Suarakitanews – Pada perhelatan KTT G20 di Brasil tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyuarakan komitmen besar Indonesia untuk melakukan transisi energi. Salah satu target ambisiusnya adalah menghentikan penggunaan PLTU batubara dan pembangkit fosil lainnya, serta menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 75 gigawatt dalam kurun waktu 15 tahun ke depan.
Namun, apakah visi besar ini sejalan dengan kenyataan di lapangan?
RUPTL dan Target Energi Terbarukan: Jauh dari Harapan
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, kenyataan berbicara lain. Rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan dalam lima tahun pertama hanya sekitar 2,44 gigawatt per tahun—jauh dari kebutuhan 8 gigawatt per tahun untuk mencapai target nasional.
Lebih ironis lagi, tidak ada rencana konkret untuk menghentikan PLTU batubara dalam 10 tahun ke depan. Justru, RUPTL malah mempercepat pembangunan pembangkit berbahan bakar gas bumi, yang juga merupakan energi fosil.
Gas Bumi: Solusi Sementara yang Menyesatkan?
Meskipun gas bumi sering disebut sebagai “energi transisi”, data menunjukkan bahwa pasokan gas di Indonesia menurun 20% dalam lima tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2025 ini, PLN sudah harus melakukan penghematan pasokan gas.
Ketergantungan terhadap gas bumi justru membuat keamanan energi (energy security) Indonesia semakin rapuh. Jika tidak segera diubah, kebijakan ini dapat mengarahkan Indonesia ke dalam jebakan fossil lock-in, di mana negara terus bergantung pada energi fosil dan gagal beralih ke energi bersih.
Seruan untuk Pemerintah: Saatnya Fokus pada Energi Terbarukan
Menurut Adila Isfandiary, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia:
“Sudah saatnya pemerintah untuk mengakhiri ketergantungan terhadap energi fosil. Menunda pengembangan energi terbarukan hanya akan membuat Indonesia terkunci dalam kondisi ketergantungan energi fosil.”
Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk:
- Menyusun ulang RUPTL agar sesuai dengan target transisi energi nasional.
- Mempercepat penghentian PLTU dan gas bumi.
- Meningkatkan investasi dan insentif untuk pengembangan energi terbarukan.
Jalan Menuju Transisi Energi yang Adil
Visi besar Presiden Prabowo patut diapresiasi, tetapi implementasinya perlu pengawasan ketat. Tanpa penyesuaian kebijakan dan prioritas di sektor kelistrikan, Indonesia terancam gagal mencapai transisi energi yang adil dan berkelanjutan.
Penulis: Mita Putri
