Suarakitanews – Tel Aviv, Israel, Insiden mengejutkan terjadi di Kota Bnei Brak, Israel, Minggu (15/02), ketika dua tentara perempuan dari Israel Defense Forces (IDF) dikejar oleh sekelompok pria Yahudi ultra-Ortodoks. Peristiwa ini sontak memicu kericuhan besar dan mengundang campur tangan polisi antihuru-hara.
Kejadian tersebut kembali menyoroti polemik lama mengenai wajib militer Israel, khususnya bagi komunitas ultra-Ortodoks atau Haredi.
Kronologi Tentara Perempuan Israel Dikejar di Bnei Brak
Berdasarkan sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak dua tentara perempuan IDF berlari di jalanan yang dipenuhi sampah dan tempat sampah terbalik. Sementara itu, aparat kepolisian membentuk barikade untuk melindungi mereka dari massa.
Polisi antihuru-hara bahkan menggunakan granat kejut untuk membubarkan kerumunan. Akibat kericuhan tersebut:
- 23 orang ditangkap
- Tiga polisi mengalami luka-luka
- Beberapa kendaraan polisi dirusak
- Satu mobil patroli terbalik
- Sepeda motor polisi dibakar
Menurut laporan stasiun televisi Israel Kan, saat bentrokan terjadi, para tentara perempuan itu tengah melakukan kunjungan resmi ke rumah seorang tentara lain.
Akar Masalah: Wajib Militer Israel dan Komunitas Ultra-Ortodoks
Perlu diketahui, sejak negara Israel berdiri pada 1948, siswa yang belajar penuh waktu di sekolah agama (yeshiva) dibebaskan dari wajib militer. Namun, lebih dari satu dekade lalu, Mahkamah Agung Israel menyatakan kebijakan tersebut tidak konstitusional.
Seiring waktu, pemerintah Israel mulai membahas rancangan undang-undang baru yang mewajibkan laki-laki ultra-Ortodoks yang tidak belajar agama secara penuh waktu untuk mengikuti wajib militer.
Akibatnya, ketegangan meningkat. Bahkan, pada akhir 2025, ratusan ribu warga ultra-Ortodoks menggelar demonstrasi besar-besaran menolak kebijakan tersebut.
Terlebih lagi, situasi semakin memanas sejak konflik Gaza yang pecah pasca 7 Oktober 2023. Dalam kondisi perang, kebutuhan personel militer meningkat, sehingga isu pemerataan kewajiban dinilai semakin mendesak oleh pemerintah.
Respons Benjamin Netanyahu
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam keras insiden pengejaran terhadap tentara perempuan tersebut.
Dalam unggahannya di platform X, Netanyahu menyatakan:
“Mereka yang protes ini adalah minoritas ekstrem yang tidak mewakili seluruh komunitas Haredi.”
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan anarki maupun kekerasan terhadap anggota IDF yang sedang menjalankan tugas negara.
Selain itu, sejumlah pemimpin agama Yahudi juga mengecam tindakan kelompok yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
Mengapa Isu Ini Sensitif?
Saat ini, populasi ultra-Ortodoks mencapai sekitar 14 persen dari total penduduk Israel, meningkat lebih dari dua kali lipat dalam tujuh dekade terakhir. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, isu partisipasi dalam wajib militer menjadi perdebatan besar di ranah politik dan sosial.
Di satu sisi, sebagian warga Israel menuntut kesetaraan kewajiban bela negara. Namun di sisi lain, komunitas ultra-Ortodoks berpendapat bahwa studi agama adalah kontribusi spiritual yang sama pentingnya bagi negara.
Kesimpulan
Singkatnya, insiden pengejaran tentara perempuan Israel di Bnei Brak bukan sekadar kericuhan biasa. Peristiwa ini merupakan refleksi dari konflik sosial yang lebih dalam mengenai kewajiban militer, identitas agama, dan dinamika politik Israel.
Apabila pemerintah benar-benar mengesahkan aturan baru tersebut, maka bukan tidak mungkin gelombang protes akan semakin besar di masa mendatang.
Penulis: Mita Putri
