Suarakitanews – Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale menjadi sorotan publik setelah film dokumenter berjudul Pesta Babi mengalami pembubaran di sejumlah daerah di Indonesia.
Film ini tidak hanya menuai kontroversi, tetapi juga memicu diskusi luas soal demokrasi, kebebasan berekspresi, konflik agraria, hingga situasi sosial-politik di Papua. Menariknya, di tengah berbagai intimidasi dan pelarangan, permintaan nonton bareng atau nobar film tersebut justru meningkat drastis.
Menurut Dandhy, semakin besar tekanan terhadap film ini, semakin besar pula solidaritas masyarakat yang ingin menontonnya.
Film Pesta Babi tentang Apa?
Film Pesta Babi merupakan dokumenter yang mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, terutama suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu.
Film ini menggambarkan bagaimana masyarakat adat mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi industri besar seperti perkebunan sawit, proyek pangan, hingga tebu skala besar yang disebut sebagai bagian dari proyek strategis nasional.
Selain itu, dokumenter ini juga menyoroti dugaan eksploitasi lingkungan, deforestasi besar-besaran, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat adat Papua.
Tidak hanya berisi narasi emosional, film ini juga menyajikan penelusuran data terkait kepemilikan bisnis dan pihak-pihak yang dianggap memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.
Film dokumenter ini diproduksi oleh Watchdoc bersama sejumlah organisasi lainnya, termasuk Greenpeace dan LBH Papua Merauke.
Kenapa Film Pesta Babi Dibubarkan?
Sejak dirilis, pemutaran Film Pesta Babi disebut mengalami puluhan intimidasi di berbagai daerah. Bentuknya beragam, mulai dari pemantauan aparat, permintaan identitas penyelenggara, hingga pembubaran paksa saat acara berlangsung.
Beberapa insiden pembubaran terjadi di Ternate dan Mataram. Dalam sejumlah kasus, alasan yang digunakan adalah menjaga ketertiban dan menghindari potensi provokasi.
Namun demikian, banyak pihak menilai tindakan tersebut justru memperlihatkan masih adanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.
Ketua DPR Puan Maharani bahkan mengaku akan menindaklanjuti persoalan ini di parlemen. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pelarangan film seharusnya hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan.
Apakah Film Pesta Babi Provokatif?
Perdebatan soal apakah Film Pesta Babi provokatif terus berkembang di ruang publik. Sebagian pihak menilai judul dan isi filmnya sensitif karena menyentuh isu Papua dan militerisasi.
Akan tetapi, banyak penonton dan pengamat film justru melihat dokumenter ini sebagai karya kritik sosial yang wajar dalam ruang demokrasi.
Cypri Dale menegaskan bahwa Pesta Babi bukan sekadar tontonan, melainkan film yang “menuntut jawaban” atas persoalan yang terjadi di Papua.
Karena itu, film ini sengaja diputar melalui forum nobar agar publik dapat berdiskusi langsung dan membangun solidaritas sosial.
Kenapa Film Pesta Babi Belum Tayang Streaming?
Berbeda dengan film dokumenter lain, Pesta Babi belum tersedia di platform streaming digital seperti YouTube.
Menurut para pembuatnya, keputusan tersebut sengaja diambil karena mereka ingin penonton menyaksikan film ini secara bersama-sama melalui forum komunitas.
Selain itu, mereka menilai diskusi setelah pemutaran merupakan bagian penting dari tujuan film ini. Oleh sebab itu, format nobar dianggap lebih efektif dibanding menonton secara individual melalui platform digital.
Bahkan, Dandhy menyebut film ini tidak akan diunggah ke platform streaming selama intimidasi terhadap kegiatan nobar masih terjadi.
Mengapa Film Dokumenter Sering Mendapat Tekanan?
Pengamat film Eric Sasono menilai film dokumenter sejak lama memang sering berhadapan dengan kekuasaan karena sifatnya yang kritis terhadap isu sosial dan politik.
Menurutnya, di era digital saat ini pola intimidasi berubah. Jika dahulu tekanan ditujukan kepada pembuat film atau distributor, kini sasaran bergeser ke komunitas penonton dan penyelenggara acara.
Sementara itu, antropolog Veronika Kusumaryati menjelaskan bahwa praktik sensor film di Indonesia memiliki akar sejarah panjang sejak era Orde Lama hingga Reformasi.
Ia menyebut negara masih menganggap sejumlah isu seperti militer, konflik politik, agama, dan Papua sebagai area sensitif yang perlu dikontrol.
Film Pesta Babi dan Ujian Demokrasi Indonesia
Kontroversi Film Pesta Babi kini berkembang menjadi diskusi yang lebih luas tentang demokrasi, hak publik memperoleh informasi, serta kebebasan berekspresi di Indonesia.
Banyak pihak menilai jika ada keberatan terhadap isi film, seharusnya dilakukan melalui dialog, kritik terbuka, atau bahkan membuat film tandingan, bukan dengan pembubaran paksa.
Di tengah polemik tersebut, permintaan nobar Film Pesta Babi justru terus meningkat di berbagai daerah. Fenomena ini menunjukkan besarnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap isu Papua yang selama ini dinilai jarang mendapat ruang di media arus utama.
Penulis: Mita Putri
