Suara Kita News.com. MEDAN—Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) pada Selasa, 17 September 2025, yang sedianya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025, justru menjadi panggung kritik tajam terhadap sikap Gubernur Sumut. Gubernur dinilai arogan, tidak transparan, dan terkesan kekanak-kanakan saat menanggapi sorotan wakil rakyat mengenai pergeseran anggaran.
Kritik pedas dilontarkan oleh Rahmad Situmorang, Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), usai menyaksikan jalannya rapat. Ia menilai Gubernur gagal menunjukkan sikap negarawan dalam forum resmi tersebut.
“Sikap Gubernur saat paripurna sangat mengecewakan. Ketika dikritik soal pergeseran anggaran, bukannya memberi penjelasan yang masuk akal, malah terkesan defensif dan kekanak-kanakan. Ini bukan panggung sandiwara, ini forum resmi rakyat!” tegas Rahmad.
Ketidakpuasan terhadap Pemprov Sumut bukan hanya datang dari KAPIR, tetapi juga fraksi-fraksi di DPRD seperti PDIP dan Gerindra. Anggota dewan, Syahrul Efendi Siregar, menyoroti bahwa pergeseran anggaran dari tahap pertama hingga ketujuh tidak pernah dijabarkan secara rinci. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai gagal menjelaskan logika di balik perubahan alokasi.
Puncak kemarahan muncul ketika dipertanyakan pergeseran anggaran hibah sebesar Rp41 miliar dari Biro Kesejahteraan Rakyat ke Universitas Sumatera Utara (USU).
Rahmad Situmorang mempertanyakan prioritas Gubernur, mengingat pergeseran tersebut dilakukan di tengah pengurangan anggaran untuk program yang menyentuh ekonomi kerakyatan.
“Kenapa anggaran Koperasi Merah Putih yang nyata-nyata menyentuh ekonomi rakyat justru dikurangi, tapi Rp41 miliar dengan mudahnya digeser ke USU? Rakyat berhak tahu! Seharusnya, daripada hibah ke USU, lebih baik dialokasikan ke koperasi, pertanian, atau kesejahteraan rakyat, yang selaras dengan asta cita Presiden Prabowo!” sindir Rahmad.
Situasi semakin memanas ketika Gubernur, dalam pidatonya, diduga menyindir besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut. Sindiran ini dinilai sebagai upaya mengalihkan isu dan serangan balik terhadap kritik dewan.
KAPIR membalas tegas sikap tersebut. “Jangan alihkan isu! Ketika kesalahan Gubernur terkait pergeseran anggaran dikuak, malah mengancam dengan revisi tunjangan perumahan DPRD. Apakah ketika kesalahan diingatkan ke publik, Gubernur malah mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahannya? Itu tidak elegan dan jauh dari sikap pemimpin yang bijak,” kecam Rahmad.
KAPIR merangkum lima poin utama serangan mereka, menuding Pemerintah Provinsi tidak transparan dan melakukan pergeseran anggaran tanpa pemberitahuan resmi hingga enam kali tahapan. Penjelasan rinci baru muncul setelah adanya tekanan kuat dari DPRD Menutup pernyataannya, KAPIR menegaskan tidak akan diam. Mereka berjanji akan mengawal.
Penulis : Tim
