Suara Kita News.com – Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Ketidakjelasan dalam pelaporan penggunaan dana desa yang telah digelontorkan dan minimnya wujud usaha yang terlihat secara nyata, menimbulkan tanda tanya besar terkait arah dan efektivitas pengelolaan BUMDes tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun awak media mengungkap bahwa BUMDes Kutamakmur telah menerima kucuran modal dari Dana Desa sebesar Rp50 juta pada tahun 2022 dan Rp10 juta pada tahun 2023. Bahkan, ambisi untuk menambah modal kembali mencuat dengan rencana penggelontoran 20 persen dari total Dana Desa tahun 2025. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Hingga saat ini, jejak aktivitas produktif yang seharusnya tumbuh dari puluhan juta rupiah dana desa tersebut nyaris tak berbekas.
Kepala Desa Kutamakmur, Jauhariah, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu (12/4/2025), memberikan jawaban yang terkesan mengambang. Ia membenarkan adanya alokasi dana Rp50 juta untuk usaha pakan lele, namun enggan memberikan rincian lebih lanjut dan justru
mengarahkan pertanyaan kepada Ketua BUMDes. “Yang Rp50 juta itu ke pakan lele, ya. Kalau lebih jelasnya, tanyakan aja langsung ke Ketua BUMDes-nya,” tulisnya.
Ironisnya, Ketua BUMDes yang baru menjabat pada tahun 2025, Agus, mengaku angkat tangan terkait pengelolaan dana sebelumnya. Saat dihubungi terpisah, ia berdalih belum memiliki informasi detail mengenai penggunaan anggaran di periode kepengurusan sebelumnya. “Coba Pak konfirmasi ke Ketua BUMDes yang sebelumnya. Saya baru sekarang jadi Ketua BUMDes tahun 2025,” ujarnya singkat, seolah melempar tanggung jawab.
Kondisi ini sontak memantik reaksi keras dari aktivis Tirtajaya, Wawan Gunawan alias Bagong. Sekretaris DPC Ormas GMPI ini mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta
Inspektorat Karawang untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
“BUMDes itu milik masyarakat, bukan milik segelintir orang. Harus terbuka dan jelas pengelolaannya. Kalau dana sudah dikucurkan sejak 2022 dan 2023, harus ada hasilnya. Kalau ada hasilnya, masuk
ke kas desa berapa? Apa bentuk hasilnya? Masyarakat berhak tahu!” tegas Bagong dengan nada geram.
Lebih lanjut, Bagong menyoroti kejanggalan dalam proses transisi kepengurusan BUMDes. Ia menekankan pentingnya serah terima aset yang transparan dan seharusnya dituangkan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Ketiadaan Musdes atau serah terima yang jelas, menurutnya, berpotensi
menimbulkan persoalan hukum dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDes.
“Kalau sekarang ada ketua baru, berarti harus ada laporan dan serah terima aset dari pengurus sebelumnya. Jangan dilempar-lempar begitu saja. Kalau tidak ada laporan, masyarakat wajib
curiga,” tandasnya, menyuarakan kecurigaan yang mungkin juga dirasakan oleh sebagian besar warga Kutamakmur.
Kini, harapan masyarakat Kutamakmur tertumpu pada ketegasan instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan audit secara komprehensif terhadap pengelolaan BUMDes. Langkah ini dianggap krusial demi menjaga amanah dana desa dan memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar
memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh warga, bukan hanya menjadi misteri yang tak berujung.
Penulis : Hend
Editor : yerrydewa
