wilayah di mana junta menghadapi perlawanan terkuat.
Starlink: Senjata Baru Melawan Blokir Internet
Untuk menyiasati pemblokiran internet tersebut, Min mengandalkan Starlink layanan internet satelit milik SpaceX yang tidak bergantung pada infrastruktur internet domestik sama sekali. Antena berbentuk piringan persegi panjang yang dipasang di atas atap seng kiosnya didapatkan melalui pasar gelap di Thailand, lalu diselundupkan melintasi perbatasan.
Meski begitu, Min mengaku usahanya ini justru merugi. Ia memasang tarif hanya 1.000 kyat (sekitar Rp 8.374) per jam agar tetap terjangkau bagi para pengungsi dan warga lokal yang ingin ia bantu. Baginya, ini bukan soal profit ini soal kemanusiaan.
Lebih dari itu, operasional kafe ini pun penuh risiko. Junta militer Myanmar melarang keras bisnis semacam ini. Konsekuensinya bisa berupa penjara atau penyitaan seluruh peralatan. Akibatnya, kafe hanya beroperasi tiga jam sehari.
Ketakutan itu sangat nyata. Bahkan, Min sudah dua kali terpaksa memindahkan lokasi kafenya ke tempat yang lebih tersembunyi karena khawatir panel surya dan antena Starlink miliknya terlihat dari udara oleh pesawat tempur pemerintah.
Fakta Mengejutkan: 450 Kali Pemutusan Internet di Myanmar
Menurut data Myanmar Internet Project (MIP), sebuah organisasi hak-hak digital yang berdiri sejak Februari 2021, telah terjadi lebih dari 450 kali pemutusan jaringan internet di berbagai wilayah Myanmar, berdampak pada lebih dari 20 juta orang.
Yang lebih mengkhawatirkan, riset MIP mengungkap pola yang sangat jelas: hampir 90 persen dari pemutusan internet ini berkaitan langsung dengan aksi pengeboman.
“Mereka sengaja memutus komunikasi warga agar bisa menghancurkan wilayah tersebut tanpa terendus,” ungkap Nyan, analis hak digital MIP yang menggunakan nama samaran demi keselamatannya.
Aplikasi Anti-Sensor dari Madrid untuk Venezuela
Ribuan kilometer dari Myanmar, di Madrid, seorang aktivis bernama Andres Azpurua memimpin tim sukarelawan yang membangun solusi digital untuk negaranya, Venezuela.
Di Venezuela, lanskap media dikontrol sangat ketat oleh pemerintah. Banyak media berita independen diblokir, sementara pembatasan berkala terus menghantam platform internasional seperti X, Facebook, hingga situs berita bergengsi seperti The Wall Street Journal.
Sebagai respons atas pemblokiran tersebut, tim Azpurua meluncurkan Noticias Sin Filtro (Berita Tanpa Sensor), sebuah aplikasi gratis yang mengintegrasikan berbagai sumber berita independen lengkap dengan teknologi VPN yang sudah tertanam di dalamnya.
“Anda tidak perlu masuk, tidak perlu membuat akun, tidak perlu membayar apapun. Anda hanya tinggal membaca berita,” jelasnya.
Dirilis tepat sebelum pemilu presiden yang penuh sengketa pada Juli 2024, aplikasi ini telah diunduh sebanyak 140.000 kali. Namun, perjuangan ini harus dibayar mahal: Azpurua terpaksa melarikan diri dari Venezuela karena terancam ditangkap aparat.
Bahkan setelah eks-Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh pihak Amerika Serikat awal tahun ini, kondisi di bawah kepemimpinan penggantinya, Delcy Rodriguez, hampir tidak menunjukkan perubahan berarti dalam hal kebebasan internet.
Melawan Tembok Api Terbesar di Dunia: The Great Firewall of China
Sementara itu, di belahan bumi lain, seorang ekspatriat asal China yang menggunakan nama samaran Echo turut berjuang melawan sistem sensor digital terbesar di dunia: The Great Firewall of China.
