Suarakitanews.com – Dalam acara sarasehan bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan”, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan penting terkait arah kebijakan ekonominya ke depan. Dihadiri para menteri, investor, hingga asosiasi pengusaha, acara ini menjadi ajang diskusi strategis mengenai kondisi perekonomian nasional.
1. Tidak Perlu Lagi Ada Pertek dari Menteri, Kecuali Seizin Presiden
Salah satu poin utama yang disampaikan Presiden Prabowo adalah soal deregulasi. Ia menekankan bahwa para menteri tidak perlu lagi membuat Peraturan Teknis (Pertek) yang justru memperpanjang birokrasi. Jika memang harus dibuat, maka harus melalui izin langsung dari Presiden.
“Kalau semua bikin Pertek, kapan kita eksekusi? Semua harus simpel,” tegas Prabowo.
2. Permendag 8 Akan Dievaluasi, Bila Tidak Menguntungkan, Dicabut Saja
Selain itu, Prabowo juga menyoroti keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 terkait kebijakan impor. Ia membuka peluang besar untuk mencabut aturan tersebut jika terbukti tidak menguntungkan dunia usaha.
“Saya akan turun ke lapangan, dengar langsung. Kalau ternyata bikin susah pengusaha, cabut saja,” ujarnya.
3. Prabowo Ingin Kuota Impor Dihapus Demi Kepentingan Rakyat
Lebih lanjut, Prabowo menilai sistem kuota impor sebagai hambatan. Ia menyebut bahwa sistem ini membatasi ruang gerak pelaku usaha, terutama jika barang yang diimpor adalah kebutuhan masyarakat, seperti daging dan bahan pokok lainnya.
“Kalau itu menyangkut kepentingan rakyat, jangan dibatasi dengan kuota,” tambahnya.
4. Satgas PHK Disetujui, Perlindungan Buruh Jadi Prioritas
Prabowo juga merespons positif wacana pembentukan Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Menurutnya, keberadaan Satgas ini sangat penting untuk membela hak-hak buruh dan memastikan mereka mendapat perlindungan yang layak di tengah tantangan ekonomi global.
5. TKDN Perlu Fleksibilitas untuk Dukung Industri
Terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Presiden menekankan pentingnya fleksibilitas. Baginya, pengusaha tidak bisa dipaksa memenuhi TKDN tinggi jika justru menghambat proses produksi. Ia menilai penyesuaian aturan akan membantu industri nasional lebih kompetitif.
“Kita harus realistis. Kalau bahan lokal belum siap, jangan dipaksa. Yang penting efisiensi dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
6. Merendah: Prabowo Akui Bukan Orang Pintar, Tapi Bisa Pilih Orang Pintar
Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa ia tidak menganggap dirinya sebagai orang paling pintar. Namun, sebagai pemimpin, ia merasa bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendengarkan orang-orang pintar di sekelilingnya.
Kesimpulan
Kebijakan-kebijakan yang digagas Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap penyederhanaan regulasi, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta keberpihakan kepada rakyat kecil. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan proaktif, perekonomian Indonesia diharapkan dapat lebih tahan terhadap gejolak global.
Penulis : Mita Putri
Sumber : instagram @kumparancom
