Di tengah sorotan publik terhadap maraknya aksi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas. Bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang diwujudkan dalam penandatanganan komitmen bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Aksi heroik ini berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, bertepatan dengan momen bersejarah: Sidang Paripurna Pidato Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, Jumat (21/2/2025). Sebuah panggung politik diubah menjadi medan deklarasi perang melawan premanisme.
“Kami, para pimpinan daerah, bersatu padu, berkomitmen memberantas segala bentuk premanisme, baik yang terorganisasi maupun tidak. Demi menciptakan Jawa Barat yang aman dan kondusif,” tegas Faiz Rahman, Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, saat membacakan naskah komitmen.
Komitmen ini bukan sekadar janji kosong. Empat poin strategis telah disiapkan untuk mengantisipasi dan memberantas aksi premanisme:
Sasarannya jelas, geng motor, ormas ilegal, makelar tenaga kerja, calo kendaraan umum, parkir liar, pungutan liar, dan semua bentuk premanisme lainnya.Sosialisasi dan koordinasi terstruktur akan digencarkan untuk memutus rantai premanisme. Semua pelanggar hukum, tanpa terkecuali, akan ditindak tegas dan adil. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan premanisme.
Langkah ini bukan hanya simbolis, melainkan bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Aksi ini diharapkan menjadi preseden bagi daerah lain dalam memberantas premanisme.
Penulis : Hendrik
Editor : Yerrydewa
