Suarakitanews.com – Awal tahun 2025 telah membawa serangkaian tantangan serius bagi Indonesia, mulai dari kebijakan kontroversial hingga bencana alam yang semakin sering terjadi. Ironisnya, di tengah kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan, pemerintah justru semakin gencar mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), alih-alih fokus pada pengembangan energi terbarukan.
Transisi Energi yang Salah Arah
Wacana percepatan realisasi PLTN menjadi tahun 2029, yang sebelumnya ditargetkan pada 2032, menimbulkan kekhawatiran besar. Padahal, di tengah maraknya kasus korupsi dan ketidakpatuhan terhadap regulasi, pembangunan PLTN yang sangat kompleks dan sensitif bukanlah solusi yang tepat untuk transisi energi berkelanjutan.
Selain itu, biaya pembangunan PLTN yang sangat mahal, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, menjadi beban tambahan bagi keuangan negara. Dengan biaya yang sama, Indonesia dapat membangun puluhan pembangkit listrik tenaga surya yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau.
Bencana Alam Semakin Sering Terjadi
Banjir melanda berbagai wilayah di Indonesia, dari Bogor hingga Pontianak, menunjukkan betapa rentannya negara ini terhadap dampak perubahan iklim. Data BNPB mencatat ratusan kejadian bencana alam di awal tahun 2025, dengan banjir sebagai yang paling dominan.
Cuaca ekstrem, yang dipicu oleh kenaikan suhu bumi, akan semakin sering terjadi dan memicu bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Sayangnya, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran akan dampaknya.
Kerusakan Lingkungan Akibat Industri
Kasus pencemaran lingkungan di kawasan industri nikel Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menjadi bukti nyata dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Polusi udara dan pencemaran air mengancam kesehatan masyarakat dan mata pencaharian nelayan.
Masifnya pengembangan industri nikel harus diimbangi dengan komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan.
Desakan untuk Perubahan
Kondisi ini menegaskan perlunya perubahan arah kebijakan energi Indonesia. Pemerintah harus segera meninggalkan ambisi nuklir dan fokus pada pengembangan energi terbarukan yang lebih bersih, aman, dan terjangkau.
Pemerintah juga harus memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim, serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan.
Masyarakat harus berperan aktif dalam mendorong perubahan ini, dengan menyuarakan keprihatinan dan menuntut tindakan nyata dari pemerintah.
Dengan kata lain, kita harus gaspol untuk mendesak pemerintah agar fokus pada energi terbarukan, agar menjauhkan kita dari indonesia gelap dan dampak krisis iklim yang semakin parah.
Penulis : Mita Putri
Sumber : instagram @greenpeaceid
