Suarakitanews – Pelemahan rupiah hingga level Rp 17.600 per dolar AS memantik kontroversi setelah Presiden Prabowo Subianto meresponsnya dengan pernyataan santai. Para ekonom pun angkat bicara.
Prabowo Santai Hadapi Pelemahan Rupiah
Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan akhirnya menembus level Rp 17.600 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026 seharusnya menjadi alarm serius bagi perekonomian Indonesia. Namun, alih-alih memberikan respons yang menenangkan pasar, Presiden Prabowo Subianto justru menanggapinya dengan nada berkelakar.
Saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo menyatakan bahwa masyarakat pedesaan tidak perlu khawatir karena mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar.
“Mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok,” ujar Prabowo, yang disambut tepuk tangan para undangan.
Ia juga menambahkan bahwa pangan dan energi dalam kondisi aman, serta menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dibandingkan banyak negara lain.
Mengapa Pernyataan Itu Dikritik Para Ekonom?
Meskipun terdengar menenangkan, pernyataan tersebut justru menuai kritik tajam dari sejumlah pengamat ekonomi. Mereka menilai Presiden Prabowo telah meremehkan masalah yang jauh lebih kompleks.
Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menjelaskan bahwa masalah utamanya bukan soal apakah masyarakat desa memegang dolar atau tidak.
Sebab, meskipun tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar, masyarakat pedesaan tetap terdampak secara tidak langsung melalui kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.
Barang-barang seperti pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, hingga sebagian besar bahan pangan sangat dipengaruhi oleh kurs dolar karena bahan bakunya masih bergantung pada impor.
“Dalam ekonomi, rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling akhir menyadari gejolak kurs, tapi paling cepat merasakan dampak kenaikan harga,” tegas Ronny.
Dampak Nyata Pelemahan Rupiah bagi Masyarakat Desa
Lebih lanjut, ketika rupiah melemah ke level Rp 17.600 per dolar AS, tekanan biaya produksi otomatis meningkat. Akibatnya, harga-harga kebutuhan sehari-hari ikut melonjak, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut naik.
Kondisi ini menciptakan tekanan berat pada daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat bawah dan menengah. Bahkan, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang pinjaman online (pinjol) masyarakat Indonesia telah menembus Rp 103,03 triliun per Maret 2026, melonjak 26,25 persen secara tahunan.
Ekonom Yanuar Rizky menggambarkan situasi ini dengan gamblang:
“Sekarang yang terjadi adalah makan tabungan dan makan utang. Dan ketika masyarakat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, akhirnya makan keputusasaan.”
Apakah Investor Percaya pada Klaim Prabowo?
Selain berdampak pada masyarakat, pernyataan Presiden Prabowo juga dinilai berisiko memperburuk kepercayaan investor.
Yanuar Rizky berpandangan bahwa Prabowo sesungguhnya menyiratkan kekhawatiran, namun meresponsnya dengan sikap menantang—berharap pasar percaya pada klaimnya soal kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.
Masalahnya, menurut Yanuar, Prabowo tidak memiliki kapasitas seperti Presiden AS Donald Trump yang ucapannya bisa langsung menggerakkan pasar keuangan global. Terlebih, pernyataan-pernyataan optimistis Prabowo kerap bertentangan dengan kondisi fiskal riil.
Sebagai gambaran, defisit APBN telah mencapai Rp 240 triliun dalam periode Januari hingga Maret 2026. Di sisi lain, belanja pemerintah terus meningkat untuk membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kondisi tersebut membuat pasar global semakin khawatir terhadap risiko fiskal Indonesia, yang pada gilirannya menggerus kepercayaan investor domestik maupun asing.
Bahkan, Bank Indonesia merespons pelemahan rupiah dengan menurunkan batas transaksi dolar secara bertahap—dari US$ 100.000 menjadi US$ 50.000, kemudian turun lagi menjadi US$ 25.000. Langkah ini dibaca sebagai sinyal bahwa semakin banyak pihak yang mulai memindahkan uangnya dari rupiah ke dolar.
Tiga Risiko Besar yang Mengintai
Ronny Sasmita mengidentifikasi setidaknya tiga risiko serius akibat pernyataan yang dianggap meremehkan pelemahan rupiah:
Risiko Inflasi dan Kepercayaan Investor
Pernyataan yang terlalu menyederhanakan masalah justru membuat pemerintah terlihat defensif. Padahal, investor lebih tenang melihat pemimpin yang mengakui tantangan secara terbuka dan menawarkan solusi nyata.
Risiko Pasar Keuangan
Investor sangat memperhatikan sinyal yang diberikan pemimpin negara. Jika pemerintah terlihat tidak serius menangani pelemahan rupiah, tekanan terhadap nilai tukar bisa semakin besar dan arus modal berpotensi keluar dari Indonesia.
Risiko Kepercayaan Publik
Ketika masyarakat merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok tetapi pemerintah terkesan meremehkan masalah, muncul “jarak persepsi” yang berbahaya antara pemerintah dan kondisi riil di lapangan.
Tren Rupiah: Terus Melemah Sejak 2024
Pelemahan rupiah sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak Prabowo dilantik pada Oktober 2024 dengan kurs di kisaran Rp 15.400–15.500 per dolar AS, rupiah terus menunjukkan tren melemah secara konsisten.
Berikut perjalanan nilai tukar rupiah:
- Oktober 2024: Rp 15.400–15.500
- Sepanjang 2025: Rp 16.000–16.600
- Januari 2026: Rp 16.700–16.900
- Maret–April 2026: Menembus Rp 17.000
- Mei 2026: Menembus Rp 17.500–17.600
Berdasarkan data Trading Economics, rupiah bahkan menjadi mata uang yang mengalami depresiasi terdalam di kawasan Asia Tenggara secara year-to-date. Sementara dolar Singapura, dolar Brunei Darussalam, dan ringgit Malaysia justru mengalami apresiasi dalam periode yang sama.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah?
Menghadapi tekanan nilai tukar seperti ini, para ekonom sepakat bahwa pemerintah seharusnya berbicara jujur kepada publik tanpa menyalahkan pihak lain.
Yanuar Rizky menyarankan agar pemerintah meniru pendekatan komunikasi Perdana Menteri Singapura yang transparan—menerangkan dengan jelas langkah-langkah konkret yang sedang diambil agar kondisi tidak semakin memburuk.
“Negara ini tidak menunjukkan sense of crisis. Dan kalau presidennya tidak menunjukkan itu, berbahaya,” tegasnya.
Sebagai kesimpulan, Ronny Sasmita mengingatkan bahwa kepercayaan publik dalam ekonomi sama berharganya dengan cadangan devisa. Sekali kepercayaan itu menurun, dampaknya bisa sangat panjang dan sulit dipulihkan.
Penulis: Mita Putri
