Suarakitanews – Rencana impor mobil India untuk Koperasi Merah Putih memicu polemik di tingkat elite nasional. Namun demikian, di sisi lain, sejumlah pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di daerah mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kebutuhan kendaraan operasional.
Salah satunya disampaikan Gestianus Sino, Ketua Koperasi Merah Putih Penfui Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai tambahan kendaraan justru tidak efektif bagi koperasinya.
“Kalau tambah mobil kan tambah pajak, kasih pusing kepala,” ujarnya.
Padahal, koperasi yang dipimpinnya sudah memiliki kendaraan operasional berupa dump truck, dua pikap, serta motor roda tiga untuk distribusi logistik.
Koperasi Penfui Timur Sudah Mandiri dan Beroperasi
Koperasi Penfui Timur di Kabupaten Kupang sebelumnya terpilih sebagai koperasi percontohan nasional saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 80.081 unit KDKMP pada Juli 2025.
Saat ini, koperasi tersebut telah memiliki enam unit usaha aktif, antara lain:
- Gerai sembako
- Logistik
- Klinik kesehatan
- Simpan pinjam
- Gudang pendingin
- Distribusi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan
Selain itu, koperasi telah menjalin kerja sama pemasokan produk ke hotel-hotel di Kota Kupang.
Namun demikian, kebutuhan utama koperasi saat ini bukanlah kendaraan baru. Sebaliknya, mereka membutuhkan:
- Penguatan kapasitas SDM
- Pengembangan unit usaha
- Dukungan pembiayaan
- Jaringan antar koperasi
Artinya, impor mobil dinilai tidak menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Skema Anggaran Rp 240 Triliun Jadi Sorotan
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, setiap koperasi dalam program ini diproyeksikan menerima alokasi sekitar Rp 3 miliar. Jika dikalikan dengan target 80.000 unit, maka estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 240 triliun.
Pendanaan tersebut dikoordinasikan melalui berbagai sumber, termasuk penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia.
Namun belakangan, muncul kontroversi karena sebagian anggaran disebut berasal dari pemangkasan dana desa. Oleh sebab itu, sejumlah kepala desa menyatakan keberatan.
Agrinas Gandeng Mahindra dan Tata Motors
Polemik semakin menguat setelah pengumuman dari perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd., yang menyatakan akan memasok 35.000 unit Scorpio Pik Up 4×4 kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk proyek Koperasi Merah Putih.
Tak hanya itu, Agrinas juga dikabarkan berencana mengimpor:
- 35.000 unit pikap 4×4
- 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors
Total rencana impor mencapai 105.000 unit kendaraan, jumlah yang bahkan melampaui total koperasi aktif saat ini.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo de Sousa Mota, mengklaim pembelian langsung dari pabrikan India dapat menghemat hingga Rp 43 triliun dibandingkan melalui e-catalog.
Industri Dalam Negeri Terancam?
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, penguatan produksi kendaraan pikap dalam negeri justru memberikan dampak ekonomi signifikan.
Sebagai ilustrasi, apabila 70.000 unit pikap dipenuhi oleh industri domestik, maka potensi dampak ekonomi bisa mencapai Rp 27 triliun. Selain itu, sektor pendukung seperti industri ban, kaca, baterai, logam, plastik, dan elektronik juga akan terdorong.
Sejalan dengan itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga meminta agar rencana impor dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan agenda industrialisasi nasional.
Dengan demikian, perdebatan tak hanya menyangkut efisiensi harga, tetapi juga soal keberpihakan pada industri dan tenaga kerja dalam negeri.
Dinilai Top-Down dan Minim Partisipasi
Peneliti dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Luthfian Haekal, menilai polemik ini menunjukkan pendekatan kebijakan yang cenderung top-down.
Menurut survei DFW terhadap 146 pengurus koperasi di 19 provinsi, mayoritas responden menyatakan aturan pusat harus diikuti sepenuhnya. Hal ini dinilai tidak mencerminkan prinsip koperasi yang berbasis kebutuhan anggota.
Lebih jauh lagi, muncul kekhawatiran bahwa proyek besar ini berpotensi menjadi ajang perburuan rente jika tidak diawasi secara ketat.
Kesimpulan: Efisiensi atau Kepentingan Industri Nasional?
Pada akhirnya, polemik impor mobil India untuk Koperasi Merah Putih memperlihatkan dua kubu kepentingan, yaitu di satu sisi, pemerintah dan Agrinas menekankan efisiensi anggaran dan kebutuhan kendaraan di wilayah terpencil.
Namun di sisi lain, pelaku industri dan pengurus koperasi daerah mempertanyakan urgensi serta dampak ekonomi jangka panjangnya.
Pertanyaannya kini, apakah kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan koperasi desa? Ataukah justru berisiko membebani anggaran negara dan melemahkan industri nasional?
Polemik ini dipastikan masih akan terus bergulir.
Penulis: Mita Putri
