Suarakitanews – Pembekalan LPDP oleh TNI Tuai Kritik, Awardee: Apa Hubungannya dengan – Kebijakan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP memicu perdebatan publik. Sejumlah penerima beasiswa, pengamat pendidikan, hingga anggota DPR mempertanyakan relevansi pembekalan ala militer terhadap kebutuhan akademik mahasiswa magister dan doktor.
Program pembekalan tersebut rencananya digelar di kawasan militer, tepatnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selama sepekan. Seluruh penerima beasiswa LPDP tahun 2026 diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut sebelum memulai studi, baik di dalam maupun luar negeri.
Pemerintah berdalih, pelibatan TNI bertujuan memperkuat nasionalisme, kedisiplinan, dan kesiapan mental penerima beasiswa. Namun di sisi lain, kebijakan itu justru dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dunia akademik yang menekankan daya kritis, dialog, dan kemampuan problem solving.
Penerima LPDP Pertanyakan Relevansi Pembekalan Ala Militer
Dian, salah satu penerima beasiswa LPDP 2026, mengaku terkejut saat mengetahui adanya pelibatan TNI dalam program Persiapan Keberangkatan (PK).
Menurutnya, pembekalan bagi mahasiswa seharusnya lebih berfokus pada kemampuan adaptasi, manajemen stres, kolaborasi, dan penguatan akademik, bukan pelatihan fisik ala militer.
Selain itu, Dian menilai nasionalisme tidak bisa dibangun melalui pendekatan yang bersifat doktrinal maupun seragam.
“Kalau akademik, yang harus dibekali kemampuan problem solving, kolaborasi, bagaimana beradaptasi, manajemen stres. Itu lebih praktis dan pasti dipakai,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Tina, calon penerima LPDP lainnya. Ia mengaku khawatir pembekalan ala militer akan identik dengan bentakan, tekanan, hingga pelatihan fisik yang dianggap tidak relevan dengan tujuan pendidikan tinggi.
Meski demikian, Tina mengatakan tetap akan mengikuti aturan jika program tersebut diwajibkan pemerintah.
Pemerintah Sebut untuk Penguatan Nasionalisme
Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyebut keterlibatan TNI bertujuan membantu mahasiswa menghadapi culture shock selama studi di luar negeri.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pembekalan tersebut penting agar penerima LPDP tetap memiliki kecintaan terhadap Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan.
Menurutnya, negara telah mengeluarkan investasi besar melalui dana beasiswa sehingga para awardee diharapkan kembali dan berkontribusi untuk Indonesia.
Purbaya juga menyebut latihan fisik seperti push-up dan sit-up merupakan bagian dari pembentukan disiplin serta karakter.
Pengamat Pendidikan Kritik Pelibatan TNI
Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, menilai pelibatan TNI dalam pembekalan penerima LPDP merupakan langkah yang tidak tepat.
Ia mengatakan lingkungan militer sangat identik dengan pola komando dan kepatuhan hierarkis, sedangkan dunia akademik justru membutuhkan budaya diskusi, kritik, dan check and balances.
Menurut Totok, kedisiplinan versi militer berbeda dengan kedisiplinan dalam dunia pendidikan tinggi.
“Disiplin versi TNI adalah patuh, yes man. Sementara disiplin yang kita maksud tetap ada unsur kritik, dialog, dan interaksi,” ujarnya.
Selain itu, Totok menilai anggapan bahwa penerima LPDP yang tidak pulang ke Indonesia otomatis tidak nasionalis merupakan pandangan yang terlalu sempit.
Ia mencontohkan banyak diaspora Indonesia tetap berkontribusi bagi bangsa melalui penelitian dan prestasi di luar negeri.
DPR Minta Kebijakan Ditinjau Ulang
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, juga menyatakan tidak setuju terhadap pelibatan TNI dalam pembekalan penerima LPDP.
Menurutnya, tugas utama TNI adalah menjaga pertahanan negara sesuai amanat Undang-Undang TNI, bukan menjadi pemateri dalam program pendidikan beasiswa.
Karena itu, ia meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak terjadi perluasan peran militer di ranah sipil.
TB Hasanuddin menegaskan pembekalan bagi awardee LPDP seharusnya lebih fokus pada penguatan kapasitas akademik, riset, kepemimpinan, dan pengalaman langsung dari alumni LPDP yang telah berhasil.
Pelibatan TNI Dinilai Tidak Sesuai Kebutuhan Akademik
Di tengah polemik yang berkembang, banyak pihak menilai kebutuhan utama mahasiswa penerima LPDP sebenarnya adalah kesiapan mental menghadapi tekanan studi, kemampuan berpikir kritis, serta adaptasi budaya di lingkungan internasional.
Karena itu, pembekalan akademik dinilai lebih relevan dibanding pendekatan militeristik yang dianggap berpotensi menimbulkan ketakutan dan mengurangi ruang dialog.
Kontroversi ini sekaligus kembali memunculkan perdebatan soal sejauh mana keterlibatan institusi militer dalam ranah sipil, khususnya di sektor pendidikan.
Penulis: Mita Putri
