Suarakitanews – Gelombang Demo Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah kini menghadapi gelombang kritik dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam beberapa pekan terakhir, aksi demonstrasi muncul di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Barat.
Selain itu, berbagai laporan mengenai kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari menu MBG juga semakin menambah sorotan publik terhadap program tersebut.
Akibatnya, masyarakat, mahasiswa, hingga orang tua siswa mulai mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Demo MBG di Pati Dipicu Menu yang Dinilai Tidak Layak
Salah satu aksi protes paling menonjol terjadi di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB) menggelar demonstrasi di depan kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut koordinator aksi, Agus Ribowo Setyo, protes dilakukan karena masyarakat menilai menu makanan MBG tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.
Misalnya, anggaran yang disebut mencapai Rp8.000 per porsi, namun setelah ditelusuri warga, nilai makanan yang diterima siswa diperkirakan hanya sekitar Rp5.000.
Karena itu, masyarakat menilai terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Bahkan, warga menduga ada pengambilan keuntungan berlebihan oleh pengelola dapur MBG sehingga kualitas makanan menurun.
Warga Ancam Demo Lagi Jika Tidak Ada Perbaikan
Setelah aksi protes berlangsung, pihak pengelola SPPG menyampaikan permintaan maaf dan berjanji memperbaiki kualitas pelayanan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional SPPG Tlogowungu 01 guna melakukan evaluasi menyeluruh.
Namun demikian, masyarakat menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan program tersebut. Apabila pelanggaran kembali terjadi, warga menyatakan siap menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Aksi Protes MBG Terjadi di Banyak Daerah
Tidak hanya di Pati, aksi demonstrasi terkait program MBG juga terjadi di berbagai daerah lain.
Misalnya, di Palu, Sulawesi Tengah, mahasiswa dan organisasi kepemudaan menggelar aksi di depan gedung DPRD untuk menuntut evaluasi program MBG.
Sementara itu, di Pontianak, Kalimantan Barat, mahasiswa menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program tersebut.
Selain itu, di Bulukumba, Sulawesi Selatan, demonstrasi bahkan sempat berakhir ricuh setelah massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat keamanan.
Para mahasiswa menuding adanya dugaan manipulasi anggaran oleh pemasok bahan makanan dan mitra pengelola MBG sehingga kualitas makanan menjadi tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Kasus Keracunan Siswa Jadi Sorotan
Selain masalah anggaran dan kualitas makanan, pelaksanaan MBG juga diwarnai oleh sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Di Cimahi, Jawa Barat, misalnya, sebanyak 43 siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang terdiri dari onigiri, telur rebus, biskuit, kurma, dan susu.
Sementara itu, di Aceh Selatan, sekitar 18 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA juga mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG.
Lebih jauh lagi, kasus yang lebih besar terjadi di Sumatera Utara, di mana hampir 300 siswa mengalami keracunan akibat makanan yang terkontaminasi bakteri.
Hasil pemeriksaan laboratorium menemukan adanya bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus dalam sampel makanan yang dikonsumsi siswa.
Pemerintah Klaim Terus Mengawasi Program MBG
Menanggapi berbagai polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG.
Hingga Februari 2026, BGN mengklaim telah menghentikan sementara operasional 47 dapur MBG di berbagai daerah karena tidak memenuhi standar kualitas makanan.
Temuan pelanggaran tersebut antara lain meliputi roti berjamur, buah busuk, lauk basi, hingga telur mentah.
Menurut Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas makanan dan keselamatan siswa.
Pakar: Kritik Publik Bukan Oposisi, Melainkan Bentuk Kepedulian
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, menilai bahwa aksi protes masyarakat terhadap program MBG menunjukkan bahwa persoalan ini sudah menjadi pengalaman sosial yang nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, demonstrasi yang dilakukan orang tua siswa tidak bisa dianggap sebagai gerakan oposisi terhadap pemerintah.
Sebaliknya, aksi tersebut merupakan ekspresi kepedulian masyarakat terhadap kualitas program yang menyangkut kesehatan anak-anak.
Selain itu, pakar dari Universitas Airlangga, Febby Risty Widjayanto, menilai bahwa keberlanjutan program MBG juga dipengaruhi oleh janji politik dalam kontestasi Pilpres 2024.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
Evaluasi Program MBG Dinilai Mendesak
Melihat berbagai polemik yang terjadi, sejumlah pakar menilai bahwa evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi langkah yang penting.
Apalagi, jika kasus keracunan dan ketidaksesuaian menu terus berulang, hal tersebut bisa menjadi indikasi adanya masalah sistemik dalam pelaksanaan program.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan evaluasi teknis, tetapi juga meninjau kembali desain kebijakan program MBG secara keseluruhan.
Dengan demikian, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis: Mita Putri
