Suarakitanews – Pasca kejatuhan rezim Bashar Al-Assad pada Desember 2024, situasi keamanan di Suriah justru semakin memburuk, khususnya bagi komunitas minoritas Alawi. Alih-alih memasuki masa transisi damai, sejumlah laporan justru mengungkap adanya gelombang penculikan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Alawi.
Di Provinsi Latakia, wilayah pesisir barat yang dikenal sebagai basis komunitas Alawi, seorang remaja perempuan yang disamarkan sebagai Ramia menjadi salah satu korban. Saat hendak berpiknik bersama keluarganya, ia diculik oleh tiga pria bersenjata yang mengaku aparat keamanan.
Namun demikian, setelah mengetahui bahwa Ramia berasal dari mazhab Alawi, para pelaku justru menghina identitas sektarian tersebut sebelum melakukan kekerasan brutal.
Kekerasan Sektarian dan Tuduhan Ideologis
Menurut laporan Syrian Feminist Lobby (SFL), lebih dari 80 perempuan dilaporkan hilang sepanjang Februari hingga Desember 2025. Dari jumlah tersebut, 26 kasus telah terkonfirmasi sebagai penculikan.
Menariknya, hampir seluruh korban berasal dari komunitas Alawi — kelompok Syiah yang mencakup sekitar 10 persen populasi Suriah dan merupakan latar belakang keluarga Bashar Al-Assad.
Sementara itu, insiden ini terjadi tidak lama setelah kekerasan sektarian Maret 2025 yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil Alawi di wilayah pesisir barat. Pasukan yang loyal pada pemerintahan interim berbasis kelompok Sunni dituduh melakukan aksi balasan terhadap pendukung rezim lama.
Akibatnya, muncul dugaan bahwa penculikan ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan memiliki dimensi ideologis — yakni sebagai bentuk “hukuman kolektif” terhadap komunitas yang diasosiasikan dengan rezim sebelumnya.
Pengakuan Korban: Diperkosa, Disekap, dan Diancam Dijual
Selain Ramia, seorang ibu berusia 30-an yang disamarkan sebagai Nesma juga mengalami pengalaman traumatis. Ia mengaku ditahan selama tujuh hari dan diperkosa berulang kali.
Para pelaku bahkan menyebut perempuan Alawi sebagai “sabaya” — istilah Arab kuno yang berarti tawanan perempuan atau budak seksual.
Lebih jauh lagi, beberapa korban mengaku diancam akan dijual atau dipaksa menikah. Meskipun belum ada bukti transaksi jual beli manusia yang terverifikasi, para aktivis menyatakan ancaman tersebut kerap digunakan untuk menekan korban.
Respons Pemerintah dan Dugaan Impunitas
Pada November 2025, Kementerian Dalam Negeri Suriah mengklaim telah menyelidiki 42 laporan penculikan dan menyebut hampir semuanya sebagai laporan palsu.
Namun demikian, sumber keamanan anonim mengakui bahwa beberapa kasus memang benar terjadi, bahkan melibatkan oknum aparat.
Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International juga melaporkan telah menerima laporan kredibel mengenai penculikan sedikitnya 36 perempuan dan anak perempuan Alawi.
Dengan demikian, banyak pihak menilai telah terjadi iklim impunitas — situasi di mana pelaku kekerasan tidak mendapatkan hukuman setimpal.
Mengapa Dikaitkan dengan Kejatuhan Bashar Al-Assad?
Ada beberapa faktor yang membuat kasus ini dikaitkan dengan runtuhnya rezim Assad:
- Identitas Sektarian – Mayoritas korban adalah perempuan Alawi.
- Narasi Balas Dendam – Beberapa pelaku mengaitkan tindakan mereka dengan konflik sebelumnya.
- Vacuum of Power – Transisi politik seringkali menciptakan kekosongan keamanan.
- Retorika Ideologis – Penyebutan istilah “sabaya” menunjukkan justifikasi berbasis tafsir ekstrem.
Namun demikian, aktivis HAM Yamen Hussein menegaskan bahwa selain faktor ideologi, lemahnya penegakan hukum juga menjadi pemicu utama.
Trauma, Ketakutan, dan Masa Depan yang Tidak Pasti
Kini, para korban hidup dalam ketakutan. Sebagian memilih meninggalkan Suriah, sementara lainnya mencoba melanjutkan hidup dalam diam karena stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual masih sangat kuat.
Beberapa korban mengalami gangguan tidur, trauma berat, bahkan percobaan bunuh diri. Pernikahan pun hancur akibat tekanan psikologis.
Di satu sisi, mereka ingin keadilan ditegakkan. Namun di sisi lain, berbicara berarti mempertaruhkan keselamatan.
Kesimpulan
Kasus penculikan perempuan Alawi di Suriah menunjukkan bahwa kejatuhan rezim tidak selalu membawa stabilitas. Sebaliknya, dalam situasi transisi yang rapuh, minoritas sering kali menjadi kelompok paling rentan.
Oleh karena itu, investigasi transparan dan perlindungan terhadap korban menjadi kunci untuk mencegah siklus kekerasan sektarian terus berulang.
Penulis: Mita Putri
