Suarakitanews –Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran menuai kritik tajam.
Pasalnya, gagasan tersebut muncul di saat situasi geopolitik memanas, bahkan Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kesiapan Presiden Prabowo untuk bertolak ke Teheran guna “memfasilitasi dialog” apabila disetujui kedua pihak. Namun demikian, sejumlah analis menilai langkah tersebut “sangat tidak realistis”.
Kritik Terhadap Wacana Mediasi Prabowo
Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, mempertanyakan urgensi dan kelayakan ide tersebut. Menurutnya, Amerika Serikat sebagai negara adidaya sangat jarang menerima mediasi dari pihak ketiga, terutama dalam konflik strategis.
Selain itu, ia menilai situasi konflik saat ini bukan sekadar sengketa diplomatik, melainkan sudah mengarah pada upaya perubahan rezim di Teheran. Oleh sebab itu, ruang negosiasi dinilai sangat sempit.
Hal senada disampaikan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Ia menyebut rencana tersebut sebagai niat baik, tetapi sulit direalisasikan mengingat ketimpangan posisi Indonesia dengan AS dalam berbagai aspek, termasuk perjanjian ekonomi.
Sementara itu, analis pertahanan dari ISEAS – Yusof Ishak Institute, Made Supriatna, bahkan menyebut wacana tersebut sebagai “gimmick”.
Menurutnya, Indonesia belum memiliki pengaruh politik, militer, maupun ekonomi yang cukup kuat untuk memainkan peran sebagai mediator konflik berskala global ini.
Penutupan Selat Hormuz dan Dampak Ekonomi Global
Di sisi lain, keputusan Iran menutup Selat Hormuz memicu kekhawatiran global. Sebagai informasi, sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur ini.
Akibatnya, harga minyak mentah Brent berpotensi melonjak signifikan. Bahkan, sejumlah peneliti memprediksi harga minyak bisa menembus US$100 per barel apabila penutupan berlangsung lama.
Bagi Indonesia, dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Indonesia masih mengimpor sekitar 387.000 barel minyak per hari, dengan sekitar 19 persen berasal dari kawasan Timur Tengah. Jika jalur distribusi terganggu, maka:
- Biaya distribusi nasional bisa meningkat 10–12 persen
- Harga BBM dan solar berpotensi naik
- Inflasi domestik dapat terdorong naik
- Beban subsidi energi dalam APBN makin berat
Dengan demikian, krisis ini bukan hanya persoalan geopolitik, melainkan juga menyentuh stabilitas ekonomi nasional.
Nasib WNI di Iran
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran mencatat sedikitnya 329 WNI berada di Iran. Hingga saat ini, belum ada laporan ancaman langsung terhadap warga Indonesia.
Namun demikian, komunikasi menjadi tantangan tersendiri akibat pemadaman internet di sejumlah wilayah Iran. KBRI terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan keselamatan seluruh WNI.
Beberapa kota seperti Teheran, Qom, Isfahan, dan Kermanshah dilaporkan menjadi sasaran serangan. Meski begitu, otoritas Indonesia menyatakan situasi WNI masih dalam pemantauan ketat.
Antara Diplomasi dan Realitas Geopolitik
Di tengah ketegangan ini, muncul pertanyaan besar: apakah langkah diplomasi Indonesia realistis atau sekadar pencitraan internasional?
Sebagian pengamat menilai, Indonesia seharusnya fokus pada mitigasi krisis energi dan perlindungan WNI, alih-alih mengambil peran yang secara geopolitik sangat kompleks.
Terlebih lagi, konflik ini dinilai berpotensi berlangsung lama dan melibatkan kekuatan regional lain di Timur Tengah.
Kesimpulan
Pada akhirnya, tawaran mediasi dari Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar, baik secara politik, diplomatik, maupun logistik.
Sementara itu, dampak nyata yang harus diantisipasi Indonesia adalah lonjakan harga minyak, gangguan pasokan energi, serta stabilitas ekonomi domestik.
Oleh karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya aktif secara diplomasi, tetapi juga sigap menyiapkan strategi darurat energi nasional.
Penulis: Mita Putri
