Bandung, Suara Kita News.com – Aroma politik Karawang kian menyengat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan maraton terkait dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, dan jajaran Bawaslu setempat.
Dua perkara besar, nomor 283-PKE-DKPP/XI/2024 dan 289-PKE-DKPP/XI/2024, menjadi sorotan utama dalam sidang yang berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/3/2025). Elam Jajang Lesmana, Sofiyan, dan Karyanto, para pelapor, kompak menuding Mari Fitriana telah melanggar netralitas sebagai penyelenggara pemilu.
Pemicu utama kemarahan pelapor adalah foto viral di media sosial yang memperlihatkan Mari Fitriana sedang makan bersama dengan salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Karawang di rest area kilometer 97. “Foto itu bukti nyata, netralitas penyelenggara pemilu tercoreng!” tegas Elam Jajang Lesmana.
Tak hanya Mari Fitriana, Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Engkus Kusnadi, beserta empat anggotanya, Ade Permana, Adnan Maushufi, Ahmad Safei, dan Rizal Fuad Muttaqim, turut terseret dalam pusaran masalah ini. Mereka dituding tidak profesional karena dianggap lamban menangani dugaan pelanggaran tersebut.
“Bawaslu seharusnya bergerak cepat saat isu ini viral. Ini bukan sekadar isu, tapi sudah menjadi konsumsi publik,” ujar Elam.
Mari Fitriana tak tinggal diam. Ia membantah keras semua tudingan yang dialamatkan kepadanya. “Benar, itu foto saya. Tapi, pertemuan itu tidak disengaja dan tidak ada pembicaraan politik sama sekali,” kilahnya.
Engkus Kusnadi pun senada. Ia menegaskan bahwa Bawaslu Karawang telah melakukan penelusuran dan menemukan dugaan pelanggaran kode etik. “Hasil penelusuran sudah kami rekomendasikan ke DKPP untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Heddy Lugito ini berlangsung maraton. Tiga anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat, Martinus Basuki Herlambang, Hari Nazarudin, dan Harminus Koto, turut mengawal jalannya persidangan.
Akankah DKPP menjatuhkan sanksi kepada para penyelenggara pemilu Karawang? Ataukah mereka berhasil membuktikan bahwa pertemuan itu hanya kebetulan semata? Publik Karawang kini menanti keputusan akhir dari sidang etik ini.
Sumber Humas DKPP
