Suarakitanews.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali membuat gebrakan besar. Kali ini, Departemen Pendidikan Amerika Serikat menjadi sorotan setelah diumumkannya rencana pemberhentian lebih dari 1.300 pegawai, atau sekitar setengah dari total staf lembaga tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bagian awal dari rencana pembubaran Departemen Pendidikan AS yang selama ini telah menjadi janji kampanye Trump.
Langkah Awal Menuju Pembubaran Departemen Pendidikan
Pada Selasa, 11 Maret 2025, Menteri Pendidikan AS Linda McMahon mengumumkan kebijakan kontroversial tersebut. Menurutnya, pengurangan jumlah pegawai ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran dan mengalihkan lebih banyak dana langsung ke otoritas pendidikan di negara bagian.
“Banyak program yang sangat bagus, jadi kita harus memastikan dana ini sampai ke negara bagian,” ujar McMahon.
Lebih lanjut, McMahon menyebutkan bahwa Departemen Pendidikan memiliki misi terakhir: menyederhanakan birokrasi dan menyerahkan kendali kepada masing-masing negara bagian.
Pengurangan Pegawai Sudah Dimulai Sejak Awal
Sebelumnya, pemerintahan Trump juga telah melakukan pengurangan pegawai dengan menawarkan kompensasi pengunduran diri serta pemutusan kontrak kerja bagi pegawai yang masih dalam masa percobaan. Strategi ini tampaknya menjadi bagian dari agenda restrukturisasi besar-besaran yang sedang dijalankan Gedung Putih.
Pro dan Kontra dari Kebijakan Pemangkasan
Di satu sisi, sejumlah pihak seperti Jeanne Allen, CEO dari Center for Education Reform, menyambut baik langkah tersebut. Ia menyatakan bahwa mengakhiri intervensi pemerintah federal akan memberikan ruang lebih besar bagi negara bagian dan sekolah untuk berinovasi.
“Ini akan membebaskan para pemimpin lokal untuk menciptakan lebih banyak peluang dan fleksibilitas,” kata Allen.
Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang mengkhawatirkan dampak pemangkasan pegawai terhadap fungsi vital departemen. Roxanne Garza, mantan pejabat di era Presiden Joe Biden, menegaskan bahwa departemen ini memiliki tugas penting yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
“Bagaimana mungkin investigasi pengaduan hak-hak sipil dan bantuan keuangan untuk mahasiswa bisa tetap berjalan dengan staf yang jauh lebih sedikit?” ujar Garza.
Apakah Ini Akhir dari Departemen Pendidikan AS?
Meski Menteri McMahon mendukung langkah pengurangan ini, ia mengakui bahwa hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk benar-benar membubarkan lembaga tersebut. Namun, sinyal yang diberikan Trump dan jajaran kabinetnya menunjukkan bahwa arah kebijakan mereka sangat jelas: menutup Departemen Pendidikan AS.
Langkah ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan sistem pendidikan Amerika. Apakah desentralisasi pendidikan benar-benar solusi? Ataukah justru akan menciptakan ketimpangan antarnegara bagian?
Penulis : Mita Putri
Sumber : instagram @voaindonesia
