Suara Kita News.com – Kabar buruk menghantam industri perhotelan di Kabupaten Karawang. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan serangkaian pembatasan kegiatan oleh pemerintah daerah bak dua mata pisau yang menggerogoti pendapatan sektor ini.
Dampaknya tak main-main, average room rate (ARR) atau rata-rata tarif kamar dilaporkan terjun bebas hingga 50% sejak awal tahun 2025.Kondisi memprihatinkan ini diungkapkan oleh Tomy, General Manager Hotel Swiss-Belinn Karawang, yang menyebutkan bahwa hampir seluruh anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di wilayah Karawang merasakan tekanan yang serupa. “Sejak awal tahun ini, situasinya terus memburuk.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat secara signifikan memangkas alokasi dana untuk kegiatan di hotel, terutama untuk segmen MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition),” ujarnya pada Jumat (25/4/2025).
Tak hanya itu, kebijakan pemerintah daerah yang membatasi pelaksanaan acara-acara seperti wisuda dan study tour juga memperparah kondisi yang sudah sulit. Lebih lanjut, kebijakan tarif ekspor yang diterapkan turut berimbas pada penurunan kunjungan tamu dari sektor industri manufaktur, yang selama ini menjadi salah satu penyangga utama pasar hotel di Karawang.
“Kami sebagai pelaku industri hotel mau tidak mau harus segera melakukan penyesuaian. Upaya membidik pasar non-pemerintah dan menurunkan tarif kamar menjadi langkah yang kami ambil. Namun, dampaknya tetap terasa sangat besar dan belum mampu menutupi penurunan pendapatan secara keseluruhan,” keluh Tomy.Dengan nada penuh harap,
Tomy menyampaikan aspirasinya agar pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan perhatian dan keberpihakan yang lebih besar kepada industri perhotelan. Ia mengingatkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap pendapatan daerah melalui pajak yang selama ini diberikan.Kekhawatiran serupa juga dilontarkan oleh Dina, Sekretaris PHRI Karawang.
Ia menyoroti betapa kebijakan efisiensi anggaran yang tidak diimbangi dengan solusi alternatif dapat mengancam keberlangsungan bisnis perhotelan di Karawang.
“Kami dari PHRI saat ini sedang aktif menjalin komunikasi dengan Dinas Pariwisata untuk bersama-sama mempromosikan Karawang sebagai destinasi alternatif MICE yang menyasar pasar non-pemerintah. Namun, kami sangat khawatir apabila tidak ada solusi konkret yang segera diambil, kasus penutupan hotel seperti yang terjadi di Bogor bisa saja menimpa Karawang,” ungkap Dina,
merujuk pada nasib dua hotel dari satu grup besar yang terpaksa gulung tikar akibat dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat.Dina menegaskan betapa krusialnya dukungan pemerintah dalam mencari jalan keluar agar industri hotel di Karawang dapat bertahan dan menemukan ceruk pasar baru di luar sektor pemerintah.
Kebijakan efisiensi anggaran, menurutnya, harus diimbangi dengan strategi dan dukungan yang jelas agar sektor perhotelan yang memiliki potensi besar ini tidak semakin terpuruk. Masa depan gemerlap industri hotel Karawang kini berada di persimpangan jalan, menanti uluran tangan kebijakan yang lebih berpihak.
Penulis : Kinah
Editor : Yerrydewa
