Aceh Desak Jakarta Percepat Hunian Tetap untuk Korban Banjir: Mengapa Desa Kami Belum Dibangun?

Suarakitanews – Tiga bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, ribuan penyintas masih bertahan di pengungsian. Pemerintah Aceh kini mendesak pemerintah pusat di Jakarta agar mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam pertemuannya dengan sejumlah kementerian di Jakarta. Menurutnya, kebutuhan hunian tetap Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan realisasi pembangunan yang tersedia.

“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas nasional,” tegas Fadhlullah.

Data Kebutuhan Huntap Aceh: Kesenjangan Masih Tinggi

Berdasarkan data terbaru:

  • Total rumah rusak dan hilang di Aceh: 246.484 unit
  • Kategori rusak berat dan hilang: 97.936 unit
  • Rencana pembangunan huntap hingga 18 Februari 2026: 9.246 unit (9,4%)
  • Usulan Renaksi Kementerian PUPR/PKP: 21.590 unit (22%)

Artinya, sebagian besar korban banjir Aceh masih belum mendapatkan kepastian tempat tinggal.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar pembangunan tidak dilakukan bertahap, melainkan secara paralel, mulai dari penyediaan lahan hingga pembangunan fisik.

Mengapa Huntara Diminta Dialihkan ke Huntap?

Selain percepatan, Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar pembangunan hunian sementara (huntara) dialihkan menjadi hunian tetap.

Alasannya jelas. Pertama, huntap memberikan kepastian tempat tinggal jangka panjang. Kedua, hunian tetap dinilai lebih efektif untuk pemulihan sosial dan ekonomi korban banjir Aceh.

Pihak BP BUMN menyatakan persetujuan secara prinsip dan akan melakukan perhitungan kebutuhan anggaran.

“Kenapa di Desa Kami Belum Dibangun?”

Di balik angka-angka tersebut, ada kisah pilu para penyintas di lapangan.

Aceh Tengah: Bertahan di Pesantren

Di Kampung Jamur Konyel, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, sejumlah keluarga masih tinggal di bilik pesantren. Salah satunya adalah Salomah Inen Ali, 48 tahun.

Setiap sahur Ramadhan, ia memasak seadanya untuk keluarga besarnya di ruang sempit tanpa sekat. Air bersih terbatas, ruang tidur berhimpitan, dan penghasilan hilang akibat kebun cabai yang hancur diterjang banjir.

Namun demikian, yang paling mengusik pikirannya adalah ketidakpastian.
“Kenapa di desa lain sudah ada, di desa kami belum dibangun huntara?” ujarnya.

Hal senada disampaikan Darmi Inen Safar, 55 tahun. Ia masih trauma mendengar suara keras sejak longsor menghancurkan rumahnya.
“Kalau dibuatkan rumah, saya bisa pulang.”

Kini ia menggantungkan hidup pada bantuan donatur, tanpa penghasilan tetap.

Aceh Utara: Hidup di Tenda, Menunggu Kepastian

Sementara itu, di Desa Blang Reulieng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Maulida, 32 tahun, tinggal bersama anaknya di dalam tenda darurat.
Ketika hujan turun, air masuk ke dalam. Sebaliknya, saat cuaca panas, tenda terasa seperti terbakar.

“Kami enak tidur di rumah ada kipas angin, sekarang kenapa nggak ada,” tutur Maulida menirukan anaknya.

Meskipun Menteri Pekerjaan Umum menargetkan 528 huntara selesai sebelum Lebaran 2026, sebagian korban masih belum mengetahui kapan bisa pindah.

Target 528 Huntara di Aceh Utara

Kementerian PU menargetkan pembangunan 44 blok huntara di Aceh Utara selesai sebelum Lebaran 2026. Beberapa lokasi sudah mulai dihuni, termasuk di Kecamatan Langkahan.

Namun demikian, distribusi pembangunan belum merata. Di beberapa desa, pembangunan belum dimulai atau masih tahap perencanaan.
Inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dari warga: Mengapa desa lain sudah dibangun, sementara desa kami belum?

Harapan Akan Hunian Tetap yang Layak

Percepatan pembangunan huntap Aceh kini menjadi harapan utama para penyintas banjir dan longsor. Sebab, tanpa kepastian tempat tinggal, pemulihan ekonomi dan psikologis akan semakin sulit.

Di satu sisi, pemerintah pusat menyatakan komitmen percepatan. Akan tetapi, di sisi lain, ribuan warga masih bertahan di tenda dan bilik pengungsian.

Kini, pertanyaan yang terus bergema dari Aceh Utara hingga Aceh Tengah adalah sederhana namun mendesak: Kapan kami bisa pulang ke rumah sendiri?

Penulis: Mita Putri

Mita Putri

Artikel Terkait

Blackout Sumatera: 5 Orang Tewas, Bisnis Merugi Miliaran — PLN Wajib Beri Kompensasi hingga 500 Persen

Suarakitanews – Blackout Sumatera 2026: Kronologi, Korban Jiwa, dan Hak Kompensasi yang Wajib Anda Ketahui Pemadaman listrik massal atau blackout Sumatera yang berlangsung selama tiga hari, yakni 22 hingga 24…

Lanjutkan Membaca

// // //
Krisis Pangan Mengintai? Petani Indonesia Tertekan El Nino dan Ekonomi Global

Suarakitanews – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan ancaman El Nino 2026 mulai memberikan tekanan besar terhadap sektor pertanian nasional. Kenaikan harga bahan bakar, bibit, hingga pestisida…

Lanjutkan Membaca

// // //

Rekomendasi

Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

  • October 12, 2026
Gelo Commando 2026 Rilis 8 Poin Aspirasi Rakyat untuk Pemerintah dan Aparat

Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

  • October 10, 2026
Bangle Ngahiji: Menyongsong Era Baru Desa Bangle Bersama Ralli Saripudin, S.H.

Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

  • October 9, 2026
Gebrakan Baru Penempatan Kerja, Disnakertrans Jabar Gandeng KIIC Gelar Bursa Kerja Online Interaktif

Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

  • October 8, 2026
Darurat WASH di Pesisir Karawang: Ketika Infrastruktur Pemerintah Berhenti di Angka “Selesai Dibangun”

Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

  • October 8, 2026
Bupati Aep Syaepuloh: Kesaktian Pancasila Harus Wujud dalam Pelayanan Publik dan Aksi Nyata

Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri

  • October 8, 2026
Pemkab Karawang Terima Bantuan 220 Becak Listrik Presiden Prabowo dan Program Kesejahteraan Peruri