Merauke, Suarakitanews.com – 14 Maret 2025 – Dalam gelombang perjuangan rakyat yang semakin kuat, lebih dari 250 masyarakat adat dan kelompok masyarakat sipil berkumpul dalam Konsolidasi Solidaritas Merauke. Mereka menyuarakan penolakan terhadap berbagai proyek yang mengatasnamakan pembangunan tetapi justru merampas ruang hidup dan memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kehadiran Militer dalam PSN: Ancaman bagi Masyarakat Adat
Dalam berbagai proyek strategis nasional (PSN), keterlibatan TNI semakin nyata, menciptakan ketakutan dan memperdalam trauma masyarakat adat, terutama di Papua. Beberapa contoh keterlibatan militer dalam PSN meliputi:
- Proyek cetak sawah dan kebun tebu di Merauke yang menyebabkan teror bagi masyarakat adat.
- Pelibatan TNI dalam food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang terbukti gagal.
- Tindakan represif di proyek Rempang Eco City, Kepulauan Riau, yang menuai kritik luas karena berpotensi melanggar HAM.
Kini, revisi Undang-Undang TNI yang sedang dibahas di DPR RI semakin mempermudah peran militer dalam urusan sipil. Hal ini dinilai sebagai ancaman besar terhadap demokrasi dan reformasi yang selama ini diperjuangkan oleh rakyat.
Dampak Buruk Proyek Strategis Nasional (PSN)
PSN yang dijalankan atas nama kepentingan nasional telah mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan. Mereka yang terdampak datang dari berbagai daerah, termasuk:
- Food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Keerom, Merauke, dan Mappi (Papua Selatan).
- Proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau.
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
- Proyek Geothermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur.
- Industri ekstraktif hutan tanaman energi dan bioenergi di Jambi.
- Berbagai PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat.
- Ekspansi perkebunan sawit yang masif di seluruh Papua.
Masyarakat yang terkena dampak proyek ini menghadapi ancaman nyata, mulai dari perampasan tanah, hilangnya sumber daya alam, hingga kekerasan dari aparat militer dan kepolisian. Intimidasi, kriminalisasi, dan kerja paksa menjadi bagian dari pengalaman kolektif mereka.
Deklarasi Solidaritas Merauke: Menolak Perampasan Ruang Hidup
Dari berbagai kesaksian dan pengalaman pahit, lahirlah Deklarasi Solidaritas Merauke yang menegaskan:
- Penolakan penuh terhadap perampasan kekayaan rakyat melalui kebijakan dan proyek strategis nasional.
- Tuntutan penghentian total PSN yang merusak kehidupan masyarakat adat dan lingkungan.
- Seruan kepada negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas.
- Desakan pemulihan lingkungan dan ruang hidup rakyat yang terdampak proyek-proyek tersebut.
“Kami kehilangan jati diri, tempat-tempat suci, kekerabatan dengan tanah dan alam. Kami mengalami diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi. Ini adalah keadaan darurat bagi keselamatan rakyat,” demikian pernyataan Solidaritas Merauke dalam deklarasinya.
Seruan Bersama: Satu Kekuatan, Satu Perjuangan!
Dengan semakin meningkatnya ancaman terhadap masyarakat adat dan lingkungan, Solidaritas Merauke menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Jika perampasan ruang hidup ini terus terjadi, bukan hanya Papua yang akan terkena dampaknya, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera hingga Maluku.
Saatnya bersolidaritas! Mari lawan perampasan tanah, sumber daya, dan hak asasi manusia atas nama pembangunan! #SatuKekuatan #SatuPerjuangan #RawatKehidupan
Penulis : Mita Putri
Sumber : instagram @greenpeaceid, @bentalarakyat, @tanahuntukrakyat, dan @yayasanlbhindonesia
