Suarakitanews – Kelompok Hamas menegaskan bahwa setiap pasukan perdamaian internasional yang masuk ke Jalur Gaza, termasuk rencana pengiriman TNI oleh Indonesia, harus bersikap netral dan tidak mencampuri urusan internal Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemimpin senior Hamas, Osman Hamdan, yang menekankan bahwa tugas Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) harus dibatasi di wilayah perbatasan Gaza. Menurutnya, mandat utama pasukan tersebut adalah mencegah agresi militer Israel serta memastikan pelaksanaan gencatan senjata berjalan sesuai kesepakatan.
Selain itu, Hamas juga meminta agar pasukan internasional tidak dijadikan alat untuk mendemiliterisasi Gaza atau melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina.
Indonesia Siap Kirim 5.000–8.000 Personel TNI ke Gaza
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya mengirimkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
ISF sendiri dibentuk berdasarkan rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui badan bernama **Board of Peace> (BoP). Badan ini bertugas mengawasi stabilisasi keamanan, administrasi, serta rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Menariknya, hingga saat ini Indonesia disebut-sebut menjadi negara pertama yang secara konkret menyiapkan personel untuk bergabung dalam ISF.
Pesan Hamas untuk Indonesia dan Dunia Internasional
Lebih lanjut, Hamas menyampaikan bahwa pihak Indonesia telah mendengar pesan mereka dan menegaskan tidak akan menjadi bagian dari agenda Israel di Gaza.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, juga menyatakan bahwa pasukan internasional seharusnya hanya berperan sebagai penjaga perdamaian. Artinya, mereka hanya memantau gencatan senjata dan tidak mencampuri urusan politik maupun internal Palestina.
Dengan demikian, Hamas ingin memastikan bahwa kehadiran pasukan internasional tidak berubah menjadi bentuk intervensi baru di wilayah yang masih berstatus konflik tersebut.
Pengamat: Ini Sinyal Politik yang Kuat
Menurut pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Machmudi, pernyataan Hamas merupakan pesan politik kepada dunia internasional.
Menurutnya, jika pasukan internasional hadir, maka fokusnya harus pada misi kemanusiaan, kesehatan, dan stabilisasi keamanan. Sebaliknya, mereka tidak boleh terlibat dalam pelucutan senjata Hamas, kecuali dalam kerangka negara Palestina yang sah.
Sementara itu, pengamat lain, Hasibullah Satrawi, menilai Hamas mencurigai kemungkinan pasukan perdamaian dijadikan alat untuk melemahkan kekuatan militer mereka.
Respons Dalam Negeri: DPR dan MUI Ingatkan Risiko
Di dalam negeri, wacana pengiriman TNI ke Gaza memunculkan berbagai tanggapan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa pelibatan TNI harus berorientasi pada misi kemanusiaan, bukan operasi tempur.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sudarnoto Abdul Hakim memperingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam agenda geopolitik tertentu.
Pengalaman TNI dalam Misi Perdamaian
Sebagai catatan, TNI sebelumnya telah berpengalaman dalam misi penjaga perdamaian di bawah naungan PBB, termasuk dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menyebutkan bahwa personel yang akan dikirim ke Gaza adalah prajurit berpengalaman di wilayah konflik. Bahkan, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, memastikan pelatihan sudah mulai dilakukan, terutama untuk satuan zeni dan kesehatan.
Apa Dampaknya bagi Indonesia?
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dan ISF memiliki dampak strategis besar. Di satu sisi, Indonesia berpeluang memperkuat peran diplomatiknya dalam memperjuangkan solusi dua negara (two-state solution).
Namun di sisi lain, keterlibatan ini juga berisiko menyeret Indonesia dalam dinamika geopolitik Timur Tengah yang kompleks.
Oleh karena itu, kunci utamanya adalah memastikan bahwa misi TNI benar-benar berfokus pada kemanusiaan, rekonstruksi, dan stabilisasi — bukan pada agenda militer atau politik yang dapat merugikan posisi Indonesia di mata dunia Islam.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, pernyataan Hamas menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa netralitas adalah fondasi utama dalam misi perdamaian di Gaza.
Jika dijalankan secara hati-hati dan transparan, kehadiran Indonesia dapat memperkuat citra sebagai negara yang konsisten membela kemerdekaan Palestina. Namun sebaliknya, jika mandat dan batasannya tidak jelas, maka risiko politik dan diplomatik bisa menjadi konsekuensi yang serius.
Penulis: Mita Putri
