Suara Kita News — Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menciptakan perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP). Dalam mendorong integrasi regional sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-35 di Lima, Peru pada 14 November.
Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, menghadiri pertemuan tersebut. Dalam kesempatan ini, Mendag Budi menyampaikan bahwa WTO adalah pilar utama. Dalam sistem perdagangan multilateral dan perlu direformasi agar tetap relevan dan efektif. “Kita harus melakukan dialog terbuka dan memajukan reformasi WTO untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, terhubung, dan berkelanjutan serta untuk memperkuat stabilitas rantai nilai global,” ujar Budi.
Reformasi WTO, terutama dalam sistem penyelesaian sengketa, dianggap sangat penting oleh Indonesia. Prioritas diberikan pada pemulihan sistem dua tingkat penyelesaian sengketa. Melalui penunjukan anggota Badan Banding untuk membangun kembali kepercayaan dan kredibilitas WTO.
Baca Juga : Indonesia Dukung Pertumbuhan Pasar Kredit Karbon dan Perdagangan Digital di Asia-Pasifik
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya akses pasar yang adil bagi produk pertanian dari negara berkembang dan pemberdayaan UKM untuk ikut serta dalam perdagangan global. “WTO bisa membantu dengan menyediakan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mengatasi hambatan non-tarif yang mempengaruhi UKM,” kata Budi.
Djatmiko Bris Witjaksono, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan inklusivitas. Termasuk dalam pemberdayaan ekonomi perempuan seperti yang diuraikan dalam Deklarasi Menteri MC13. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan lingkungan yang tidak diskriminatif terhadap negara berkembang.
Dok: Kemendag
Mengenai FTAAP, Djatmiko menegaskan bahwa kerjasama dan fleksibilitas diperlukan untuk menyesuaikan dengan berbagai tingkat pembangunan di kawasan APEC, termasuk dalam kerangka integrasi bertahap dan dukungan untuk perekonomian yang berada di berbagai tahap kesiapan.
Dalam pertemuan tersebut, agenda utama termasuk inovasi, digitalisasi, transisi ekonomi formal, pertumbuhan berkelanjutan, serta perdagangan dan investasi untuk pembangunan yang inklusif. Indonesia juga menyoroti isu-isu seperti pengurangan limbah pangan, transisi energi yang adil, dan inovasi hidrogen, sambil mendorong investasi dan kerjasama dalam ketahanan ekonomi dan energi berkelanjutan.
Di sela-sela AMM, Mendag Budi juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra dagang. Seperti Jepang, Singapura, Kanada, Korea Selatan, dan Hong Kong untuk meningkatkan kerja sama perdagangan. Ia juga mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan dan APEC CEO Summit.
-spectre-
