Suarakitanews – Ormat Menang Lelang Proyek Panas Bumi Halmahera Barat
Keputusan pemerintah menunjuk PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pengelola proyek panas bumi Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara, menuai sorotan publik.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebagai bagian dari strategi mencapai target net zero emission 2060.
Namun demikian, di tengah semangat transisi energi terbarukan, muncul polemik terkait dugaan afiliasi perusahaan tersebut dengan Israel. Hal inilah yang kemudian memicu perdebatan publik, terutama dalam konteks solidaritas terhadap Palestina.
Siapa Itu Ormat Technologies?
Ormat Technologies, Inc. merupakan perusahaan energi berbasis panas bumi yang didirikan pada tahun 1965 dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak dalam pengembangan serta pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai negara.
Beberapa fakta terkait Ormat yang menjadi sorotan:
- Memiliki fasilitas manufaktur utama di Yavne, wilayah yang berada di bawah administrasi Israel.
- Tercatat di bursa saham Tel Aviv Stock Exchange.
- Beroperasi di berbagai proyek geothermal global, termasuk Indonesia.
Karena itu, sebagian pihak menilai keterkaitan bisnis Ormat dengan Israel tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks geopolitik Timur Tengah yang sensitif.
Jejak Ormat di Indonesia: Dari Ijen hingga Sarulla
- PLTP Ijen, Jawa Timur
Proyek PLTP Ijen menjadi salah satu keterlibatan besar Ormat di Indonesia. Unit 1 PLTP Ijen mulai beroperasi secara komersial pada awal 2025.
Namun sebelumnya, pada 26 April 2020, sempat terjadi insiden ledakan dan kepulan awan panas yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar.
Selain itu, muncul laporan mengenai dampak terhadap sumber air dan infrastruktur lokal. - Proyek Sarulla, Sumatera Utara
Sarulla Operations Ltd.
Selain Ijen, Ormat juga memiliki sekitar 12,75% saham dalam konsorsium proyek geothermal Sarulla yang telah berjalan sejak 2018.
Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Ormat dalam industri panas bumi Indonesia bukanlah hal baru, melainkan bagian dari investasi jangka panjang di sektor energi terbarukan nasional.
Potensi Panas Bumi Indonesia: Raksasa yang Belum Maksimal
Secara geografis, Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik, menjadikannya salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia.
Menurut laporan Project InnerSpace tahun 2025, Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 2.160 gigawatt (GW). Angka ini jauh melampaui kapasitas terpasang saat ini.
Oleh sebab itu, pengembangan geothermal memang menjadi strategi penting dalam bauran energi nasional. Akan tetapi, transisi energi seharusnya tetap memperhatikan prinsip keadilan lingkungan dan sosial.
Dampak Lingkungan dan Sosial: Kekhawatiran yang Mengemuka
Meski energi panas bumi dikenal sebagai energi bersih, pada praktiknya tetap memiliki risiko.
Beberapa isu yang muncul di lapangan antara lain:
- Gangguan terhadap ekosistem hutan, termasuk laporan kerusakan hutan kayu putih di Maluku.
- Potensi pencemaran sumber air.
- Kekhawatiran hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar proyek.
- Trauma masyarakat akibat insiden operasional sebelumnya.
Dengan demikian, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal afiliasi geopolitik, melainkan juga soal tata kelola lingkungan dan perlindungan masyarakat lokal.
Energi Terbarukan vs Isu Geopolitik: Di Mana Posisi Indonesia?
Di satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Namun di sisi lain, kerja sama dengan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk inkonsistensi terhadap sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung Palestina.
Karena itu, publik mempertanyakan:
- Apakah fokus pada energi terbarukan harus mengorbankan prinsip politik luar negeri dan solidaritas kemanusiaan?
- Ataukah seharusnya pemerintah lebih selektif dalam menentukan mitra strategis?
Kesimpulan
Proyek panas bumi Halmahera bersama Ormat menjadi cerminan dilema Indonesia dalam transisi energi.
Di satu sisi, potensi panas bumi Indonesia sangat besar dan perlu dikelola secara optimal untuk mencapai target net zero emission 2060. Namun di sisi lain, transparansi, keadilan lingkungan, serta sensitivitas geopolitik juga tidak boleh diabaikan.
Transisi energi seharusnya tidak hanya soal angka dan investasi, tetapi juga soal nilai, keberpihakan, dan tanggung jawab sosial.
Penulis: Mita Putri
