Suarakitanews – Prabowo Subianto menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump dan Indonesia disebut akan menempati posisi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.
Pengumuman tersebut disampaikan Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers III dalam forum yang berlangsung di United States Institute of Peace (USIP), Washington DC.
“Saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima posisi wakil komandan ISF,” ujar Jeffers.
Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu aktor kunci dalam struktur keamanan pascakonflik Gaza.Apa Itu ISF dan Bagaimana Strukturnya?
ISF (International Stabilization Force) direncanakan akan mengerahkan sekitar 20.000 personel militer yang dibagi ke lima sektor:
- Rafah
- Khan Younis
- Deir al Balah
- Kota Gaza
- Gaza Utara
Selain itu, rencana jangka panjang mencakup pelatihan 12.000 polisi oleh Mesir dan Yordania.
Adapun negara penyumbang personel militer antara lain Indonesia, Albania, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Indonesia berpotensi mengirim sekitar 8.000 pasukan perdamaian.Dewan Perdamaian Trump: Struktur dan Kontroversi
Dewan Perdamaian ini dipimpin langsung oleh Trump dan memiliki dua struktur utama:
- Dewan Eksekutif Pendiri
- Dewan Eksekutif Gaza
Beberapa tokoh yang duduk di dalamnya antara lain:
- Marco Rubio
- Jared Kushner
- Steve Witkoff
- Tony Blair
- Marc Rowan
- Ajay Banga
Namun demikian, yang menjadi sorotan adalah tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur eksekutif utama.
Selain itu, Trump disebut memiliki hak veto penuh serta memimpin dewan tersebut seumur hidup, meski tak lagi menjabat sebagai Presiden AS. Inilah yang kemudian memunculkan kritik dari sejumlah kalangan internasional.Komitmen Dana Rekonstruksi Gaza
Dalam pidato pembukaan, Trump menyatakan AS akan mengalokasikan US$ 10 miliar untuk rekonstruksi Gaza.
Negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kazakhstan, dan Maroko disebut akan menyumbang total US$ 7 miliar, sementara PBB berkontribusi US$ 2 miliar.
Trump menutup forum dengan pernyataan:
“Kita akan membuat Gaza menjadi tempat yang sangat sukses dan aman.”
Meski begitu, sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dan arah politik dari badan baru ini.
Mengapa Indonesia Bergabung?
Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia merupakan kesempatan bersejarah untuk mendorong solusi dua negara (two-state solution).
Lebih jauh lagi, pemerintah menegaskan partisipasi ini bertujuan untuk:
- Menghentikan kekerasan
- Melindungi warga sipil
- Membuka akses kemanusiaan
Menjaga agar transisi Gaza tidak menyimpang dari hukum internasional
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI juga menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Risiko Geopolitik yang Mengintai
Namun demikian, tidak sedikit yang mempertanyakan langkah ini.
Beberapa risiko yang disorot antara lain:
- Risiko persepsi geopolitik – Indonesia dianggap terlalu dekat dengan kebijakan AS.
- Risiko keamanan personel TNI – Situasi Gaza masih sangat rentan.
- Risiko finansial – Biaya keanggotaan permanen disebut mencapai US$ 1 miliar.
- Potensi melemahkan peran PBB – Dewan Perdamaian ini dinilai bisa menyaingi mekanisme resmi PBB.
Sebagai perbandingan, selama ini Indonesia aktif dalam misi seperti United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Apakah Indonesia Akan Jadi “Antek Asing”?
Sebagian warganet melontarkan kritik keras. Akan tetapi, sejumlah pengamat menilai justru sebaliknya.
Dengan masuk dari dalam, Indonesia memiliki peluang:
- Mendorong keterlibatan Palestina
- Menjadi penyeimbang moral
- Memastikan rekonstruksi berjalan adil dan transparan
Namun, tanpa agenda yang jelas, Indonesia berisiko terseret kepentingan politik besar.
Gaza di Titik Kritis
Saat ini, sekitar 80 persen bangunan di Gaza rusak atau hancur. Puluhan juta ton puing masih menumpuk. Sementara itu, gencatan senjata tetap rapuh.
Karena itu, pertanyaan besarnya adalah “Apakah Dewan Perdamaian Trump benar-benar akan membawa perdamaian berkelanjutan, atau justru membuka babak baru dalam dinamika geopolitik global?”.
Indonesia kini berada di garis depan. Langkah ini bisa menjadi tonggak diplomasi bersejarah — atau ujian besar bagi politik luar negeri bebas aktif.
Penulis: Mita Putri