Di China, akses ke situs berita internasional, media sosial seperti Facebook dan YouTube, mesin pencari Google, hingga platform streaming diblokir total. Sebagai gantinya, warga diarahkan ke platform yang dikontrol ketat oleh negara seperti WeChat dan Weibo.
Setelah meninggalkan China tiga tahun lalu, Echo mendirikan layanan berbasis perangkat lunak pihak ketiga yang membantu warga China mengakses situs-situs terlarang tersebut. Operasinya dijalankan bersama mitra bisnis di dalam Tiongkok dengan sangat hati-hati.
“Di Tiongkok, jika Anda ketahuan membantu orang lain mengakses internet secara bebas, Anda pasti akan ditangkap,” tegasnya.
Selain melayani pengguna di China, Echo kini memperluas akses gratis ke Iran yang tengah dilanda pemadaman internet massal menyusul gelombang protes dan konflik yang sedang berlangsung.
Tren Global: Pemadaman Internet Tembus Rekor di 2025
Fenomena yang dialami Min, Azpurua, dan Echo bukan terjadi di ruang hampa. Ini adalah bagian dari tren global yang kian mengkhawatirkan.
Berdasarkan laporan terbaru Access Now, sebuah organisasi hak-hak digital internasional, aksi pemutusan jaringan internet secara global terus meningkat sejak 2020 dan mencapai rekor tertinggi pada 2025 dengan total 313 pemadaman di 52 negara.
Dari angka itu, Myanmar mencatatkan rekor kelam terbanyak dengan 95 kali pemutusan.
Tidak hanya itu, pemblokiran terhadap platform spesifik pun melonjak drastis: sebanyak 94 kasus pemblokiran media sosial dan aplikasi pesan instan; termasuk Facebook, WhatsApp, Telegram, dan X; tercatat pada 2025. Angka ini tiga kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.
Suara dari Akar Rumput: Hidup Tanpa Internet
Bagi warga biasa seperti Khin, perempuan 27 tahun dari wilayah tengah Myanmar, dampak pemadaman digital terasa sangat menyiksa di setiap sendi kehidupan.
“Hampir seluruh kehidupan kami lumpuh; aktivitas sehari-hari, roda ekonomi lokal, pendidikan, hingga komunikasi antaranggota keluarga,” keluhnya.
Ia mengisahkan bagaimana saat pemadaman internet pertama kali terjadi, ia kehilangan segala cara untuk menghubungi keluarga yang tinggal jauh, di mana bahkan jaringan telepon pun tidak bisa diandalkan. Untuk mendapat secercah sinyal, ia kadang harus berjalan kaki selama satu jam.
Demikian pula dengan Nay, mahasiswa berusia 25 tahun, yang harus menempuh jarak lebih dari 2 kilometer setiap kali ingin mengakses internet di kafe Starlink milik Min.
“Kami, para pemuda, memikul tanggung jawab untuk membangun daerah kami. Tapi sekarang, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya lirih.
Baginya, generasi muda di negaranya kini sengaja “didorong masuk ke dalam kegelapan.”
Penutup: Perlawanan Digital Terus Berlanjut
Sebagai penutup, perlu dicatat bahwa pemerintah Myanmar, Venezuela, dan China tidak merespons pertanyaan terkait isu ini. Meski begitu, dalam berbagai kesempatan, rezim-rezim ini kerap berlindung di balik alasan keamanan dan stabilitas nasional.
Junta Myanmar menyebut pemblokiran dilakukan demi meredam “berita bohong”, Maduro menuduh platform media sosial menyebarkan “kebencian”, sementara Presiden Xi Jinping pernah menyatakan bahwa “kekacauan” di dunia maya akan “merugikan kepentingan publik”.
Namun di balik semua dalih itu, satu kenyataan tetap berdiri kokoh: selama ada pemadaman, akan selalu ada yang berjuang menembus kegelapan.
Penulis: Mita Putri | Editor: Redaksi Suara Kita News
