Suarakitanews – Kerusuhan Agustus 2025 menjadi salah satu krisis politik paling signifikan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan investigasi Komisi Pencari Fakta (KPF) menyimpulkan bahwa gelombang demonstrasi tersebut bukanlah peristiwa spontan, melainkan akumulasi kemarahan publik akibat ketegangan elite politik, tekanan ekonomi, dan rivalitas lembaga negara.
Berdasarkan investigasi selama lima bulan, KPF menemukan adanya pola eskalasi terstruktur yang, jika dicermati, memiliki kemiripan dengan peristiwa Peristiwa Malari.
Selain itu, KPF mencatat 6.719 orang ditangkap, 703 menjadi tahanan politik, dan 13 warga sipil meninggal dunia. Dengan demikian, peristiwa ini disebut sebagai perburuan aktivis terbesar sejak Reformasi 1998.
Ketegangan Elite dan Rivalitas Institusi Negara
Menurut laporan KPF, demonstrasi terjadi di tengah ketegangan elite dan persaingan antara Polri, Kejaksaan Agung, serta pelibatan TNI dalam pengamanan.
Di satu sisi, Presiden Prabowo dinilai mengandalkan Kejagung dalam penanganan kasus korupsi dengan dukungan pengamanan TNI. Namun di sisi lain, langkah tersebut disebut memicu rivalitas dengan Polri.
Akibatnya, masyarakat sipil melihat adanya perebutan legitimasi antarlembaga. Situasi ini, menurut peneliti KPF Ravio Patra, memperkeruh cara negara membaca dan merespons aksi massa.
Tekanan Ekonomi Jadi Pemicu Emosi Publik
Tidak hanya faktor politik, tekanan ekonomi juga berperan besar. Pengetatan fiskal, efisiensi anggaran, serta wacana kenaikan tunjangan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan memicu kemarahan luas.
Lebih lanjut, video viral anggota DPR berjoget yang dikaitkan dengan kenaikan tunjangan mempercepat eskalasi kemarahan. Narasi seperti “berjoget di atas penderitaan rakyat” menyebar luas di media sosial, sehingga memicu tagar #BubarkanDPR dan #Demo25.
Kronologi Demonstrasi 25–31 Agustus 2025
- Demonstrasi 25 Agustus 2025
Awalnya, demonstrasi dipicu oleh penolakan kenaikan tunjangan DPR. Ribuan mahasiswa, pelajar, dan pengemudi ojek online mengepung Gedung DPR RI.
Namun demikian, aksi yang berlangsung hingga malam berujung ricuh. Sebanyak 351 orang ditangkap, termasuk 196 anak di bawah umur. - Demonstrasi 28 Agustus 2025 dan Tewasnya Affan
Gelombang kedua terjadi pada 28 Agustus 2025. Eskalasi meningkat setelah pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Bendungan Hilir.
Peristiwa ini menjadi titik balik. Kemarahan massa meluas dan tuntutan berubah dari isu ekonomi menjadi reformasi Polri. - 29–31 Agustus 2025: Kerusuhan dan Penjarahan
Selanjutnya, demonstrasi meluas ke 76 wilayah. Terjadi penjarahan dan pembakaran fasilitas publik.
KPF menemukan bahwa pelaku kerusuhan awal bukanlah massa demonstran utama, melainkan kelompok berbeda yang bergerak dengan pola konvoi motor terorganisir.
Kolektif Nika dan Simbol Jolly Roger
Simbol Jolly Roger dari serial One Piece digunakan anak muda sebagai simbol perlawanan.
Namun, menurut KPF, simbol ini kemudian dimanfaatkan dan disusupi pihak tak dikenal yang memprovokasi kekerasan. Meskipun demikian, KPF menegaskan bahwa kapasitas kolektif Nika tidak memadai untuk mengorkestrasi kerusuhan nasional.
Indikasi Massa Bayaran dan Operasi Tumpang Tindih
KPF juga mengungkap dugaan mobilisasi massa bayaran dalam demonstrasi 28 Agustus 2025. Bahkan, terdapat pengakuan dana operasional yang dialokasikan untuk menggalang massa aksi.
Selain itu, laporan menyebut adanya “operasi dalam operasi” yang melibatkan multi-aktor. Oleh sebab itu, narasi bahwa demonstrasi sepenuhnya dikendalikan aktivis dinilai tidak memadai.
Kemiripan dengan Malari 1974
Jika ditarik lebih jauh, pola yang muncul menyerupai Peristiwa Malari 1974. Saat itu, konflik elite dan perebutan pengaruh berujung pada pembingkaian mahasiswa sebagai dalang kerusuhan.
Demikian pula pada Agustus 2025, aktivis pro-demokrasi disebut menjadi sasaran kriminalisasi. Narasi “dalang” dan “provokator” muncul beriringan dengan penangkapan massal.
Rekomendasi KPF
Sebagai langkah lanjutan, KPF merekomendasikan:
- Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta independen.
- DPR membentuk Panitia Khusus.
- Polri dan TNI melakukan audit internal dan penyelidikan disiplin.
- Kejagung meninjau ulang berkas perkara demonstran.
- Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia.
- PBB melalui OHCHR melakukan investigasi independen.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Laporan KPF menyimpulkan bahwa Kerusuhan Agustus 2025 bukan sekadar ledakan emosi spontan. Sebaliknya, peristiwa ini merupakan akumulasi ketegangan elite, tekanan ekonomi, rivalitas institusi, serta dinamika operasi keamanan yang kompleks.
Dengan demikian, tanpa transparansi dan akuntabilitas menyeluruh, risiko pengulangan pola seperti Malari 1974 tetap membayangi demokrasi Indonesia.
Penulis: Mita Putri
