Suara Kita News.com, JAKARTA – Gelombang protes yang berujung ricuh di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya pada Jumat, 29 Agustus, disebut sebagai puncak kekecewaan masyarakat terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tak peka terhadap kesulitan rakyat. Menurut para pengamat, situasi ini berpotensi menjadi “efek domino” yang bisa mengancam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika tidak segera ditangani secara serius.
Awalnya, kemarahan publik dipicu oleh rencana kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Namun, kekecewaan itu meledak menjadi amuk massa setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas tertabrak kendaraan taktis polisi saat aksi protes menentang tunjangan DPR pada Kamis malam. Kematian Affan membuat kantor polisi dan gedung DPR menjadi sasaran amarah massa.
Presiden Prabowo Subianto mengaku kecewa dan meminta pengusutan tuntas terhadap kekerasan yang dilakukan polisi. Namun, pernyataan tersebut dinilai hanya sebatas formalitas. “Prabowo seakan berada di bubble-nya sendiri, dia seakan tidak tahu kondisi riil di masyarakat sehingga pernyataannya itu terkesan normatif, padahal kondisi di masyarakat sudah sangat marah,” ujar Kunto Adi Wibowo, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, kepada CNA.
Kunto menambahkan bahwa pernyataan Prabowo justru gagal menenangkan masyarakat, yang sudah terlanjur marah akibat insiden tragis tersebut.
Sabtu pagi, sisa-sisa kerusuhan terlihat jelas di beberapa titik Jakarta. Mobil-mobil hangus, pos-pos polisi dan halte bus dibakar, sementara tembok-tembok Polda Metro Jaya dan pagar gedung DPR dipenuhi coretan bernada anti-polisi. Bentrokan singkat juga terjadi di depan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Selain di Jakarta, gelombang protes juga meluas ke berbagai kota lain. Di Makassar, tiga orang tewas setelah gedung DPRD dibakar. Sementara di Surabaya, Bandung, Solo, Yogyakarta, dan Malang, pos-pos polisi dan fasilitas umum juga menjadi sasaran perusakan. “Saya bisa mencium bau bensin yang digunakan massa untuk melakukan pembakaran,” kata Supriyanto, seorang juru parkir di dekat sebuah pos polisi yang rusak parah di Malang.
Kematian Affan mengubah tuntutan massa, dari semula menolak tunjangan DPR menjadi menuntut pertanggungjawaban atas kesewenang-wenangan polisi. “Eskalasi ini sudah bisa diprediksi sebelumnya,” kata Ambang Priyonggo, pengamat politik dari Universitas Multimedia Nusantara. “Ini adalah akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap elite politik yang kebijakannya tidak berpihak kepada mereka, ditambah lagi oleh kematian Affan, jadi eskalasinya semakin meningkat.”
Para pengamat menilai, kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta, hampir sepuluh kali lipat UMR Jakarta, terjadi di tengah kesulitan masyarakat, mulai dari penghematan anggaran pemerintah hingga ancaman gelombang PHK. Sikap sebagian anggota DPR yang merespons protes dengan pernyataan tidak pantas, seperti Ahmad Sahroni yang menyebut masyarakat ingin membubarkan DPR adalah “orang tolol sedunia,” semakin memantik amarah.
Ambang Priyonggo menekankan bahwa akar masalahnya adalah insensitivitas para elite. Agung Baskoro dari lembaga Trias Politika menambahkan, DPR juga tidak menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintah, membuat masyarakat merasa tidak terwakili. “Mereka bukan sekadar stempelnya pemerintah. Jika fungsi pengawasan, legislasi, budget dan representasi itu jalan, tidak mungkin massa terus menerus turun ke jalan,” kata Agung.
Meskipun Ketua DPR Puan Maharani telah meminta maaf atas nama seluruh anggota dewan, permohonan maaf tersebut dinilai terlambat. “Seharusnya sebagai Ketua DPR, dia meminta maaf ketika komentar jelek dan provokasi dari anggotanya muncul,” ujar Kunto Adi Wibowo.
Para pengamat sepakat bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Dibutuhkan tindakan konkret, seperti pembatalan atau penundaan pemberian tunjangan, untuk meredam kemarahan publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kegagalan dalam mengambil langkah nyata dapat memperburuk situasi dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan.
Penulis : Red
