Suara Kita News – Usai Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Korea Selatan pada Selasa (3/12/2024), sejumlah massa besar mencoba memasuki gedung Majelis Nasional di Seoul. Siaran langsung dari Kantor Berita Yonhap menunjukkan kerumunan orang yang berusaha masuk lewat beberapa pintu, dengan suara berteriak-teriak terdengar di latar belakang. Hanya anggota parlemen, staf, dan wartawan yang diizinkan masuk, demikian laporan Yonhap.
Partai Demokrat, pemimpin oposisi utama, meminta semua anggotanya berkumpul di parlemen. Ketika Ketua Parlemen Woo Won-shik tiba, dia berencana untuk mengajukan pemungutan suara untuk mencabut darurat militer, menurut anggota Parlemen Hong Kee-won. Hong juga menyebutkan keberadaan pasukan khusus di dalam gedung, namun tujuan mereka tidak diketahui. Polisi di luar gedung parlemen yang ditutup terlihat menjaga ketat.
Yonhap juga melaporkan bahwa mereka yang melanggar darurat militer bisa ditangkap tanpa surat perintah. Selain itu, semua media dan penerbit akan berada di bawah kontrol darurat militer. Dan semua staf medis termasuk dokter koas diperintahkan kembali bekerja dalam waktu 48 jam.
Parlemen Korea Selatan dengan cepat merespons dengan memilih untuk mencabut darurat militer tersebut pada hari yang sama. Dari 300 anggota parlemen, 190 yang hadir setuju dengan keputusan ini. Ketua Parlemen Woo Won-shik menyatakan bahwa deklarasi darurat militer oleh presiden tidak lagi berlaku setelah pemungutan suara dan mendesak presiden untuk mencabutnya segera.
Baca Juga : Breaking News! : Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Umumkan Status Darurat Militer
Sebelumnya, Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan keadaan darurat militer dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk melindungi negara dari “kekuatan komunis Korea Utara dan elemen-elemen anti-negara” di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan Undang-undang anggaran. Setelah pertemuan darurat, ia menyebut akan ada kelumpuhan kekuasaan karena upaya pemakzulan terhadapnya. Panglima darurat militer, Jenderal Park An-su, mengeluarkan perintah untuk menangguhkan kegiatan parlemen dan partai politik, serta mengontrol semua media. Situasi di sekitar parlemen menjadi sangat kacau, dengan pemeriksaan identitas ketat dan barikade yang dipasang untuk mengamankan area.
-spectre-
