Kebijakan “Operasi Jabar Manunggal” yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Asep Mulyana, Ketua DPD LSM GMBI Distrik Karawang, menjadi salah satu suara kritis yang mempertanyakan arah dan tujuan kebijakan tersebut.
“Kami menyambut baik upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di Jawa Barat. Namun, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan hak-hak masyarakat,” ujar Asep dengan nada tegas.
Pernyataan Gubernur yang menyebut adanya oknum ormas yang mengganggu investasi dengan pungutan liar, rekrutmen tenaga kerja, hingga pengelolaan limbah, dinilai Asep sebagai sebuah generalisasi yang berpotensi menstigmatisasi seluruh ormas.
“Jika ada oknum yang melakukan pelanggaran hukum, maka proses hukum harus ditegakkan secara adil. Bukan dengan membuat kebijakan yang dapat merugikan partisipasi publik,” tegasnya.
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Asep adalah transparansi alokasi anggaran dalam “Operasi Jabar Manunggal”. Ia mempertanyakan apakah anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengawasan publik terhadap investasi, atau justru sebaliknya.
“Ormas seringkali berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa investasi tidak merusak lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kami berharap kebijakan ini transparan dan tidak hanya menguntungkan pengusaha semata,” jelas Asep.
Asep juga mengingatkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan hukum yang adil. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan investasi.
“Operasi Jabar Manunggal seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip ini, bukan menjadi alat untuk membungkam suara kritis masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, GMBI mengusulkan forum diskusi terbuka yang melibatkan Pemprov Jabar, investor, dan perwakilan ormas.
“Kami siap berdialog secara konstruktif untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan kondusif bagi semua pihak. Kami berharap Gubernur Dedi Mulyadi bersedia membuka ruang diskusi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat Jawa Barat,” ungkap Asep.
Asep menegaskan bahwa kritik dan usulan yang disampaikan oleh GMBI merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
