Suarakitanews.com – Tiada hari tanpa gebrakan baru dari pemerintah. Efisiensi anggaran akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat, kok malah bikin badan pengelola investasi baru yang bakal mendanai proyek hilirisasi? Mending uangnya dipakai untuk yang lain saja, salah satunya mendanai adaptasi dan mitigasi iklim supaya rakyatnya sejahtera, nggak cuma oligarkinya aja.
Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa membuat Indonesia semakin gelap. Dengan dana kelolaan sekitar Rp 14.700 triliun, pemerintah malah berencana menggunakan Danantara untuk membiayai hilirisasi, mulai dari migas hingga nikel.
Berdasarkan dari Riset Greenpeace dan Celios (2024), industri ekstraktif tidak selalu membawa kesejahteraan.
Benarkah Sektor Pertambangan Membawa Kesejahteraan?
Industri tambang selalu dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, riset terbaru Greenpeace Indonesia dan Celios mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal di desa sekitar wilayah tambang kesulitan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, bahkan menjadi lebih rentan terhadap bencana alam.
- Rata-rata jumlah sekolah formal di desa
- Untuk Desa Tambang sekitar 3,04 unit
- Untuk Desa Non-Tambang sekitar 6,11 unit
- Potensi Bencana Banjir
- Untuk Desa Tambang sebesar 39,8 persen
- Untuk Desa Non-Tambang sebesar 27,3 persen
- Kesulitan Menjangkau Rumah Sakit
- Untuk Desa Tambang 41,36 persen
- Untuk Desa Non-Tambang, kurang dari 1 persen
- Rata-rata Jumlah IKM di Desa
- Untuk Desa Tambang 19,6 unit/desa
- Untuk Desa Non-Tambang 35,77 unit/desa
Hilirisasi ugal-ugalan juga akan semakin memperparah krisis iklim. Cuaca ekstem akan lebih sering mengakibatkan bencana, terutama untuk daerah hilirisasi.
Padahal, transisi ekonomi hijau akan jauh lebih menguntungkan untuk penerimaan negara dan pengadaan lapangan kerja.
Untuk saat ini, penerimaan negara dari ekonomi ekstraktif sebesar Rp 34 triliun dengan penyerapan tenaga kerja, business as usual 11,5 juta pekerja. Sedangkan penerimaan negara dari ekonomi hijau mencapai Rp 80 triliun dan berhasil menyerap pekerja sekitar 19,4 juta orang.
Menurut Atha Rasyadi, seorang pengkampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia,”Dana jumbo yang dikelola oleh Danantara seharusnya dapat digunakan untuk menciptakan keadilan iklim bagi rakyat Indonesia, seperti pembiayaan transisi energi terbarukan ataupun upaya mitigasi dan adaptasi iklim di daerah perkotaan, maupun di daerah pesisir dan pulau kecil. Transparansi menjadi kunci agar pengelolaan dana ini tepat sasaran.”
Penulis : Mita
Courtesy by instagram @greenpeaceid
